Breaking News
  • Defisit Lebih Rendah Dari Proyeksi APBN-P 2017
  • Menkeu: investasi tumbuh karena kepercayaan pelaku usaha
  • Penerimaan Bea Cukai hingga November Rp130,1 triliun
  • Presiden Jokowi setuju pendiri HMI jadi Pahlawan Nasional

MEGAPOLITAN Dilantik Jadi Gubernur, Djarot: Antara Jokowi, Basuki dan Saya Ada Kesinambungan 16 Jun 2017 06:35

Article image
Presiden Jokowi menyalami Gubernur DKI Jakarta yang baru Djarot Saiful Hidayat usai dilantik. (Foto: Ist)
Jokowi (saat menjadi Gubernur DKI) telah memberikan landasan pembangunan di Jakarta, kemudian diteruskan dan dipercepat oleh Basuki, sehingga sekarang sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6/2017) pagi. Djarot berjanji akan menuntaskan program-program yang sudah diletakkan oleh Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai dengan bulan Oktober mendatang.

Sebagaimana diketahui, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencabut banding atas vonis dua tahun penjara yang diberikan majelis hakim. Pasca-keputusan mengejutkan itu, Ahok menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Ahok sendiri sebelumnya telah memutuskan mencabut pemohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis 2 tahun penjara majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keputusan itu diambil setelah keluarga dan Ahok berembuk.

“Kita tinggal menuntaskan beberapa program yang tersisa, karena antara Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya, menjadi satu kesatuan, ada kesinambungan yang harus dituntaskan,” ujar Djarot kepada wartawan sebagaimana dilansir setkab.go.id

Menurut Gubernur DKI Jakarta itu,  Jokowi (saat menjadi Gubernur DKI) telah memberikan landasan pembangunan di Jakarta, kemudian diteruskan dan dipercepat oleh Basuki, sehingga sekarang  sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta.

“Standarnya cukup tinggi,” ujarnya.

Djarot mengaku sudah berkali-kali berdiskusi dengan Ahok, dan pesan Ahok adalah segera tuntaskan, standar yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.

“Beliau berpesan agar tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% tolong tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan,” ungkap Djarot.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkomitmen selama empat bulan tersisa ini dirinya harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Ia menunjuk contoh Jak Grosir dan Jak Mart, yang harus segera diselesaikan tujuannya untuk menstabilkan harga.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta itu akan mempertahankan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan teknologi.

“Sampai sekarang kita masih akan datang ke rumah masing-masing dengan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) dan PTSP. Semua layanan harus cashless,” tegasnya.

Prioritas terakhir, menurut Djarot, adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017 karena ini menjadi mandat dan tanggung jawab dirinya, sambil meletakkan dasar 2018 untuk RAPBD yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.

“Tetapi sistemnya kita bakukan, tetap dengan sistem elektronik budgeting, semuanya pakai elektronik budgeting. Entah itu e-Planning, e-Budgeting, e-Busrenbang, sampai dengan e-Kompone. Dan kita akan masukkan seluruh kebutuhan Jakarta ke dalam e-Catalog, sehingga diharapkan tidak lagi kita proses korupsi, semuanya transparan dan terbuka ini,” ungkap Djarot.

Hal yang tidak bisa diselesaikan sampai Oktober, menurut Gubernur DKI Jakarta itu, ada beberapa program yang memang dirancang untuk selesai tahun 2019-2022, misalnya LRT, MRT, normalisasi sungai, tanggul laut (NCICD).

“Itu adalah beberapa program yang memang harus diselesaikan secara berlanjut. Kita harusnya menjaga dan membangun keberlanjutan ini. Termasuk juga penataan kawasan melalui pembangunan rusun masih akan berlanjut,” terang Djarot.

Djarot memohon maaf kepada masyarakat, apabila saat ini Jakarta masih ada beberapa titik kemacetan karena sedang gencar untuk membangun infrastruktur di Jakarta

Pada bagian akhir, Djarot mengatakan pada prinsipnya dalam menata pemukiman di Jakarta harus dilakukan secara vertikal, tidak bisa horizontal.

“Tidak mungkin pemerintah membangun rumah tapak, tetap kita akan bangun rumah susun untuk menormalisasi atau memindahkan kawasan yang kumuh dan tidak sesuai dengan fungsi huniannya,” pungkas Djarot.

--- Redem Kono

Komentar