Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

ANALISIS MILITER Dinamika Militer di Laut Tiongkok Selatan 21 Feb 2016 23:43

Ilustrasi USS Ronald Reagan, jet tempur F-22 Raptor, dan pulau hasil reklamasi Tiongkok di LTS. (Foto: Ist)
Kita berharap kawasan ini tidak menjadi ajang perlombaan senjata canggih yang bisa memicu perang terbuka. Kita mengapresiasi sikap pemerintahan Jokowi yang tegas menyatakan Kepulauan Natuna adalah bagian integral NKRI.

Oleh: Valens Daki-Soo*

 

DARI aspek geopolitis, geostrategis-militer dan geoekonomis, kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) amatlah seksi. Ketegangan yang terus bereskalasi belakangan ini di kawasan itu tidak lepas dari aneka kepentingan yang berseliweran di atasnya, serta aneka potensi mineral atau kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Secara geografis, di wilayah perairan LTS terbentang gugusan kepulauan seperti Paracel, Spratly serta Hainan yang menjadi objek saling klaim teritorial dan jurisdiksional dari negara-negara yang terletak di sekitar LTS. Dari sudut pandang geo-ekonomis, LTS merupakan jalur pelayaran yang paling strategis di dunia. Di area itu tersimpan aneka energi dan kaya sumber daya alam. Sekitar 85 % sumber-sumber energi dalam lintas perdagangan dari negara-negara Asia Timur harus melewati LTS. Sedikit saja gangguan maritim LTS mempengaruhi tidak saja pada persoalan investasi, perdagangan, dan pariwisata, tetapi juga kepada masalah kepercayaan atau ketahanan regional kawasan. Itu sebabnya dinamika hubungan internasional di wilayah LTS banyak diwarnai potensi konflik.

Saat ini, setidaknya terdapat dua masalah di LTS, yaitu masalah perbatasan yang melibatkan Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam ditambah dengan Taiwan-Tiongkok. Selain itu, masalah yang paling penting bagi Indonesia adalah keamanan alur pelayaran Selat Sunda-LTS, Selat Lombok-LTS, dan Selat Alor-LTS.

Yang belakangan menjadi titik didih dalam sengketa di kawasan LTS adalah Kepulauan Spratly yang dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara, yakni Filipina, Vietnam, Brunei, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak sekitar 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan, China) dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian utara.

Tiongkok terlibat klaim wilayah Kepulauan Spratly karena berbatasan dengan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utara Kepulauan Spratly yang letaknya 277,8 Km dari Pulau Hainan, Tiongkok. Dasar klaim bagi penguasaan teritori itu adalah sejarah penguasaan Paracel oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi.

Sementara itu, Vietnam mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum internasional dan mengkombinasikan hal itu dengan aspek sejarah bahwa penguasaan atas kepulauan itu dilakukan sejak abad 17 di bawah distrik Binh Son.

Namun, sesungguhnya pangkal persoalan LTS disebabkan adanya perkiraan deposit minyak yang sangat besar di Kepulauan Spratly, estimasinya sebesar 10 miliar ton.

Apa kepentingan Indonesia dalam konteks pertarungan kepentingan ini? Indonesia sangat berkepentingan dan harus sangat cermat memonitor kondisi dan dinamika ini karena Tiongkok memasukkan Kepulauan Natuna dalam "peta 1947 hingga 1995" dalam teritorial ZEE. Meski Menlu Retno Marsudi bahkan Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa Kepulauan Natuna adalah bagian integral dari NKRI dan tak dapat diganggu-guat oleh apa dan siapapun, tetap diperlukan sikap waspada dan antisipatif terhadap dinamika kawasan ini.

Perairan Natuna sangat vital baik bagi Tiongkok maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur. Gangguan terhadap komunikasi,pelayaran dan navigasi di kawasan ini dan berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia dan stabilitas kawasan.

Tiongkok Kirim Rudal Darat-Ke-Udara

Ketegangan di kawasan itu kini kian menjulang. Seakan mempertegas okupasi teritorial dan kontrolnya di kawasan LTS, militer Tiongkok dikabarkan telah mengirim peluru kendali darat-ke-udara (surface-to-air missiles) yang tergolong canggih ke salah satu pulau sengketa di LTS.

Citra satelit dari ImageSat International memperlihatkan adanya dua deret peluncur untuk delapan rudal darat-ke-udara dilengkapi sistem radar di Pulau Woody yang berada di kepulauan Paralel. Pulau Woody juga diklaim kepemilikannya oleh Taiwan dan Vietnam.

