Breaking News

KESEHATAN Cegah Stunting, PKK NTT Inisiasi Desa Model dan Kerja Kolaboratif 13 Jun 2019 13:08

Article image
Ketua PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat saat kegiatan Workshop di Kupang. (Foto: gardaindonesia)
“Stunting tidak bisa diberantas dalam jangka pendek. Saya ingin adanya desa model dan kolaborasi untuk memberantas stunting dan gizi buruk," ujar Julie.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) terus berupaya meminimalisir dan mencegah stunting atau anak kerdil terus melalui berbagai program. 

Stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.

Upaya tersebut didukung oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaraga (PKK) NTT dengan melakukan kerja kolaboratif guna mencegah stunting.

Salah satu upaya yang dilakukan PKK NTT yakni dengan memberlakukan dan memberdayakan Desa Model di 22 kabupaten/kota untuk pencegahan stunting di Provinsi NTT.

Upaya tersebut diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia (UI), Yayasan PLAN International, Balai POM NTT, Dinas Kesehatan NTT, dan instansi terkait untuk bersama-sama mencari formula yang tepat dalam mencegah stunting yang tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek.

Ketua Tim Penggerak PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat dalam Workshop Integrasi Pencegahan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan di Kantor PKK Provinsi NTT pada tanggal 11-13 Juni 2019 menyampaikan komitmen untuk mencegah dan memberantas masalah stunting di NTT.

“Stunting tidak bisa diberantas dalam jangka pendek. Saya ingin adanya desa model untuk memberantas stunting dan gizi buruk, sehingga kerjasama lintas sektor dapat bergandeng tangan,” ujar Julie.

Ia mengaku saat ini kader-kader PKK harus dibekali dengan ilmu agar dapat menyampaikan kampanye secara efektif dan efisien kepada masyarakat.

“Hingga bulan Juni 2019, para Kader PKK dibekali ilmu karena PKK memiliki banyak kader namun kekurangan ilmu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg. Dominikus Minggu Mere mengatakan bahwa NTT perlu banyak orang pintar dan para stakeholder datang untuk bersama mencari model tepat penyelesaian masalah stunting.

“Bukan berarti kita kebingungan, namun perbedaan sosial budaya di daerah yang memerlukan kajian sehingga dapat berkolaborasi dengan peran masing-masing di Desa Model pencegahan stunting,” nilainya.

Sedangkan dr. Sofia Wangge dari Universitas Indonesia menyampaikan bahwa target Bappenas pencegahan stunting di Indonesia harus turun sebesar 2 persen per tahun. Namun berdasar hasil survei prosentase stunting di NTT, masih tinggi dengan prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (balita) yakni mencapai 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan dengan prevalensi stunting nasional sebesar 29,6 persen.

Ia menerangkan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018).

“Sebenarnya NTT sudah turun 2 persen per tahun, namun angka stunting masih tinggi,” tandas dr. Sofia.

 

--- Guche Montero

Komentar