Breaking News

HUKUM Dinilai Mangkir dari Panggilan KPK, Kuasa Hukum Mekeng Beri Klarifikasi 08 Nov 2019 12:59

Article image
Kuasa Hukum Melchias M. Mekeng, Petrus Selestinus. (Foto: Gatra.com)
"Pernyataan bahwa Mekeng mangkir dari panggilan KPK, itu tidak benar. Untuk itu kami perlu memberikan klarifikasi kepada publik agar melihat kasus ini secara objektif," ungkap Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Melchias Markus Mekeng tidak mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, sebagai saksi Mekeng selalu kooperatif dan mendukung pemberantasan korupsi."

Demikian klarifikasi tersebut diutarakan kuasa hukum Mekeng, Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Kamis (7/11/19).

Diketahui, penyidikan dan penuntutan kasus Suap Proyek PLTU Riau 1 oleh KPK telah berhasil menjerat tiga orang terdakwa yakni Johanes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih dan Idrus Mahram sebagai pihak yang berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan Hakim telah bersalah dan divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Petrus menerangkan, dalam kasus suap proyek PLTU Riau 1, posisi Melchias M. Mekeng hanya sebagai saksi untuk ketiga tersangka, masing-masing Johanes Budisutrisno Kotjo
sebagai pemberi suap, sedangka Idrus Mahram dan Eni Maulani Saragih sebagai penerina suap.

"Berkat peran dan kesaksian Mekeng, dkk itu, maka KPK bisa menjerat Johanes Budisutrisno Kotjo, dkk hingga divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. Inilah peran saksi yang harus diapresiasi," kata Petrus.

Meski demikian, kata Petrus, akhir-akhir ini beberapa pihak masih saja membuat pernyataan yang menyudutkan dan bersifat fitnah melalui sejumlah media tentang ketidakhadiran Mekeng ketika dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan pada tanggal 11, 16 dan 19 September 2019 lalu sebagai sikap mangkir, karena dinilai dekat dengan kekuasaan.

"Pernyataan bahwa Mekeng mangkir dari panggilan KPK, itu tidak benar. Untuk itu kami perlu memberikan klarifikasi kepada publik agar melihat kasus ini secara objektif," ungkap Advokat Peradi ini.

Adapun poin klarifikasi oleh kuasa hukum Mekeng yakni; pertama, ketidakhadiranMekeng pada beberapa kali pemanggilan KPK tersebut karena yang bersangkutan sedang tidak berada di Indonesia (dalam perjalanan dinas tugas Negara ke Swiss). Hal itu telah dinformasikan secara resmi kepada Penyidik KPK pada tanggal 10 September 2019.

Kedua, terhadap pendapat yang menyatakan KPK tidak berdaya menghadapi Melchias M. Mekeng, itu tidak benar, dan perlu kami tegaskan bahwa KPK bekerja berdasarkan Hukum Acara dan fakta-fakta hukum, bukan berdasarkan kebutuhan orang-perorang atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan urusan politik.

Ketiga, KPK bisa saja salah dalam mekanisme pemanggilan, terutama pada saat seorang saksi yang sedang menjalankan tugas Negara di luar negeri, sebagaimana saksi Melchias M. Mekeng ketika dipanggil untuk pemeriksaan pada tanggal 11, 16 dan 19 September 2019 sedang berada di Swiss.

Keempat, pihak KPK terus-menerus memanggil Melchias M. Mekeng, meskipun sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang dalam perjalanan Dinas tugas Negara di luar negeri. Sehingga memberi kesan bahwa Melchias M. Mekeng mangkir dan menghindari pemanggilan, padahal tidak demikian.

Petrus menegaskan bahwa Undang-UndangĀ  KPK mewajibkan KPK memberikan perlindungan terhadap saksi termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan saksi. Karena fungsi saksi adalah membantu penyidik membuat terang suatu peristiwa pidana.

"Oleh karena itu, saksi wajib dilindungi bukan sebaliknya diintimidasi, bahkan ketidakhadirannya diekspose ke media secara berlebihan hingga melanggar Hukum dan HAM," sentilnya.

--- Guche Montero

Komentar