Juru bicara Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon, Bill Urban, mengatakan pihaknya sangat serius mengikuti perkembangan ini. “Meski saya tidak bisa mengomentari urusan yang berhubungan dengan intelijen, namun kami menaruh perhatian sangat besar terhadap masalah  ini,” ujar Bill seperti diberitakan Reuters, Rabu (17/2).

Kalangan analis militer meyakini, rudal canggih HQ-9 milik Tionghoa telah dipasang di Pulau Woody pada akhir pekan lalu. Berdasarkan citra satelit, rudal-rudal itu terlihat pada Minggu (14/2). Citra satelit tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh seorang pejabat senior Pentagon. Menurut pejabat itu, gambar tersebut cukup kelas memperlihatkan rudal sistem pertahanan udara berjenis HQ-9. Rudal ini dapat dilesakkan hingga mencapai target sejauh 200 Km dan oleh karenanya merupakan ancaman nyata bagi pesawat jenis apa pun yang melintas di area sekitarnya.

Respons terhadap AS

Pemasangan rudal HQ-9 mencerminkan keseriusan dan pertaruhan Tionghoa atas klaimnya terhadap LTS. Sikap serius itu pun dapat dibaca secara militer sebagai respons "berani" Tiongkok menghadapi sikap militer Amerika Serikat (AS).

Di tengah upaya Tiongkok memperkuat klaim atas okupasi efektifnya di kawasan LTS dengan membangun pulau-pulau buatan di gugus kepulauan Spratly dan sekitarnya, militer AS mengirim "sinyal serius".

Belum lama ini, kapal perang milik Angkatan Laut AS terlihat berlayar di dekat pulau sengketa di wilayah LTS. Menurut pernyataan yang dirilis Pentagon, kapal USS Curtis Wilbur melintas di dekat Pulau Triton di Kepulauan Paracel. Kejadian ini menimbulkan reaksi keras dari pihak Tiongkok yang meski kelihatan "berani", namun "keberanian" itu belum cukup kuat untuk menghalau kapal perusak dari armada laut AS itu.

Peristiwa ini adalah yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya, pada Oktober 2015 kapal perusak berpeluru kendali USS Lassen memasuki perairan sengketa sehingga menimbulkan ketegangan dan perang kata antara Washington dan Beijing.

Menurut pihak AS, tindakan itu dilakukan untuk menjaga kebebasan berlayar di perairan internasional yang dijamin oleh hukum internasional. Selain itu, misi pengiriman kapal perang tersebut juga bertujuan untuk menentang klaim dari beberapa pihak terhadap Kepulauan Paracel.

“Operasi ini adalah sebuah upaya menentang klaim dari tiga pihak, yaitu: China, Taiwan, dan Vietnam yang mengklaim Kepulauan Paracel,” demikian pernyataan dari juru bicara Pentagon Kapten Jeff Davis seperti dilansir BBC, Sabtu (30/1). Davis mengimbuhkan, saat itu tidak ada kapal Tiongkok yang terlihat di sekitar wilayah perairan tersebut.

Merespons manuver militer AS itu, dalam keterangan persnya Kementerian Luar Negeri Tiongkok melancarkan kritik keras dan menyatakan kapal perang AS tersebut melakukan pelanggaran teritorial dengan memasuki wilayah Tiongkok tanpa izin. “Kapal perang AS telah melanggar hukum Tiongkok dengan memasuki perairan teritorial kami tanpa izin, dan pihak Tiongkok telah mengambil tindakan yang relevan termasuk melakukan pemantauan dan teguran,” demikian isi pernyataan Kemlu Tiongkok.

Membalas pernyataan tersebut, Pentagon menegaskan bahwa mereka tidak meminta izin terlebih dulu kepada Tiongkok, karena AS tidak mengakui klaim negeri itu atas wilayah tersebut. Pentagon beranggapan, tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur normal dan hukum internasional.

Betapapun, kita berharap kawasan ini tidak menjadi ajang perlombaan senjata tercanggih dalam konflik berintensitas tinggi yang bisa memicu perang terbuka. Sementara itu, kita mengapresiasi sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang tegas-jelas menyatakan Kepulauan Natuna adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita juga mendukung upaya pemerkuatan postur pertahanan Indonesia, termasuk dengan meningkatkan kekuatan dan kemampuan militer kita, di antaranya dengan terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

 

* Penulis adalah pengamat militer

Komentar