Ribuan demonstran bergerak ke Gedung Parlemen Thailand untuk menentang larangan berkumpul lebih dari empat orang selama enam hari berturut-turut.

BANGKOK, IndonesiaSatu.co -- Ribuan pengunjuk rasa di Thailand menetapkan batas waktu tiga hari kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha untuk mengundurkan diri setelah aksi demonstrasi besar yang telah berlangsung selama beberapa pekan di negara itu.

Seperti dilansir Spiegel Online, Kamis (22/10/2020), tuntutan tersebut disampaikan ketika Prayuth mengumumkan akan mencabut keadaan darurat guna meredam gerakan unjuk rasa prodemokrasi.

"Saya sedang bersiap untuk mencabut keadaan darurat di Bangkok dan itu akan dilakukan segera jika tidak terjadi insiden kekerasan," ungkap Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha dalam pidatonya pada Rabu (21/10/2020).

Meski demikian, Prayuth yang berhasil merebut kekuasaan di Thailand melalui kudeta pada 2014 tidak memperinci kapan tindakan itu akan diambilnya.

“Saat ini kita harus berupaya menjauh dari tepi jurang licin dan berbahaya yang bisa dengan mudah beralih menjadi kekacauan,” tambah Prayuth seperti dikutip dari Spiegel.de, Kamis (22/10/2020).

Ribuan demonstran bergerak ke Gedung Parlemen Thailand untuk menentang larangan berkumpul lebih dari empat orang selama enam hari berturut-turut.

Para pemimpin demonstrasi menegaskan akan melanjutkan aksi unjuk rasa jika Prayuth tidak mengundurkan diri dalam tiga hari.

Pada Rabu pagi, pengadilan Thailand membatalkan keputusan untuk menutup Voice TV yang sebagian sahamnya dimiliki oleh keluarga mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini diasingkan.

Media elektronik tersebut merupakan satu dari empat media yang sedang dalam penyelidikan atas liputan mereka mengenai gerakan demonstrasi yang kian masif di Thailand.

--- Henrico Penu