Breaking News

REGIONAL Buntut Penutupan Jalan di Desa Hikong-Sikka, Petrus Selestinus: Kedua Bupati Harus Duduk Bersama 25 May 2020 20:32

Article image
Situasi blokade jalan negara di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. (Foto: cendananews.com/Ebed)
Menurut Petrus, masyarakat bisa menggugat Bupati Sikka, Bupati Flotim hingga Gubernur NTT soal blokade jalan negara yang dibuat secara sepihak karena reaksi emosional.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Ketua Keluarga Besar Maumere Jakarta Raya (KBM Jaya), Petrus Selestinus turut angkat bicara terkait tindakan blokade jalan yang menghubungkan arus transportasi antara Maumere-Larantuka, tepatnya di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (25/5/20), Petrus mengatakan bahwa upaya membalas blokade jalan, hanya karena pernyataan 'orang Maumere sebagai biang Covid-19' sehingga ada larangan bagi orang Maumere agar tidak boleh masuk ke Larantuka, kabupaten Flores Timur (Flotim), tidak balance dengan kepentingan umum yang harus dilayani.

"Untuk tindakan sesaat karena emosi, langkah Kepala Desa Hikong tidak bisa disalahkan. Meski demikian, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi persoalan hukum bahkan politik yang tidak menguntungkan. Karena itu, sudah seharusnya Bupati Sikka dan Bupati Flotim segera duduk bersama dalam menyelesaikan polemik ini," ungkap Petrus.

Pengacara senior asal Sikka ini menyarankan agar kedua Bupati segera mengeluarkan intruksi kepada kedua belah pihak untuk tunduk kepada syarat PSBB, Sosial Distancing, Phisycal Distancing serta Protokol kesehatan yang berlaku dalam mencegah penyebaran Covid-19.

"Apapun alasannya, penuntupan jalan negara sebagai fasilitas umum tanpa kecuali, hanya karena salah paham soal pengamanan Covid-19 dan berakibat pada antrean panjang dan kerumunan, jelas merugikan dan mengganggu kepentingan warga dari kedua daerah yang hendak beraktivitas dengan disertai surat rekomendasi dari otoritas terkait. Apalagi untuk kepentingan emergensi, logistik dan ekonomi yang sangat vital," ujarnya.

Advokat Peradi ini megingatkan untuk tidak membangun permusuhan dan konflik sehingga merusak hubungan kekeluargaan di antara dua saudara di daerah perbatasan.

"Jika teris menebar bibit konflik dan permusuhan, akibatnya akan lebih buruk. Jangan biarkan model premanisme merajalela dari masing-masing pihak. Ada alasan kemanusiaan yang harus diutamakan. Jika ada pernyataan yang bersifat provokatif, laporkan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan secara hukum. Ini negara hukum, bukan negara preman jalanan," sentil Petrus.

Petrus menilai, ketika hal itu terus dibiarkan, maka kedua Bupati tidak memiliki kepedulian, menjaga ego dan membiarkan konflik horizontal terjadi antar-warga.

"Jika tidak segera disikapi, maka Kedua Bupati terkesan tidak punya kepekaan (sense of crisis) terhadap dampak dari blokade jalan secara total, akibat kesalahan persepsi oleh petugas di pos penjagaan perbatasan," imbuhnya.

Menurut Koordinator TPDI ini, masyarakat bisa menggugat Bupati Sikka, Bupati Flotim hingga Gubernur NTT soal blokade jalan negara yang dibuat secara sepihak karena reaksi emosional.

"Ini jelas merugikan kepentingan warga yang berhak mengakses jalan negara. Apalagi, buntut dari blokade jalan ini sampai menelan korban jiwa yakni seorang bayi yang hendak dirujuk ke RSUD TC. Hillers Maumere, namun tertahan di daerah tersebut akibat antrean panjang kendaraan. Situasi ini sudah di luar batas toleransi kemanusiaan," tegas Petrus.

--- Guche Montero

Komentar