Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

PARIWISATA Chairman TdF: Tour de Flores Adalah Event Pemerintah Provinsi NTT 30 Jun 2017 23:06

Article image
Pembalap sepeda beradu cepat pada etape ketiga Tour de Flores 2016 dengan rute Ende-Bajawa. (Foto: beritasatu.com)
Acara besar seperti TdF membutuhkan dana yang cukup besar. Namun manfaat yang diperoleh dari lomba balap sepeda internasional ini jauh lebih besar besar.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Panitia Tour de Flores (TdF) telah sukses menyelenggarakan  balap sepeda internasional pertama tahun 2016.  Nama Flores, NTT, makin dikenal dunia. Berita mengenai TdF 2016 menjadi trending topic di media sosial nasional selama lima hari.

Kini TdF akan menggelar lomba yang diikuti pembalap kelas dunia tersebut untuk kedua kalinya. Di tengah eforia dan antusiasme masyarakat Flores dan NTT umumnya, ada suara-suara yang menyambut event tersebut dengan nada pesimis.

Ada yang berpandangan bahwa promosi adalah kegiatan mubazir, hanya membuang-buang tenaga  dan waktu, bahkan uang, apalagi uang Pemda. Padahal semua paham bahwa sebagai komoditas, pariwisata harus dipromosikan. Tanpa promosi, seindah apa pun suatu daerah, tak akan dilirik wisatawan.

Menurut Chairman TdF Primus Dorimulu, promosi adalah investasi, sedangkan pariwisata adalah komoditas. Acara besar seperti TdF membutuhkan dana yang cukup besar. Namun manfaat yang diperoleh dari lomba balap sepeda internasional ini jauh lebih besar. Setiap event yang diberitakan luas seperti TdF mendapatkan media values yang sangat besar. Jika biaya sebuah event pariwisata sekitar Rp 15 miliar, media values bisa lebih dari 10 kali.

Menjawab pertanyaan IndonesiaSatu.co, Jumat (30/6/2017) malam mengapa Pemda harus ikut membiayai, dan bukannya cukup dengan mencari sponsor  dari swasta, Primus mengatakan, pertama, TdF adalah event Pemerintah Provinsi NTT.

“Sedangkan kami, Yayasan Alumni Seminari Mataloko (Alsemat) adalah event organizer (EO) yang membantu suksesnya acara ini,” kata Primus.

Kedua, dana sponsor belum cukup untuk menutup biaya TdF. Masih dibutuhkan waktu lama untuk bisa menarik minat sponsor yang lebih banyak.

Jadi, pada tahap awal, pemerintah daerah ikut membiayai, karena TdF belum memiliki daya tarik yang cukup untuk mendapatkan sponsor dalam jumlah yang bisa menutup biaya penyelenggaraan lomba. Namun, seiring perjalanan waktu, publikasi yang luas dan kemajuan pariwisata di Flores, TdF diharapkan menarik minat sponsor dan kontribusi pemda perlahan menurun.

Primus menepis anggapan bahwa semua kegiatan TdF tahun 2016 dan 2017 dibiayai Pemda. Kementerian Pariwisata juga memberikan kontribusi, khususnya untuk iklan promosi event TdF. Pemprov NTT juga mengalokasikan dana bagi TdF yang jumlahnya lebih besar dari rata-rata kontribusi setiap pemda. EO juga ikut membiayai dengan dana dari sponsor dan pada fase persiapan hingga pelaksanaan mengeluarkan dana talangan.

Pada awalnya panitia TdF 2016 berharap semua (enam) pemda (Flotim, Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai yang wilayahnya disinggahi peserta lomba ikut berkontribusi. Tetapi, ada satu kabupaten yang hanya membiayai makan malam. Satu kabupaten lainnya hanya membiayai makan malam, acara ramah tamah, dan hotel. Sedang pengeluaran riil Pemprov NTT untuk TdF 2016 sekitar Rp 2,3 miliar.

Pada 2016, jelas Primus, biaya riil yang dibayar setiap pemda, di luar makan malam, tidak lebih dari Rp 500 juta. Sedangkan berdasarkan budget, kontribusi masing-masing pemda mestinya sekitar Rp 1 miliar. Kondisi ini menyebabkan EO harus menanggung sebagian besar biaya lomba, yakni membayar peralatan lomba, menyewa kapal laut untuk mengangkut peralatan lomba dan sebagian tim teknis, transportasi udara para atlet dan tim teknis, biaya transportasi lokal, dan hotel di satu kabupaten.

Dana sponsor habis terpakai, bahkan masih defisit. Pengeluaran terbesar TdF adalah biaya tiket 180 atlet dan ofisial, 18 wasit, dan 110 anggota tim teknis. Biaya besar lainnya adalah peralatan lomba, hadiah, mobil, hotel, serta honor wasit, dan tim teknis. Yayasan Alsemat sebagai EO harus menggelontorkan dana hingga Rp 6 miliar.

“Harapan kami, setiap pemda membayar sesuai kewajiban agar dana talangan kami bisa kembali. Namun, apa boleh buat, harapan itu tidak terpenuhi,” ungkap Primus.

