Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Datangi KPK, KOMPAK NTT Jakarta: NTT Miskin Karena Korupsi 25 Jan 2018 20:00

Article image
KOMPAK NTT Saat Mendatangi Kantor KPK RI (Foto: GS)
“Provinsi NTT tidak hanya darurat perdagangan manusia (human trafficking) melainkan juga darurat korupsi. NTT miskin karena korupsi sebagai salah satu faktor penyebabnya. KPK harus memberikan perhatian serius di Provinsi NTT dengan menindak tegas penyele

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyakarat Pemberantasan Korupai Nusa Tenggara Timur (KOMPAK NTT) yang ada di Jakarta, Senin (22/1/18) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI guna menyuarakan sejumlah aspirasi mereka terkait persoalan akut Korupsi di NTT. Kedatangan mereka diterima oleh Humas, Herlina Jeanne dan Kabag Pengaduan Masyarakat KPK, Sugeng.

KOMPAK NTT Jakarta mendorong KPK dan lembaga negara lainnya untuk memberikan atensi serius menyikapi persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak hanya pada level provinsi tetapi juga di tingkat kabupaten dan kota.

“Provinsi NTT tidak hanya darurat perdagangan manusia (human trafficking) melainkan juga darurat korupsi. NTT miskin karena korupsi sebagai salah satu faktor penyebabnya. KPK harus memberikan perhatian serius di Provinsi NTT dengan menindak tegas penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, ungkap Koordinator Kompak NTT, Gabriel Goa.

KOMPAK NTT juga menyinggung perhelatan politik pada tahun 2018 dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 daerah meliputi 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten, termasuk Pilgub NTT dan Pilbup di 10 daerah yakni Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, Alor, kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Rote Ndao, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.

“Musim Pilkada, bukan tidak mungkin hakikat demokrasi terjebak dalam arena pasar. Adanya transaksi politik (mahar), manipulasi dan rekayasa suara juga politik uang (money politics) yang diduga dari hasil korupsi uang rakyat. Tanpa kecuali, di NTT uang hasil korupsi diduga digunakan untuk memenuhi mahar politik, manipulasi bahkan money politic. Kami meminta lembaga KPK dan KPU agar memperketat verifikasi Laporan Harta Kekayaan Para Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon di Pilkada NTT, ” lanjut Gabriel.

Pada kesempatan audiensi tersebut, KOMPAK NTT juga mendesak KPK untuk menindaklanjuti dan memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi yang bersumber dari APBN, APBD, DAK, Dana Desa, Bansos, Kesehatan dan bencana alam di NTT.

“Kami mengharapkan agar lembaga KPK dapat menindaklanjuti aspirasi ini terutama secara tegas dan kredibel memeriksa dan memastikan LHKPN para calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur NTT, para calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan mengikuti proses pilkada 2018 serta dugaan gratifikasi para calon beserta partai politik pengusung,” tandas Gabriel.

Kedatangan KOMPAK NTT yang diwakili Koordinator Gabriel Goa beserta tim di antaranya Paulus Kune, Yonas Neja, Yoseph Godho, Chris Watu dan Klemens Ghawa diterima dan diapresiasi oleh perwakilan KPK yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

Menurut Chris Watu, pada kesempatan itu KOMPAK NTT mendorong tindaklanjut KPK terkait  dugaan kasus korupsi Dana Desa di kabupaten Ngada yang dilaporkan Wakil Ketua DPRD Ngada, Dorothea Dhone; laporan Pemuda Lape terkait kerugian uang negara atas mubazirnya pembangunan gedung DPRD Nagekeo; laporan Pejabat Pembuat Komitmenb(PPK) Pasar Waemangura di Sumba Barat Daya serta laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk kawasan Pariwisata Weekuri.

“Kami percaya Lembaga KPK bekerja professional, independen dan kredibel untuk menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Ini sebagai wujud komitmen masyarakat NTT melalui KOMPAK NTT untuk bersama lembaga KPK RI memberantas korupsi di NTT,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar