Breaking News
  • Bekasi siapkan 1000 polisi kawal buruh pada May Day
  • Bupati Mojokerto ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi
  • Evakuasi pesawat Lion belum selesai, bandara Gorontalo masih ditutup
  • INKA Mulai Kirim "LRT" ke Sumatera Selatan
  • Jokowi Akan Jajaki Ruas Jalan Trans Papua-Papua Barat

MEGAPOLITAN BI : Kenaikan UMP Dorong Inflasi Jakarta 2018 04 Jan 2018 13:06

Article image
Demo buruh depan balaikota DKI Jakarta. (Foto: ist)
BI DKI Jakarta memprediksi inflasi Jakarta akan tetap terjaga di 2018 dan akan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional di 3,5 persen plus minus satu persen.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Peningkatan permintaan masyarakat dan juga kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) akan menjadi beberapa tekanan inflasi di DKI Jakarta pada 2018, sehingga perlu ada upaya-upaya pengendalian harga, seperti peningkatan kapasitas produksi pangan, kata pejabat Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta.

"Kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2018, juga akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum," kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Doni P. Joewono di Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Meskipun demikian, BI DKI Jakarta memprediksi inflasi Jakarta akan tetap terjaga di 2018 dan akan mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional di 3,5 persen plus minus satu persen.

Memang terdapat potensi kenaikan tekanan inflasi, namun kata Doni, pemerintah belum mempunyai rencana untuk menaikkan harga komoditas-komoditas yang dikendalikan (administered prices). Hal itu menjadi salah satu penyebab yang membuat Doni yakin, upaya pengendalian inflasi dan koordinasi dengan Pemda akan tetap terjaga.

Pemerintah juga, ujar Doni, akan terus meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri sehingga kebutuhan pangan masyarakat, terutama DKI Jakarta akan selalu terpenuhi.

Doni menjelaskan bahwa dinamika harga-harga di Jakarta akan memengaruhi kinerja kestabilan harga secara nasional, mengingat besarnya kontribusi Jakarta dalam perkembangan inflasi nasional.

"Berbagai perkembangan harga di Ibukota, telah menjadi barometer pergerakan nasional. Tercapainya kestabilan inflasi di Jakarta akan mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara khusus, dan nasional secara umum," ujar dia.

Doni berjanji Bank Indonesia DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI akan memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi. Di sisi pangan, kata Doni, perluasan koordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan kerjasama antardaerah akan dilakukan. Selain itu, peran BUMD Pangan dalam tata niaga dan pengendalian harga pangan akan diperkuat.

Pada 2017, inflasi Jakarta sebesar 3,72 persen (year on year/yoy), sejalan dengan sasaran inflasi nasional. Terkendalinya inflasi juga, kata Doni, tercermin dari inflasi 2017 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yakni 4,87 persen (yoy).

Beberapa faktor yang mendukung terkendalinya inflasi pada 2017 adalah terkendalinya ekspektasi inflasi masyarakat, stabilnya nilai tukar, rendahnya tekanan permintaan masyarakat dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta dalam menjaga kestabilan harga di Ibukota.

"Berbagai inovasi seperti pemanfaatan BUMD pangan dalam pengendalian harga, penerapan tarif angkutan darat yang terjangkau, menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga inflasi ibu kota," ujar Doni.

--- Sandy Romualdus

Komentar