Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

REFLEKSI Bung Karno, Politisi dan “Rilis KPK” 15 Mar 2017 08:00

Article image
Korupsi “berjamaah” yang terjadi akhir-akhir ini bertumbuh kian marak. (Foto: Your News Wire)
Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Pak Dirman, Tan Malaka dan para pejuang sejati lainnya adalah negarawan paripurna: berpikir, berucap dan bertindak demi bangsanya, demi banyak orang, tidak mencari bagi diri sendiri.

Oleh Valens Daki-Soo

 

Setiap kali menatap foto Bung Karno, yang di depan anak-anak muda selalu saya sebut sebagai "Opa Ideologis", yang terbayang adalah deru semangat perjuangan. Ya, tentang gemuruh-gelegar suara Sang Proklamator yang ibaratnya mampu menggetarkan tebing-tebing dan meluruhkan dedaunan. Ya, teringat masa pembuangannya di mana-mana, termasuk dan terutama di Ende Flores yang memberinya wadah untuk menyelami nilai-nilai keindonesiaan yang diberi nama Pancasila.

Yang juga penting dan agung, dia tidak mewariskan materi atau uang kepada anak cucunya. Dia hanya meninggalkan api spirit nasionalisme.

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Pak Dirman, Tan Malaka dan para pejuang sejati lainnya adalah negarawan paripurna: berpikir, berucap dan bertindak demi bangsanya, demi banyak orang, tidak mencari bagi diri sendiri.

Mungkin banyak orang merasa miris dan "ngeri" melihat gaya hidup banyak politisi era ini: omong hebat di talkshow tapi "lemah dalam eksekusi", rapi-jali di televisi tapi ternyata hobi korupsi, kelihatan malas baca (karena jarang yang bisa bicara -- apalagi menulis -- secara substantif-eksistensial dan elaboratif-kritis), berupaya 'naik' dengan "nempel" pada para punggawa utama partai, tak berani mengkritik diri dan partai sendiri, serta menjadikan politik sebagai jalan untuk mengeruk uang, bukan beri pengabdian.

Tentu, ini kritik bagi diriku sendiri juga. Otokritik yang telanjang ini mesti saya sampaikan karena kondisi bangsa sedang dihimpit oleh kemiskinan, radikalisme dan aneka persoalan, sementara perilaku koruptif masih merebak pula.

Kita perlu memeriksa suara hati apakah masih berfungsi atau tidak, jika kita tidak malu dan marah membaca rilis nama-nama politisi yang "ramai-ramai kepung" megaproyek e-KTP untuk menerima jatah masing-masing.

Penyakit endemik

Transparancy International melaporkan, dua pertiga dari 176 negara mengalami penurunan dalam skala indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) selama satu tahun terakhir (2016). Denmark, negara dengan CPI terbaik di dunia juga mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari angka 92 pada 2014, turun ke angka 91 pada 2015 dan 90 pada 2015. Padahal angka CPI negara ini pada tahun 2001 nyaris sempurna, berada pada angka 99.

Indonesia, meskipun mengalami kenaikan CPI selama tiga tahun terakhir, tapi masih berada pada peringkat 90 dari 176 negara, masih di bawah beberapa negara Afrika seperti Burkina Faso, Senegal, bahkan jauh di bawah Namibia. Yang agak menggembirakan, CPI Indonesia naik selama tiga tahun terakhir, dari angka 34 (2014) ke 36 (2015) dan 37 tahun 2016.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik di sebagian besar negara telah menjadi 'penyakit' endemik. Angka merah korupsi menyebar pada hampir semua negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Banyaknya politisi yang terlibat berbagai kasus penggarongan uang negara menunjukkan bahwa perilaku koruptif tidak pernah berkurang sejak reformasi bergulir 20 tahun lalu. Sebaliknya, korupsi “berjamaah” yang terjadi akhir-akhir ini bertumbuh kian marak.

Apakah saya bicara begini karena belum mendapat jabatan tinggi? Oh, tidak. Beberapa tahun lalu, saat aktif di sebuah Satgas Polri, saya sering didekati berbagai pihak untuk membantu jika ada kasus dengan kompensasi tinggi. Dan saya selalu menolak, sering dengan marah juga.

Bukan. Bukan karena hebat tapi karena saya paling takut 'Hukum Karma', saya malu sama diri sendiri dan saya "gak enak" sama Tuhan. Sudah diberi hidup, bisa makan, kalau ada rejeki bisa berbagi dengan sesama, itu sudah bikin saya bersyukur sekali. Lalu untuk apa bikin cemar diri dengan tindakan tak terpuji?

Minggu lalu, dalam percakapan via WA dengan seorang kader muda yang terpilih sebagai bupati di Kalimantan saya beri saran, "Dik, saya hanya minta satu hal: jauhi korupsi. Maka dirimu akan selalu ada di hati rakyat."

Tentu sikap mawas diri itu wajib karena kita punya potensi jatuh dalam dosa -- secara teologis, "dosa" itu segala tindakan yang merugikan sesama. Korupsi adalah dosa yang teramat keji: mencuri atau berbagi jarahan di tengah rakyat kita yang masih banyak sekali miskin, susah dan sengsara.

Semoga saya dan Anda bisa menjauhi dosa itu.

 

Penulis adalah penikmat psikologi, pemerhati politik dan militer, Chairman PT VDS, Pendiri & Pemred IndonesiaSatu.co

 

Komentar