Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

OPINI Cendekiawan dan Pembangunan Indonesia 08 Sep 2017 11:06

Article image
Cendikiawan harus bebas dari lingkaran setan modal dan kekuasaan yang serakah. (Foto: bloganakfilkom.blogspot.co.id)
Cendekiawan adalah mereka yang memproduksi pengetahuan. Namun, yang diproduksi bukan semata untuk ilmu itu sendiri, ilmu untuk ilmu, tetapi untuk kepentingan rakyat (pembangunan), atau ilmu untuk rakyat.

Oleh Emilianus Yakob Sese Tolo

 

PEMBANGUNAN dan cendekiawan merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang saling menentukan. Pada satu sisi, cendekiawan bisa mengarah ke mana derap langkah pembangunan harus ditapak. Sebaliknya, pada sisi yang lain, seorang cendekiawan juga bisa ditentukan dan dibentuk oleh watak pembangunan di mana ia tinggal. Hubungan dialektis antara pembangunan dan cendekiawan juga nampak dalam hidup masyarakat Indonesia. Namun, sebelum membahas tentang Indonesia, kita mungkin perlu sejenak tengok ke Eropa.

Pembangunan kapitalisme di Eropa, misalnya, mendapat legitimasi intelektual setelah Adam Smith menulis bukunya The Wealth of Nation pada abad 18, yang menegaskan bahwa keserakahan merupakan hakikat asali manusia yang memiliki manfaat sosial. Kredo ini memantapkan langkah akumulasi kapital dalam model pembangunan kapitalisme.

Setelah seabad kemudian janji kredo Smith tidak lekas menjadi kenyataan. Karena itu, pada abad 19, muncul sosok cendekiawan baru yang bernama Karl Marx, yang mencoba menawarkan arah pembangunan sosialisme-komunisme. Melawan Smith, Marx memmbantah bahwa keserakahan adalah hakikat asali manusia, sebab dia hanyalah suatu produk sejarah yang bisa diubah. Untuk mengubah ini, Marx menawarkan solusi penghapusan sistem sosial yang menjustifikasi kepemilikan hak pribadi.

Pertanyaannya, siapa itu cendekiawan? Apakah cendikiawan haruslah sosok seperti Smith dan Marx di atas?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Bahkan, di dalam ilmu sosial, seperti yang diutarakan oleh Dhakidae (2003) defenisi cendekiawan masih diperdebatkan, dan, penulis, dalam tulisan ini juga, tidak berambisi dan juga tak mampu menyelesaikan persoalan ini.

Ada yang mengatakan cendekiawaan adalah mereka yang pernah menduduki bangku perguruan tinggi. Namun, tidak semua sepakat dengan definisi seperti ini. Sebab, tidak semua yang memiliki ijasah kesarjanaan memainkan peran kecendekiaan dalam masyarakat. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang memainkan peran kecendekian walaupun tanpa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. 

Dalam sejarah, Rusia, pada masa Czar, memberikan gelar intelligenstsia kepada mereka yang dikirim ke Barat untuk mempelajari secara khusus ‘penguasan dasar-dasar peradaban Barat’. Di Italia, Antonio Gramsci menamai orang-orang yang mengartikulasikan pandangan dunia, kepentingan, tujuan dan kemampuan kelas tertentu sebagai “intelektual organik”. Di Prancis, Julian Benda dalam bukunya La Trahision des Clercs, menamakan orang-orang yang mencari kegirangan hidupnya dalam dunia kesenian, ilmu pengetahuan, dan metafisika yang disebutnya sebagai les clercs, yakni mereka yang memainkan peran sebagai moralis yang tidak partisan, yang melawan segala bentuk egoisme manusiawi dan menegaskan diri sebagai orang yang percaya bahwa: “kerajaanku bukan dari dunia ini” (Dhakidae 2003).

Berdasarkan beberapa definisi ini bisa ditarik satu benang merah bahwa cendekiawaan adalah mereka yang memproduksi pengetahuan. Namun, yang diproduksi bukan semata untuk ilmu itu sendiri, ilmu untuk ilmu, tetapi untuk kepentingan Rakyat (pembangunan), atau ilmu untuk Rakyat.

Pertanyaannya, apakah cendekiawan Indonesia, juga cendekiawan Indonesia sudah menjalankan tugasnya sebagai produksi pengetahuan untuk Rakyat dan pembangunan?

