Breaking News

HUKUM Desak Tuntaskan Kasus Korupsi di Dinas Pendidikan Jakarta, KOMPAK Indonesia: Polisi Jangan 'Masuk Angin' 23 Nov 2019 08:36

Article image
Koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dok. GS)
“Hal ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK RI sering kali 'mempetieskan' perkara Tindak Pidana Korupsi,” sorot Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak pihak kepolisian untuk segera menuntaskan tiga kasus korupsi di lingkup Dinas Pendidikan Jakarta.

Tuntutan KOMPAK Indonesia berangkat dari kekwatiran agar kasus korupsi tersebut tidak didiamkan dan diendapkan tanpa ada kepastian hukum.

Dalam rilis yang diterima media ini, Jumat (22/11/19), desakan pertama ditujukan kepada Polres Jakarta Utara agar segera melakukan proses hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara.

"Dengan ditetapkannya tersangka atas nama Adang Evi Bunyamin (AEB), Direktur PT Mesindo Semesta Insani, kami berharap agar Polres Jakarta Utara 'tidak masuk angin' dan berupaya untuk mendiamkan kasus tersebut," desak koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa.

Desakan yang sama, kata Gabriel, juga ditujukan untuk Polresta Jakarta Selatan yang saat ini sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Alat Olahraga di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Administrasi Jakarta Selatan.

"Pengadaan alat olahraga Tahun Anggaran 2014, juga oleh PT Mesindo Semesta Insani ini, diindikasikan telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut," kata Gabriel.

Terhadap perusahaan yang sama, KOMPAK juga mendesak Kapolresta Jakarta Pusat untuk segera melakukan proses hukum kepada AEB atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang berupa Lampu LED Broadcasting SMA/SMK tahun anggaran 2014, di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Pusat.

Gabriel uga mendesak agar KPK RI segera melakukan supervisi bahkan mengambil alih penanganan tiga Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut jika pihak kepolisian lamban dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.

“Hal ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta KPK RI sering kali 'mempetieskan' perkara Tindak Pidana Korupsi,” sorot Gabriel.

Selain korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa dan bentuk pelanggaran HAM berat, KOMPAK juga memandang kontrol yang dilakukan publik adalah wujud keprihatinan sehingga Jakarta bebas dari sindikat KKN, termasuk korupsi kebijakan yang bertendensi menguntungkan segelintir pihak (perusahaan, red) yang berkepentingan. 

--- Guche Montero

Komentar