Breaking News

POLITIK Dinilai Melanggar PKPU, Kuasa Hukum Parawansa-Markus Ajukan Permohonan Sengketa Pemilu Ke Bawaslu 26 Aug 2020 20:40

Article image
Kuasa Hukum Bapaslon; Parawansa Assoniwora-Markus Taruk Allo, Hilarius Onesimus Moan Jong, saat menyerahkan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Foto: Dokpri Ones)
"Prinsipnya, kita akan menunggu tanggapan dari Bawaslu terkait kelengkapan administrasi, bukti-bukti, serta saksi ahli. Demokrasi harus berjalan jujur dan hukum harus berlaku adil," tandas Ones.

SAMARINDA, IndonesiaSatu.co-- Kuasa Hukum Bapaslon; Parawansa Assoniwora-Markus Taruk Allo, Hilarius Onesimus Moan Jong, Selasa (25/8/2020), resmi menyerahkan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kepada media ini, Kuasa Hukum yang akrab disapa Ones ini menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan permohonan tersebut, sebab diduga KPUD Kota Samarinda telah melanggar PKPU Nomor 6 Tahun 2020 mengenai tahapan pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) perbaikan.

Adapun payung hukum sebagai dasar gugatan yakni mengacu pada Pasal 36 dan 44 PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 yang secara jelas mengatur tentang Verifikasi Faktual perbaikan.

Menurut Ones, pelaksanaan Verfak perbaikan tidak sejalan dengan PKPU nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada Pasal 36 ayat (1) ditegaskan: "Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) sampai dengan huruf (h) dan huruf (j)."

Sementara Pasal 44 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: "Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan”

"Pasal 36 hingga Pasal 40 itu secara jelas mengatur 'berlaku secara mutatis mutandi.' Artinya, dapat berlaku menurut kajian dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi," kata Ones.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berbunyi: mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.

Menurut pandangan Pemohon, kata Ones, jika mengacu pada ketentuan Pasal 44  PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan juga pengertian Mutatis mutandis maka Bencana Non-alam Covid-19 merupakan sebuah kondisi yang mendesak, sehingga pelaksanaan tahapan pemilihan; baik Verifikasi faktual maupun Verifikasi faktual perbaikan harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Pelaksanaan Verifikasi faktual perbaikan seharusnya dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal masing-masing pendukung, bukan sebaliknya dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1. KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan," sorot Ones.

Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Ones juga mengemukakan rujukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam pasal 21 ayat 3  menyebutkan: Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dengan cara:

(a) Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi, dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19.

Maka menurut Pemohon, lanjut Ones, jika mengacu pada pasal 21 ayat 3 Perbawaslu tersebut, secara terang dan jelas mewajibkan Bawaslu untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan yang dilakukan KPUD Kota Samarinda.

"Bahwa pelaksanaan Verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan, melanggar aturan di atas," tegas Ones.

Tendensius dan Manipulatif

Berdasarkan rujukan Yuridis Pasal 36 dan 44 PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, maka Pemohon mengajukan keberatan dan gugatan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;

Pertama, pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilakukan oleh KPUD Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan, melanggar ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Kedua, bahwa dengan tidak diloloskannya dalam proses Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Paslon "SAMARINDA BERANI", secara tidak langsung telah mencederai asas demokrasi dan mengkebiri hak-hak politik Parawansa dan Markus untuk ikut terlibat dalam kontestasi Pilwali Kota Samarinda. 

Ketiga, sebagai dasar Hukum, secara konstitusional Pemohon dijamin dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa: "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Keempat, pada hakikatnya, tahapan Verfak Perbaikan dapat dilakukan sesuai dengan pertimbangan telah terbitnya Perwali Nomor 38 Tahun 2020 oleh Pemerintah Kota Samarinda tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan penanggulangan bencana dalam penanganan Covid-19.

Kelima, dalam situasi Covid-19, terdapat relevansi antara Perwali Nomor 38 Pemkot Samarinda dengan PKPU Nomor 6, sehingga prinsip Pemilu (Pilwali) demokratis dan kesetaraan hak politik tidak dicederai oleh kepentingan tendensius dan manipulatif.

Ones berkomitmen bahwa pihaknya akan menjalankan prosedur permohonan sengketa sesuai dengan ketentuan Bawaslu, yakni dengan mengajukan Surat Permohonan serta mempersiapkan saksi ahli yang akan menerjemahkan peraturan tersebut.

"Prinsipnya, kita akan menunggu tanggapan dari Bawaslu terkait kelengkapan administrasi, bukti-bukti, serta saksi ahli. Demokrasi harus berjalan jujur dan hukum harus berlaku adil," tandas Ones.

--- Guche Montero

Komentar