Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Bertemu Presiden Jokowi, MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada 2018 13 Mar 2018 17:27

Article image
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Arief Hidayat (Foto: Ist)
“Kami sudah menyiapkan peraturan MK Nomor 5 sampai Nomor 8 Tahun 2017 yang akan dipakai sebagai dasar hukum penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, kami sudah melakukan sosialisasi instrumen-instrumen itu kepada semua pihak," ungkap

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat dan Anwar Usman, Selasa (13/3/18) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan keduanya bertujuan untuk melaporkan terkait kesiapan MK dalam menghadapi sengketa Pilkada Serentak 2018.

"Kami melaporkan seluruh persiapan penanganan perselisihan hasil pilkada untuk tahun yang akan digelar secara serentak di 171 daerah pada tahun 2018 ini," kata Arief.

Arief mengatakan, untuk memastikan sengketa pilkada berjalan dengan baik, MK sudah menjalankan seluruh instrumen peraturan perundangan.

“Kami sudah menyiapkan peraturan MK Nomor 5 sampai Nomor 8 Tahun 2017 yang akan dipakai sebagai dasar hukum penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini, kami sudah melakukan sosialisasi instrumen-instrumen itu kepada semua pihak," ujarnya.

Ia menarangkan bahwa sosialisasi dilakukan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Selanjutnya, MK juga melakukan sosialisasi kepada pasangan calon atau kuasa hukumnya. Terakhir, MK juga melakukan sosialisasi kepada para pengacara agar mereka pandai dan mahir beracara di Mahkamah Konstitusi.

"Itu yang sudah kami lakukan. Sosisalisasi ini kami lakukan sampai mendekati penyelenggaraan pilkada serentak. Kami juga sudah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi dan mencermati proses sidang sengketa Pilkada di MK. Termasuk para wartawan kami minta untuk ikut menjaga jangan sampai ada masalah yang terjadi pada waktu MK menangani perkara," imbuhnya.

Selain membahas soal kesiapan sengketa pilkada, Arief juga melapor soal jabatan Hakim Maria Farida Indrati yang akan selesai pada Agustus 2018 mendatang. Arief berharap Presiden Jokowi dapat segera menentukan pengganti Maria sehingga tidak terjadi kekosongan hakim MK juga mengganggu kinerja MK terutama dalam menangani sengketa pilkada.

"Sesuai dengan undang-undang, enam bulan sebelum selesai masa jabatan hakim MK, MK secara kelembagaan harus menyampaikan surat kepada lembaga pengusul hakim MK. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait sosok hakim MK yang akan dipilih. Presiden bisa memilih secara langsung atau membentuk panitia seleksi. Yang penting, hakim yang terpilih adalah hakim yang paham betul mengenai ideologi negara Pancasila, memahami konstitusi serta memiliki kompetensi di bidang ketatanegaraan dan bidang konstitusi yang luas," tandas Arief.

--- Guche Montero

Komentar