Breaking News

HUKUM Diduga Palsukan Ijazah, Walikota Batam Diadukan ke Bareskrim Polri 27 Jan 2021 15:54

Article image
Pengadu Dugaan Pemalsuan Ijazah, Paul Lein saat menunjukkan bukti Pengaduan ke Bareskrim Polri. (Foto: Dokpri PL)
Oleh karena hasil verifikasi valid dan dasar pertimbangan itu, maka kami menyampaikan Pengaduan ini kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum terkait dugaan pemalsuan ijazah yang telah diketahui publik (masyarakat Batam).

BATAM, IndonesiaSatu.co-- Walikota Batam, (Muhammad) Rudi diduga telah melakukan pembohongan publik terkait keabsahan ijazah Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga sebagai persyaratan untuk menjadi pejabat publik di antaranya ijazah yang dilampirkan kepada KPU Batam.

Dugaan tersebut diperkuat dengan upaya permintaan verifikasi yang dilayangkan oleh Paulus Lein selaku pengadu sekaligus warga Kampung Dalam, RT 009/RW 004, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

Runutan Pengaduan

Pada tangga 16 September 2020, pihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Surat dengan Nomor: 2480/E2/TU/2020, menindaklanjuti Surat Pengadu (Paulus Lein, red) pada tanggal 25 Agustus 2020 terkait Permohonan Keterangan Keabsahan Ijazah Strata Satu (S1) atas nama Rudi, dengan Nomor Reg: 150.08.22.05/IJZ/05, tanggal 22 Aguatus 2005 yang diterbitkan/dikeluarkan oleh STIE Adhy Niaga, Bekasi.

Dalam Surat Tanggapan tersebut dijelaskan bahwa sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 5478/A.PI/SE/2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI, bahwa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan Pendidikan Tinggi dimulai bagi mahasiswa baru Tahun Ajaran 2003/2004.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa untuk memverifikasi data mahasiswa di bawah TA 2003/2004, cukup dilakukan  di Perguruan Tinggi tersebut atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) setempat, dalam hal ini LLDIKTI Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten).

Verifikasi LLDIKTI Wilayah IV

Pada tanggal 23 Oktober 2020, pihak LLDIKTI Wilayah IV menanggapi Suurat Pengadu pada tanggal 2 Oktober 2020 terkait Verifikasi Ijazah dengan Nomor Surat: 6950/LL4/WS/2020, menjelaskan bahwa setelah dilakukan verifikasi profil data mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Klarifikasi kepada mantan Pembantu Ketua I bidang Akademik, disampaikan beberapa hal;

1. Daftar Hadir Mahasiswa-Dosen (DHMD) setiap Mata Kuliah sebagai bukti telah melaksanakan Perkuliahan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran, TIDAK DITEMUKAN.

2. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran, TIDAK DITEMUKAN.

3. Surat Keputusan Yudisium Kelulusan yang ditandatangani Ketua STIE Adhy Niaga, TIDAK ADA.

4. Data Mahasiswa TIDAK TERCATAT di Data Pangkalan Perguruan Tinggi.

Pengaduan ke Bareskrim Polri

Mendapat hasil verifikasi dari LLDIKTI Wilyah IV, pengadu (Paulus Lein), pada Senin (25/1/2021) menempuh upaya hukum dengan membuat Pengaduan kepada Kepala Badan Reserse dan kriminal Polri, Bapak Komjen Pol. Drs. Liatyo Sigit Prabowo, M.Si di Jakarta terkait Pembohongan Publik oleh Walikota Batam, M. Rudi, dengan pertimbangan Pengaduan sebagai berikut;

1. Bahwa (Muhammad) Rudi, Walikota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam adalah pejabat publik.

2. Bahwa sebagai pejabat publik perlu menjaga integritas dan moral politik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Bahwa sebagai pejabat publik, Rudi telah melampirkan ijazah Sarjana Ekonomi dari STIE Adhy Niaga sebagai persyaratan untuk menjadi pejabat publik, di antaranya ijazahyang dilampirkan ke KPU Batam.

4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan hasil verifikasi oleh LLDIKTI Wilyah IV tersebut di atas, maka terungkap bahwa Muhammad Rudi (Rudi) telah melakukan Pembohongan Publik dengan Ijazah yang dimilikinya (dugaan pemalsuan ijazah) yang berdampak pada kebijakan-kebijakan publik atau penyelenggaraan pelayanan publik yang diambil dan ditandatanganinya.

Oleh karena hasil verifikasi valid dan dasar pertimbangan itu, maka kami menyampaikan Pengaduan ini kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum terkait dugaan pemalsuan ijazah yang telah diketahui publik (masyarakat Batam).

Adapun tembusan Surat Pengaduan tersebut disampaikan kepada Kapolri, Ketua DPR RI, Ketua Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi III DPR RI, Mendikbud RI, PADMA Indonesia, dan Pers.

--- Guche Montero

Komentar