Meskipun demikian, Primus memahami kondisi ini. Urusan budget selalu menjadi diskusi alot pemda dan DPRD. Diskusi bertambah alot karena proposal TdF 2016 baru diterima pemda menjelang akhir tahun 2015, saat anggaran 2016 sudah disahkan. Di sejumlah pemda, diskusi menjadi "sangat serius" karena event TdF dipolitisasi.

Pada TdF 2017, masing-masing pemda menganggarkan Rp 1 miliar. Pemda Flotim dan Manggarai Barat sedikit lebih besar karena di dua kota ini ada acara pembukaan dan penutupan TdF. Panitia berharap kiranya pemda membayar sesuai kewajiban.

“Kami perkirakan, pengeluaran riil masing-masing pemda di bawah Rp 1 miliar, karena peralatan lomba yang memakan biaya besar, yakni barrier, sudah bisa diproduksi di Flores,” tutur Primus.

Tahun lalu barrier, gate, dan sepeda motor untuk marshal dibawa dari Banyuwangi. EO harus menyewa kapal laut Rp 1,1 miliar. Di berbagai event sejenis di Indonesia, EO harus menyiapkan dana talangan cukup besar karena dana sponsor dibayar setelah event. Kondisi membuat banyak EO kesulitan, tak terkecuali Yayasan Alsemat sebagai EO TdF. Ini yang tak banyak dipahami.

Ketika ditanya tentang anggapan sebagian orang yang menilai biaya pemda untuk TdF mengganggu APBD, Primus meyakinkan bahwa kontribusi pemda sama sekali tidak mengganggu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD tujuh kabupatan yang dilewati pembalap berkisar Rp 750 miliar hingga Rp 1 triliun. Kontribusi setiap pemda sebut saja sebesar Rp 1 miliar, hanya 0,1 persen dari total APBD terendah. Kalau anggaran Dinas Pariwisata di kabupaten Rp 3 miliar, dana TdF setara 33 persen. Anggaran promosi pariwisata mestinya sekitar 80 persen dari total bujet Dinas Pariwisata. Dan jika pariwisata hendak dibangun, semestinya anggaran pariwisata harus lebih besar.

Sebagai pembanding, Tour de Singarak yang sudah berlangsung delapan tahun dibiayai sendiri oleh EO. Sementara Tour de Ijen yang tahun ini memasuki tahun keenam diselenggarakan sendiri oleh Pemkab Banyuwangi. Semua panitia adalah orang pemda. Acara ini dibiayai dana pemda dan sponsor.

“Saya pernah menghadiri undangan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, November 2014 untuk menghadiri acara karnaval sekaligus acara thanks giving bersama dubes AS. Para tamu VIP menginap di guest house kabupaten yang kualitasnya setara hotel bintang lima,” terang Primus.

Dua pembawa acara yang merupakan aparat humas pemda--berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih. Semua penerima tamu adalah aparat pemda dari berbagai instansi. Dana untuk event juga berasal dari berbagai instansi. Bupati Azwar Anas menjelaskan kemajuan pariwisata akan membuat bahan makanan, ternak penduduk, produk industri rakyat laku. Hotel dan restoran juga ramai dikunjungi.

Mengapa harus TdF?

TdF, kata Primus adalah sport tourism, event olahraga yang dimaksudkan untuk mempromosikan potensi wisata Flores. Banyak cara untuk promosi wisata, antara lain menyampaikan informasi lewat media konvensional dan media sosial, roadshow untuk menjelaskan potensi wisata, menyebarkan brosur, dan banyak lagi. Tetapi, salah satu cara terbaik adalah menggelar event yang menarik minat publik. Event musik dan olahraga terbukti efektif. Itu sebabnya, music tourism dan sport tourism dimanfaatkan berbagai negara sebagai ajang promosi wisata.

Tahun ini, Tour de France yang sudah berusia 104 tahun disaksikan langsung oleh sedikitnya 11 juta orang. Mereka datang dari berbagai negara dan berdiri di sepanjang lintasan yang dilewati pembalap. Pada 2016, Tour de France diliput oleh lebih dari 2.000 wartawan dari 190 negara. Para jurnalis itu berasal dari 347 media, di antaranya 87 stasiun televisi dan 68 radio. Inilah yang disebut media values yang nilainya 10 kali lipat biaya event itu sendiri.

TdF 2016 diliput oleh media dalam dan luar negeri. Ada wartawan dari Uni Eropa dan Jepang. Media nasional berbahasa Inggris, seperti Jakarta Post dan jakartaglobe.id ikut meliput. Puluhan wartawan media cetak, radio, televisi, dan media dalam jaringan (daring/online) meliput acara TdF.

“Tiada pariwisata tanpa promosi. Sehebat, secantik, seindah, se-eksotis apa pun sebuah destinasi, tanpa dipromosikan, tanpa dikemas, dan tanpa disebar-luaskan informasinya lewat media massa, para wisatawan tak akan tahu. Inilah kelemahan utama pariwisata Indonesia,” pungkas Primus.

--- Simon Leya

Komentar