Breaking News

HUKUM Dinilai Cacat Prosedural, MK Berwenang Mendiskualifikasi PHPU oleh Prabowo-Sandi 13 Jun 2019 23:41

Article image
Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi saat melakukan revisi Permohonan di MK pada 10 Juni lalu. (Foto: m.liputan6.com)
Alasannya, PHPU yang diajukan dengan tujuh petitum secara alternatif dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan secara formil dan materil substansi sengketa PHPU.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mendiskualifikasi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui Tim Kuasa Hukum. Alasannya, PHPU yang diajukan dengan tujuh petitum secara alternatif dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan secara formil dan materil substansi sengketa PHPU."

Demikian hal itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (13/6/19).

Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) ini menyoroti, khususnya tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon, yang memuat uraian Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon, dengan Penghitungan Suara yang salah yang sudah ditetapkan oleh KPU RI atau Termohon.

Ia menilai, dalam kenyataannya, BPN Prabowo-Sandi justru mengangkat isu-isu pelanggaran yang terjadi selama tahapan-tahapan proses Pemilu 2019 dan meminta agar MK memeriksa dan mengadili dengan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

"Padahal, UU Pemilu dan UU MK sudah mengatribusikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran dan proses Pemilu pada Bawaslu, KPU, GAKUMDU, PTUN dan MA. Sedangkan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Pemilu, sepenuhnya menjadi wewenang MK secara 'dominus litis'," jelas Petrus.

Sebelumnya, pada Senin (10/6), BPN Prabowo-Sandi melalui Tim Kuasa Hukum, juga mengajukan Permohonan PHPU yang berisi perbaikan terhadap Permohonan PHPU tertanggal 24 Mei 2019.

Menurutnya, perbaikan Permohonan PHPU yang diajukan Paslon Nomor Urut 02 tanpa menyertakan penjelasan bagian mana dari butir-butir Permohonan PHPU yang diperbaiki dan butir-butir mana yang tetap dipertahankan.

"Dengan demikian, format dan substansi Permohonan PHPU versi perbaikan yang diajukan tanggal 10 Juni 2019, harus dinyatakan sebagai Permohonan PHPU baru yang didaftarkan setelah lewat dari batas waktu 3 x 24 jam," ujar Petrus.

Petrus menganggap, sikap Kepaniteraan MK yang menyatakan hanya dijadikan sebagai lampiran dalam Permohonan PHPU tanggal 24 Mei, hal itu merupakan sinyal kuat bahwa MK melihat Paslon Nomor Urut 02 tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menempuh upaya hukum ke MK.

"Karena sejak awal konsepnya adalah menggunakan kekuatan people power guna kendapatkan kekuasaan dengan mengabaikan mekanisme konstitusional ke MK. Ketidak-seriusan itu pula yang mengakibatkan Permohonan PHPU yang dibuat pun amburadul dan formalistis. Maka, sangat beralasan bagi MK untuk mendiskualifikasi pada sidang tanggal 14 Juni," tandas Petrus.

--- Guche Montero

Komentar