Breaking News

REGIONAL Buntut Pemblokiran Jalan di Desa Hikong-Sikka, TPDI: Media Jangan Provokatif dan Menghakimi Kades Hikong 28 May 2020 09:38

Article image
Situasi blokade jalan negara di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. (Foto: cendananews.com/Ebed)
"Dengan model pemberitaan yang demikian, justru memperkeruh hubungan baik antar warga perbatasan yang selama ini hidup berdampingan secara damai," katanya.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Peristiwa pemblokiran jalan di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka beberapa hari lalu sempat menyedot perhatian publik dan para awak media.

Hal itu lantaran sebuah mobil ambulance yang membawa pasien seorang ibu hamil dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim) yang hendak dirujuk ke Rumah Sakit TC. Hillers Maumere, sempat tertahan beberapa saat akibat antrean kendaraan di lokasi pemblokiran.

Meski akhirnya perjalanan pasien rujukan dilanjutkan ke Rumah Sakit TC. Hillers Maumere, namun sang bayi dalam kandungan tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

Menanggapi pemberitaan media atas peristiwa tersebut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus turut angkat bicara.

Dalam keterangan kepada media ini, Rabu (27/5/20), Petrus mengingatkan agar media jangan menghakimi Kepala Desa (Kades) Hikong, Agustinus, yang disebut sebagai penyebab meninggalnya bayi tersebut.

Ia menyebut, salah satu tajuk berita yang ditayangkan Kompas TV tanggal 25 Mei 2020 mengangkat judul "Ambulans Tertahan Blokade Jalan, Seorang Bayi di Sikka Meninggal dalam Kandungan" (Berita daerah tanggal 25 Mei 2020 pukul 20.45) WIB.

"Berita ini sungguh-sungguh provokatif bahkan menghakimi (justifikasi, ref) Kades Agustinus sebagai penyebab matinya bayi dalam kandungan. Padahal, isi pemberitaan itu tanpa bukti medis yang valid guna menerangkan sebab-sebab kematian bayi," sorot Petrus.

Advokat Peradi ini menilai, Kompas TV juga telah mengabaikan fakta, di mana kondisi ibu dari bayi yang bersangkutan, sudah kritis sejak dirujuk dari Larantuka ke Maumere.

Sehingga Kompas TV, kata dia, seharusnya patut menduga bahwa segala hal bisa terjadi selama perjalanan dengan jarak tempuh tidak kurang dari 3 jam dari Larantuka ke Maumere, dan tentu saja memiliki andil terbesar dalam mempengaruhi kondisi ibu dan bayinya semakin kritis.

"Di sinilah Kompas TV telah melanggar prinsip "cover both side" karena bersikap tidak netral dan berimbang dalam  mendapatkan sumber berita sebelum membuat berita. Absennya bukti medis dari Dokter yang merawat ibu dan bayi yang meninggal di RSUD dr. TC. Hillers Maumere maupun Dokter/Bidan yang merawat Ibu dan bayi sebelumnya di RS. Larantuka, itulah yang menjadi hutang Kompas TV untuk mengklarifikasi," ujar Petrus.

Melanggar Prinsip Cover Both Side

Petrus beralasan, meskipun belum ada bukti medis dari pihak RSUD dr. TC. Hillers Maumere maupun Dokter/Bidan yang merawat Ibu dan bayi sebelumnya di RS. Larantuka, namun Kompas TV tetap menayangkan berita soal sebab kematian bayi sebagai akibat tindakan Kades Agustinus yang memblokade jalan.

"Berita yang ditayangkan itu telah direkam dan ditransmisikan sehingga mudah diakses secara luas. Ini telah memberi tafsir bebas, seakan-akan Kades Agustinus sebagai penyebab kematian bayi dalam kandungan, padahal tidak demikian," timpalnya.

Ia menyebut hal itu jelas bagian dari "trial by the press" oleh Kompas TV, yang tidak saja telah menyudutkan dan merugikan Kades Agustinus, tetapi juga masyarakat Desa Hikong dan masyarakat perbatasan Larantuka-Maumere.

"Dengan model pemberitaan yang demikian, justru memperkeruh hubungan baik antar warga perbatasan yang selama ini hidup berdampingan secara damai," katanya.

Petrus berdalil, Kompas TV melakukan aksi publisitas tanpa mempertimbangkan dampak lanjutan, bahwa pemberitaan itu akan mudah diakses, ditransmisikan atau didistribusikan secara elektronik.

"Ini berpotensi pada dampak lanjutan bagi kedua belah pihak, seperti diadu-domba melalui pemberitaan tanpa didukung dengan fakta yang berimbang, komprehensif dan valid. Pada titik ini, masyarakat bahkan dibuat bingung, apalagi upaya "mengkambing-hitamkan" Kades Hikong," tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar