Breaking News

HUKUM Diduga Lakukan Tipikor Dana Blok Migas Jatinegara, KOMPAK Indonesia Desak KPK RI Tangkap dan Proses Hukum Riza Khalid 21 Oct 2020 18:21

Article image
KOMPAK Indonesia saat menggelar aksi di dspan kantor KPK RI. (Foto: Dok. KOMPAK)
Tuntutan sikap dan pernyataan KOMPAK Indonesia merujuk pada sejumlah data valid dan hasil investigasi yang menegaskan bahwa ada indikasi mafia migas oleh Perusahaan Foster Oil, sehingga menguras kekayaan alam, mengambil keuntungan serta membebankan hutan

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, mendesak Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera menangkap dan memproses hukum Reza Khalid selaku pemilik Foster Oil, sebuah perusahaan Migas Asal Singapura.

Desakan KOMPAK Indonesia diutarakan pada saat menggelar Aksi di gedung KPK RI, Rabu (21/10/2020).

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Wilfrid Yons Ebiet dan Epi Fina selaku Koordinator Aksi, KOMPAK Indonesia mendesak KPK RI agar:

Pertama, segera memeriksa dan proses hukum terhadap Muhamed Riza Chalid karena diduga kuat berperan besar dalam penyimpangan (korupsi( dana Blok Migas Jatinegara.

Kedua, segera memanggil dan memeriksa Saudara Izman A. Bursman (Managing Director Foster Oil & Energy Pte. Ltd) dan saudara Dhan Akbar Siregar (Mantan GM KSO), atas dugaan kuat korupsi dana KSO (PD Migas) Kota Bekasi dalam pengelolaan keuangan Lapangan Migas Jatinegara.

Ketiga, segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam Joint Operation Agreement (JOA) yang merugikan negara dan warga Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bekasi.

Mafia Migas Berkedok Konspirasi dan Korupsi

Tuntutan sikap dan pernyataan KOMPAK Indonesia merujuk pada sejumlah data valid dan hasil investigasi yang menegaskan bahwa ada indikasi mafia migas oleh Perusahaan Foster Oil, sehingga menguras kekayaan alam, mengambil keuntungan serta membebankan hutang kepada Pemkot Bekasi.

Dijelaskan bahwa Foster Oil & Energy Pte.Ltd merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura namun mungkin dimiliki oleh orang-orang Indonesia dan diduga sebagai perusahaan cangkang tapi legal secara hukum.

Foster Oil masuk ke Indonesia dan bertindak sebagai co-operator pada Perusahaan Daerah Minyak dan Gas (PD. Migas) BUMD milik Pemkot Bekasi yang bekerja sama dengan PT. Pertamina EP melalui Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dalam eksplorasinya. Foster sendiri sebagai mitra KSO sebagai operator lapangan.

Namun sayangnya, sebagai operator dan mitra KSO antara PD. Migas dan Pertamina EP bertindak dengan kewenangan yang teralu jauh dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga baik manajemen, keuangan dan pemasaran dikuasai secara mutlak sehingga tidak ada kontrol dan tidak mau diawasi oleh pemerintah Bekasi.

Sementara kontribusi dan sumbangsih ke masyarakat dan Pemda Bekasi nyaris tidak ada selama ini sehingga merugikan Pemda Bekasi dan juga kesepakatan-kesepakatan selama ini mereka batalkan secara sepihak.

Di sisi lain, keberadaan Pertamina EP sebagai mitra KSO dengan PD Migas Pemda Bekasi terkesan mendiamkan dan mengabaikan perilaku Foster yang selama ini telah merugikan Pemda Bekasi dan kesejahteraan Masyarakat Bekasi. Pertamina EP juga kadang bertindak sebagai kepanjangan tangan Foster dalam melakukan diskusi dan negosiasi dengan PD Migas Bekasi.

Sementara itu, berdasarkan hasil audit investigatif BPKP terhadap KSO antara Pertamina EP dan PD. Migas Kota Bekasi, ditemukan adanya kejanggalan dari sisi mekanisme regulasi, juga dalam laporan keuangan KSO.

Temuan hasil audit BPKP tersebut tertuang dalam Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020, yang ditujukan kepada Walikota Bekasi. Surat dengan perihal Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy sebagai perusahaan asing pendukung PD. Migas Kota Bekasi dalam Kerjasama Operasi dengan PT. Pertamina EP Periode 2009-Juli 2019. Surat BPKP bernomor LHAI-7/D502/2/2020 tertanggal 14 Pebruari 2020.

Foster Oil & Energy merupakan sebuah perusahaan asing yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Singapura. Meski tercatat sebagai perusahaan asing, Foster Oil & Energy hadir menjadi co-operator dan memiliki secara mayoritas mutlak interest participation sebesar 90%. Sedangkan PD Migas sebagai Mitra dari PT. Pertamina EP sekaligus pemilik Lapangan Migas Jatinegara, justru hanya memiliki 10% interest participation.

Oleh KOMPAK, kehadiran Foster Oil & Energy Pte.Ltd, sebagai perusahaan asing, posisinya dalam JOA bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2007. Ketentuan dalam UU ini menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Selain itu, JOA yang dibuat antara Foster Oil & Energy dengan PD Migas Bekasi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 19 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengamanatkan bahwa Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau kontrak kerjasama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang harus menguntungkan negara dan hasilnya digunakan sebesar-sebesarnya bagi kepentingan rakyat.

Selain itu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Pertamina EP dan PD Migas tertanggal 17 Feberuari 2011, PD. Migas adalah mitra dari PT. Pertamina EP. Pada operasionalnya, melibatkan Foster Oil & Enegry dalam posisi sebagai co-operator atau hanya sebagai pendukung dalam pengoperasian Lapangan Migas Jatinegara. Namun dalam kenyataannya menguasai secara mutlak dari soal kebijakan hingga penguasaan keuangan.

Selanjutnya, sesuai Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor: SR-188/D5/02/2020, Perihal: Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Proses Penetapan Foster Oil & Energy sebagai perusahaan asing pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam Kerjasama Operasi dengan PT. Pertamina EP, Periode 2009-Juli 2019.

Surat  dengan Nomor: LHAI-7/D502/2/2020 tertanggal 14 Pebruari 2020, ditujukan kepada Walikota Bekasi dengan kesimpulan bahwa PD Migas Kota Bekasi sama sekali tidak memiliki kendali operasional dan pengelolaan keuangan atas Lapangan Migas Jatinegara.

Hasil audit investigatif tersebut, membuktikan adanya penyimpangan terhadap keuangan Lapangan Migas Jatinegara yang menimbulkan kerugiaan keuangan perusahaan milik daerah dalam hal ini PD Migas Kota Bekasi.

Adpun Surat Wali Kota Bekasi Nomor: 539/2094/Setda.Ek, Perihal: Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Negosiasi Ulang Joint Operation Agreement (JOA) antara PD Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy PTE.LTD.

Surat tertanggal 17 Maret 2020 dari Walikota Bekasi ini menjelaskan bahwa sejak KSO antara PT. Pertamina EP dan PD Migas Kota Bekasi ditandatangani sampai saat ini, PD Migas Kota Bekasi belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kota Bekasi. Bahkan sampai laporan keuangan tahun 2019, PD Migas Kota Bekasi masih harus menanggung biaya hutang operasional yang cukup besar kepada pihak mitra.

Untuk diketahui bahwa Penghasilan (equity) KSO Lapangan Minyak Jatinegara sekitar 348.000 Dollar AS per bulan di luar cost recovery dengan masa operasi produksi  sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Jika ditotal selama 54 bulan beroperasi maka telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 18.792.000 Dollar AS atau setara Rp 278.121.600.000.

KOMPAK menegaskan bahwa penyimpangan dana tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara (keuangan daerah) Pemerintahan Kota Bekasi selama masa produksi 54 bulan sebesar kurang lebih 18.792.000 Dollar AS di luar cost recovery, atau setara Rp 278.121.600.000; di luar cost recovery.

"Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa watak, karakter dan disorientasi perusahaan asing serta perilaku tidak terpuji para mafia migas yang terlibat di dalamnya, harus diberantas dengan penegakan hukum. Publik menaruh harapan pada lembaga KPK dalam pemberantasan para mafia dan para pelaku tipikor tanpa pandang bulu," demikian sikap KOMPAK. 

--- Guche Montero

Komentar