Breaking News

HUKUM Dinilai Sarat Korupsi, KOMPAK Indonesia Desak Pencabutan Hak Politik Bupati Costan Oktemka 17 Aug 2020 14:56

Article image
Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka. (Foto: Kompas)
"Ruang politik bagi pemimpin korup harus dibatasi. Sebab, jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan tanpa kompromi," sorot Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak pencabutan Hak Politik kepada Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Sola, kepada media ini, Senin (17/8/20) menegaskan bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan komitmen pihaknya yang sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)RI untuk segera memeriksa Bupati Costan Oktemka terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018-2019.

"Kami mendesak agar Bupati Pegunungan Bintang dicabut hak-hak politiknya karena sedang menghadapi proses hukum hingga Putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Jika tidak dicabut (hak politik, red), maka hal itu akan mencederai kualitas demokrasi dan Partai Politik terkesan membiarkan pemimpin korup terus berkuasa dan korupsi terus merajalela," sorot Gabriel.

Selain tuntutan terhadap pencabutan hak politik, Gabriel juga menuntut ketegasan proses hukum dengan meminta MA mengeksekusi putusannya dengan nomor: 1/P/KHS/2018 tentang perkara khusus uji pendapat kasus Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang hingga kini masih vakum tanpa penyelesaian.

Menurut Gabriel, KPK dan MA RI adalah lembaga penegak hukum yang kredibel dan independen dalam pemberantasan korupsi.

Maka, untuk memulihkan kepercayaan segenap masyarakat Pegunungan Bintang, kata Gabriel, KPK dan MA RI wajib hukumnya untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Pegunungan Bintang, Sekertaris Daerah dan BKDA guna melakukan klarifikasi terkait dugaan korupsi APBD Tahun Anggaran 2018-2019 yang telah dilaporkan oleh warganya di Kejaksaan Tinggi Papua.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Gabriel menerangkan bahwa kucuran APBD Pegunungan Bintang setiap tahun yakni sebesar Rp 1,6 Triliun. Namun, fakta hari ini di Pegunungan Bintang tidak merasakan sentuhan pembangunan, rakyat ditelantarkan, perputaran ekonomi lumpuh total, serta permainan judi togel menjadi marak sebagai pendapatan masyarakat setiap hari. Hal itu karena Bupati, dalam pengelolaan anggaran diduga menggunakan satu pintu.

"Bahkan, sehubungan dengan kondisi rakyat Pegunungan Bintang yang tidak merasakan dampak pembangunan sekaligus menjawab visi dan misi pembangunan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para koruptor dapat dibersihkan," ujar Gabriel.

Tuntatan KOMPAK Indonesia

Berangkat dari aspirasi masyarakat, keprihatinan dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, KOMPAK Indonesia menyatakan tuntutan sebagai berikut;

Pertama, mendesak Lembaga penyelenggara Pemilu untuk mencabut hak politik Bupati Costan Oktemka hingga penuntasan proses hukum yang sedang dijalani. Juga Partai Politik diminta tidak memberikan rekomendasi terhadap yang bersangkutan dalam setiap perhelatan politik di daerah (Pilkada).

Kedua, mendesak KPK RI untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, melalui data indikasi dugaan korupsi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun anggaran 2018 dengan perincian belanja hibah sebesar Rp 22,3 Miliar dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 54 Miliar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Ketiga, mendesak Kejati Papua agar segera memeriksa bupati Pegunungan Bintang terkait dugaan korupsi penyelewengan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan dengan perincian; realisasi belanja hibah dan bantuan sosial tanpa menyampaikan proposal senilai Rp 6,7 Miliar, pemberian hibah tidak ditetapkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 8,1 Miliar, dan terdapat realisasi belanja hibah dan bantuan sosial senilai Rp 43,9 Miliar tanpa melampirkan pakta integritas berdasarkan hasil audit BPK RI.

Keempat, mendesak Kejati Papua agar segera memeriksa bupati Pegunungan Bintang terhadap Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) penerima belanja hibah dan bantun sosial yang belum menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban senilai Rp 34,3 Miliar.

Kelima, mendesak Kejati Papua segera memeriksa bupati Kabupaten Pegunungan Bintang terkait penyaluran belanja bansos tidak sesuai dengan peruntukan senilai Rp 2,6 Miliar dengan rincian; pembayaran monitoring pelaksanaan dan pertanggungjawaban bansos ke Bali, Yogyakarta, Jakarta, serta biaya penggandaan dokumen hibah/bansos TA 2018, sesuai petunjuk bupati dengan realisasi bansos Rp 119 juta, pembayaran biaya beasiswa sekolah penerbangan kepada BW, Plt. Sekretaris Daerah TA 2018, sesuai petunjuk bupati dengan ralisasi bansos Rp 300 juta, pembayaran bantuan pendidikan kepada BW, Plt. Sekretaris Daerah TA 2018, sesuai petunjuk bupati dengan realisasi bansos Rp 342,5 juta, pembayaran iuran premi Jamkesda pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bulan Mei hingga Desember 2018, sesuai petunjuk bupati dengan rincian anggaran Rp 1,8 miliar.

Keenam, mendesak Kejati Papua segera memeriksa Bupati Pegunungan Bintang atas penyaluran belanja bansos secara tunai kepada penerima bantuan senilai Rp 950 juta, karena berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2018-2038 yang telah dilaksanakan, tidak dapat dilanjutkan dengan petunjuk pemeriksaan surat perjanjian kerjasama, laporan pendahuluan, dan realisasi pembayaran menunjukkan informasi bahwa pekerjaan tidak selesai dan pekerjaan telah dibayar sebesar 50 persen yang dianggarkan pada tahun 2018.

Ketujuh, mendesak Kejati Papua segera memerikasa Bupati Pegunungan Bintang atas kegiatan pembangunan jaringan listrik saluran kabel tanah menengah untuk zona satu jaringan listrik Oksibil tanpa analisa biaya angkut yang tepat yang dianggarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop) TA 2018 senilai Rp 47,1 miliar.

Kedelapan, mendesak Kejati Papua segera memeriksa Bupati Pegunungan Bintang terkait keterlambatan penyelesaian lima pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) sebesar Rp 686,2 miliar dengan perincian; peningkatan jalan Oksibil-Kawor sebesar Rp 4,2 miliar dan pembangunan jalan Jetfa-Teiraplu-Okbab sebesar Rp 385,1 miliar.

Gabiel beralasan, tuntutan tersebut tidak berlebihan karena datang dari aspirasi dan protes masyarakat Pegunungan Bintang.

Bahkan, puncak kemarahan rakyat pernah terjadi ketika rumah pribadi Bupati Constan didemo dan dibakar warga. Pembakaran itu tepat pada moment ulang tahun Kabupaten Pegunungan Bintang pada 12 April 2018 lalu.

"Ruang politik bagi pemimpin korup harus dibatasi. Sebab, jika korupsi sudah merajalela, maka hukum harus sungguh ditegakan tanpa kompromi. Dan, jika hukum kehilangan kepercayaan (publik), maka negara sedang dalam ancaman serius. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga butuh langkah luar biasa," pungkas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar