Breaking News

INTERNASIONAL Deportasi 1100 Migran Myanmar, Malaysia Tuai Kecaman 24 Feb 2021 10:23

Article image
Sejumlah migran yang dideportasi dar Malaysia tampak berada di kapal militer Myanmar. (Foto: Reuters)
Amnesty Internasional menyebut langkah Malaysia itu sebagai tindakan yang “tidak manusiawi dan menyedihkan”.

KUALA LUMPUR, IndonesiaSatu.coPemerintah Malaysia mendeportasi sedikitnya 1.100 migran asal Myanmar beberapa pekan setelah terjadinya kudeta militer di Myanmar meski pengadilan memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Dikutip dari straittimes.com, Rabu (24/2/2021), para migran tersebut diangkut dengan menggunakan kapal militer yang khusus dikirim oleh otoritas militer Myanmar.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia berjanji tidak akan mendeportasi migran Muslim Rohingya atau sejumlah orang yang dikategorikan sebagai pengungsi oleh UNHCR, badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun UNHCR menyebutkan, terdapat sedikitnya enam orang pengungsi dalam rombongan yang dipulangkan itu.

Kelompok yang mengurus pengungsi juga mengatakan para pencari suaka dari kelompok minoritas Chin, Kachin dan non-Rohingya yang lari dari persekusi rezim Myanmar termasuk mereka yang dideportasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud, menegaskan, warga Myanmar yang dipulangkan tidak termasuk pengungsi Rohingya atau pencari suaka.

"Semua yang dipulangkan sepakat untuk dipulangkan secara sukarela tanpa dipaksa oleh pihak mana pun," ujar Khairul Dzaimee Daud dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari straittimes.com.

Menanggapi hal itu, Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Amnesty Internasional mengecam kebijakan deportasi yang tetap dilakukan meski pengadilan di Kuala Lumpur memerintahkan penghentian sementara sambil menunggu proses hukum.

Amnesty Internasional menyebut langkah Malaysia itu sebagai tindakan yang "tidak manusiawi dan menyedihkan."

Para aktivis HAM juga menyatakan Malaysia akan melanggar kewajiban internasional karena mendeportasi warga yang rentan, terlebih setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan di negaranya.

--- Henrico Penu