Jika kualitas cendekiawan diukur dari banyaknya publikasi bermutu untuk Rakyat dan pembangunan, secara nasional, data menunjukkan bahwa cendekiawan Indonesia tidak produktif. Pada tahun 2009, di antara negara ASEAN saja, cedekiawan Indonesia hanya menghasilkan 7,1% publikasi internasional, sementara cendekiawan Singapura memproduksi 53,5%, Brunei (53,7%), Malaysia (25,1%), Filipina (24,1%) dan Thailand (18,8%). Artinya, satu juta penduduk Indonesia hanya menghasilkan 0,87% publikasi internasional, sebuah angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan Malaysia (21.30) dan India (12,00). Kenyataan ini membenarkan pernyataan Antony Reid (2011) bahwa 90% publikasi internasional tentang Indonesia ditulis oleh akademisi yang tinggal di luar Indonesia.

Pertanyaannya, mengapa mayoritas cendekiawan Indonesia tidak mampu memproduksi ilmu pengetahuan bermutu untuk Rakyat yang bersumber dan berinspirasi dari perkembangan dan pembangunan di Indonesia?

Mungkin  untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihatnya secara ekonomi politik dengan melihat modal dan kekuasaan yang membingkai dunia akademisi Indonesia. Karena itu, posisi seorang akademisi atau cendekiawaan harus diletakan dalam konteks ini. Sebab, sikap dan kesadaran intelektual seorang akademisi sangat dintentukan oleh relasinya dengan modal dan kekuasaan.

Di Indonesia, misalnya, seperti ditulis oleh (Dhakidae 2003), sejak Orde Baru, keberadaan para akademisi atau cendekiawan baik di Indonesia selalu menjadi alat bagi modal dan kekuasaan. Cendekiawan selalu menjadi instrumen untuk menggolkan dan melegitimasi modal dan kekuasaan. Pasca Orde Baru, bahkan tendensi ini lebih meningkat, terutama di universitas negeri yang telah  menjadi Badan Hukum Milik Negara (Nugroho 2003).  Para cendekiawan yang terjebak pada lingkaran setan modal dan kekuasaan seperti ini cenderung menulis dan melakukan proyek penelitian untuk menyenangkan kaum bermodal dan berkuasa, baik dalam bidang ekonomi, birokrasi maupun politik.

Penelitian penulis di NTT tahun 2014 juga membenarkan hal ini. Dunia kampus di NTT juga tak lepas dari intervensi modal dan politik. Modal dan kekuasaan membutuhkan legitimasi, sementara cendekiawan mengharapkan kenyamanan finansial, karir politik dan birokrasi dan, mungkin juga, kemewahan hidup. Karena itu, riset, penelitian dan evaluasi program-program pemerintah dibuat asal-asal oleh para cendekiawan agar membuat “bapak senang.” Misalnya, evaluasi program Anggur Merah gubernur Frans Leburaya oleh para cendekiawan NTT hampir tanpa catatan kritis untuk pembangunan di NTT.

Namun, penelitian penulis di NTT juga menemukan beberapa birokrat, terutama yang baru pulang studi dan belum memahami watak politik NTT, yang mencoba bersikap kritis terhadap program-program pemerintah, tetapi sayang mereka digeser dari posisi strategis dan bekerja, misalnya, sebagai penjaga perpustakaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kepakaran mereka. Tidak sedikit juga birokrat yang kritis diteror melalui “wejangan” pemimpin di apel pagi, dan terkadang dipindahtugaskan dari satu institusi ke institusi yang lain. Dengan “teror” seperti ini, banyak cendekiawan yang potential melakukan fongsi korektif terhadap modal dan kekuasaan menarik diri dan memilih diam dari hinggar binggar ekonomi politik pembangunan di NTT.

Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin kompleks, kita semua tidak bisa berharap banyak pada cendekiawan yang lebih mendewakan modal dan kekuasaan untuk pemproduksi pengetahuan bermutu untuk pembangunan yang lebih berpihak kepada Rakyat banyak. Karena itu, jika Indonesia ingin maju dalam pembangunan, maka salah satu hal mendesak yang harus dilakukan adalah membebaskan para cedekiawannya dari lingkaran setan modal dan kekuasaan yang serakah. Jika kita serius ingin membangun bangsa yang besar di masa datang, mungkin hal inilah yang perlu kita bangun, jika tidak melalui revolusi seperti Rusia, Cina atau pun Kuba, mungkin melalui praktik-praktik revolusioner kecil-kecilan di tengah hidup dalam keluarga, tempat kerja dan di tengah masyarakat. 

 

Penulis adalah intelektual muda, alumnus Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Jogya

Komentar