Breaking News

INFRASTRUKTUR Datangi Istana, Warga Tanah Galian Tuntut Ganti Untung Lahan KA Cepat Jakarta-Bandung 24 Jul 2019 13:19

Article image
Proses pekerjaan proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung. (Foto: ist)
"Ini bukan jaman Orde Baru. Visi Kebangsaan Jokowi tidak memperkenankan pembangunan yang mengorbankan warganya..."

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Setelah menggelar demonstrasi pekan lalu di depan kanor PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), hari ini, Rabu (24/7) warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, mendatangi Istana Negara untuk menuntut keadilan dalam pembebasan lahan untuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung.

Menurur warga Tanah Galian, PT PSBI dan Badan Pertanahan Jakarta Timur telah berbohong dalam proses tersebut. "Mereka memberi iming-iming untuk memberikan ganti untung melalui sebuah musyawarah. Namun, dalam kenyataan mereka lakukan sepihak. Bahkan, mereka memakai tekanan dengan menggunakan aparat dan para preman," tegas Situngkir yang menjadi Koordinator dalam aksi demonstrasi tersebut.

Seperti diketahui proyek tersebut ditangani oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC merupakan konsorsium gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd 40%.

Adapun, PSBI beranggotakan WIKA dengan komposisi penyertaan saham sebesar 38%, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 25%, PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 25%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 12%.

Jalur KCJB ini akan menghubungkan empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Total nilai investasi proyek ini mencapai US$ 6,071 miliar dengan pendanaan 75% bersumber dari China Development Bank (CDB) dan 25% dari ekuitas pemegang saham KCIC, yaitu PSBI dan Beijing Yawan HSR Co. 

Untuk mendapatkan keadilan, jelas Situngkir, warga telah mempercayakan Pengacara Tommy Sihotang untuk melakukan langkah-langkah hukum. 

Tommy Sihotang mengatakan selama belum mencapai kesepakatan pihak PT PSBI tak berhak melakukan kegiatan apa pun di atas lahan warga. "Ini bukan jaman Orde Baru. Visi Kebangsaan Jokowi tidak memperkenankan pembangunan yang mengorbankan warganya," tegas Tommy Sihotang.

Selain itu, demikian Tommy, dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi selalu menegaskan bahwa dalam pembebasan lahan masyarakat harus dengan prinsip ’ganti untung’, bukan ‘ganti rugi’. “Saya harap bawahannya, terutama mereka yang terlibat dalam proyek kereta api cepat itu memahami betul pernyataan Pak Presiden Jokowi itu,” ujarnya.

--- Sandy Romualdus

Komentar