Breaking News

REGIONAL Buntut Penolakan Penetapan oleh KPUD Ende, DPC PDI Perjuangan Resmi Mengadu ke Bawaslu 25 Jul 2019 20:34

Article image
Ketua dan Komisioner Bawaslu Ende saat menerima pengaduan DPC PDI Perjuangan Ende di kantor Bawaslu. (Foto: Ian/VoxNTT)
“Kami berharap agar Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan ini sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP),” kata Vinsen.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ende, Rabu (23/07/19) resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ende ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ende.

Upaya DPC PDI Perjuangan mengadu ke Bawaslu usai KPUD Ende membatalkan penetapan calon DPRD Ende terpilih dari PDI Perjuangan dapil 2, Heribertus Gani pada Rapat Terbuka Penetapan Anggota DPRD Ende terpilih periode 2019-2024 pada 22 Juli lalu yang berlangsung di Aula Hotel Flores Mandiri, jalan Melati, Ende.

Dilansir VoxNTT.com, sebanyak empat orang kader perwakilan DPC PDI Perjuangan Ende mendatangi Kantor Bawaslu Ende, yakni Vinsensius Sangu, Paulinus Seda, Agustinus Ndopo dan Yohanes Pande.

Keempat kader Partai ini membawakan satu bundel dokumen pengaduan dan diterima oleh Ketua Bawaslu Ende, Natsir Koten dan Komisioner Bawaslu, Maria Irene Ie serta sejumlah pegawai.

Di hadapan Komisioner Bawaslu, Vinsen Sangu menyampaikan maksud dari pengaduan tersebut. Partai PDI Perjuangan menilai bahwa penetapan Hj Silviah Indradewa sebagai calon terpilih kedua menggantikan Heri Gani, melanggar regulasi.

Untuk itu, menurut Vinsen, DPC PDI Perjuangan Ende meminta Bawaslu menindaklanjuti pengaduan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi di Indonesia.

“Kami berharap agar Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan ini sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP),” kata Vinsen.

Sementara Ketua Bawaslu Ende, Natsir Koten tampak antusias menerima pengaduan tersebut. Namun ia menegaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu dokumen pengaduan.

“Dokumen ini akan kami pelajari, kami kaji lebih dalam lagi. Hasilnya akan kami sampaikan,” katanya.

Natsir menuturkan, pada prinsipnya Bawaslu akan bekerja secara maksimal terhadap pengaduan PDI Perjuangan. Namun, ia kembali menegaskan untuk mencermati terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, pada Rapat Terbuka Penetapan, KPUD Ende menetapkan Hj Silviah sebagai calon PDI Perjuangan dengan suara terbanyak kedua di dapil II Kabupaten Ende. Penetapan Silviah oleh KPU, dinilai karena calon dengan suara terbanyak pertama yang diraih Heribertus Gani, berstatus terpidana.

Ketua KPU Ende Adolorata M.D. Bi menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak menyalahkan regulasi. Bahkan, ia beralasan pihaknya justru menjalankan amanah PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

“Terkait keberatan PDI Perjuangan, ada ruang yang diberikan sesuai regulasi. Ketika ada peserta pemilu yang keberatan atas hasil keputusan KPU, maka dapat menempuh jalur hukum lainnya," ungkapnya.

Adolorata mengatakan bahwa KPU menyiapkan format E-2 yaitu keberatan saksi, dan apabila keberatan itu ditindaklanjuti ke ranah hukum, misalnya ke Bawaslu atau PTUN atau DKPP, bisa dilanjuti.

"KPU siap merespon itu,” kata Adolorata di sela-sela Rapat penetapan belum lama ini.

--- Guche Montero

Komentar