APBN dan APBD telah kolaborasi untuk fungsi di bidang kesehatan sudah luar biasa banyak, sejumlah 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- APBN termasuk APBD dialokasikan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain untuk pembangunan infrastruktur, investasi yang menjadi fokus pemerintah adalah bidang Sumber Daya Manusia, dimana salah satunya adalah kesehatan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo saat memberikan paparan pada diskusi panel Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Senin (04/12).

Ia pun mengatakan bahwa APBN dan APBD telah kolaborasi untuk fungsi di bidang kesehatan sudah luar biasa banyak, sejumlah 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.

"Hal tersebut guna memperbaiki dari supply side seperti infrastruktur mulai dari bangunan rumah sakit, peralatan medis, SDM bidang kesehatan dan demand side dalam bentuk investasi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, salah satunya kebutuhan kesehatan sehingga dibutuhkan juga peran dari BLU," ungkap Wamenkeu.

Ia menekankan bahwa anggaran kesehatan tersebut perlu dikapitalisasi sehingga betul-betul ke depan nantinya akan lebih bagus. Dari kacamata fiskal, perpaduan dana dari APBN dan APBD sudah ada, tinggal bagaimana efektifitasnya.

Pada akhir paparannya, Wamenkeu menginginkan BLU di bidang kesehatan sebagai sarana pelayanan kesehatan yang profesional, tidak dalam bentuk Satuan Kerja (satker), dan mandiri karena telah diberikan diskresi lebih fleksibel untuk memberikan layanan yang berkualitas.

"Kalau PNBP dalam bentuk satker, penggunaan uang diatur oleh Dirjen Anggaran. Tetapi kalau sudah bentuk BLU your own money, your responsible terhadap Dewan Pengawas yang tentunya independen sehingga pengelolaan uangnya lebih bagus, akuntabel, efisien, dan profesional," ujar Wamenkeu.

Berorientasi Output

Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Layanan Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai 2 misi penting, pertama sebagai pengawal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kedua dengan prinsip produktivitas dan efisiensi BLU bidang layanan kesehatan diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal.

"BLU adalah mengubah paradigma yang tadinya dari penggunaan anggaran negara hanya berbasis input, maka dengan adanya BLU pengalokasian anggaran dan penggunaan menjadi lebih berorientasi kepada output," jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Di bidang kesehatan, pemerintah terus berupaya meletakkan dasar-dasar tata kelola di dalam pengelolaan sumber daya baik itu keuangan maupun sumber daya, aset bangunan dan berbagai macam capital goods seperti alat-alat kesehatan dan sumber daya di bidang SDM nya yaitu medical staff, dokter maupun paramedis.

"Bagaimana mengkombinasikan uang, aset dan juga manusianya, untuk bisa menghasilkan pelayanan kesehatan yang paling baik bagi masyarakat dan bisa tercapai apa yang disebut universal health coverage, mengcover seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Menkeu.

Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 4 juta pertahun selain merupakan aset investment human capital sebagai generasi yang diharapkan produktif, kompetitif dan inovatif namun juga memiliki konsekuensi pada peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya yang dikelola pemerintah.

"Apalagi kalau tadi disebutkan bahwa penduduk muda itu berarti identik dengan generasi yang disebut milenial, mereka kreatif, connected dan confidence. Namun untuk bisa terus produktif, mereka butuh menjadi masyarakat yang sehat dan juga mendapatkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu, pertemuan rapat koordinasi dan rapat kerja ini menjadi penting karena BLU di bidang kesehatan merupakan salah satu mata rantai untuk pelayanan kesehatan baik dari mulai preventif sampai dengan kuratif terhadap masyarakat Indonesia," tegas Menkeu.

--- Sandy Javia