Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Direktur PT. Tugas Mulia Batam Terancam Hukuman UU TPPO 05 Dec 2018 19:46

Article image
Direktur PT. Tugas Mulia Batam, Rusna (baju merah) selaku terdakwa kasus TPPO (Foto: telisiknews.com)
Perbuatan terdakwa Rusna sebagaimana diatur dengan ketentuan Pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BATAM, IndonesiaSatu.co-- Terdakwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Rusna selaku Direktur PT. Tugas Mulia Batam terancam dikenai pasal Undang-Undang TPPO atas kasus perdagangan orang (human trafficking) dengan korban Mardiana Sonlay.

Terdakwa Rusna diduga mempekerjakan korban yang masih di bawah umur dan tidak membayar gaji setelah korban bekerja selama 2 tahun.

Johannes Sonlay selaku paman korban yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (4/12/18 ) menerangkan bahwa awal diketahuinya Mardiana Sonlay bekerja di Batam dari ayahnya, Pieter Sonlay.

“Saat itu, ayah menelepon dan mengatakan bahwa Mardiana ada di Batam dan bekerja tanpa digaji. Pada tanggal 27 Pebruari 2017, saya bersama ayah Pieter berangkat ke perusahaan tempat Mardiana bekerja. Saat itu, pihak perusahaan mengatakan bahwa semua gajinya akan ditransfer oleh PT. Tugas Mulia, sehingga memutuskan untuk pulang,” beber Johannes seperti rilis yang diterima media ini.

Selanjutnya, pada tanggal 28, keluarga kembali menemui PT Tugas Mulia untuk menanyakan apa yang telah dijanjikan oleh perusahaan, namun tidak ada hasil. Dua hari kemudian, Mardiana justru diantar majikannya ke PT Tugas Mulia dan terdakwa Rusna mengizinkan membawa korban pulang.

“Soal gaji korban, hal itu belum diselesaikan oleh PT Tugas Mulia dalam hal ini terdakwa Rusna. Bahkan, terdakwa berjanji untuk membayar gaji korban tanggal 7 Maret 2017, namun hal itu hanya janji belaka saja. Memang, saat itu ditawarkan untuk membayar 5 juta atas izin Rusna melalui karyawannya. Hal ini tidak sesuai dengan hak korban yang sudah bekerja selama 2 tahun, sehingga total gajinya harus Rp 22 jutaan,” kata Johannes memberikan keterangan pada majelis hakim dan JPU.

Dalam persidangan, Johannes bahkan membeberkan bahwa terdakwa Rusna sempat mengancam dirinya atas desakan keluraga terkait gaji korban.

Menurut pengakuan Johannes, berbagai upaya sudah dilakukan keluarga untuk menyikapi kasus ini, bahkan melalui pengurus Perkumpulan Keluarga Nusa Tenggara Timur (PKNTT), namun tetap menemui jalan buntu.

Pada akhirnya, keluarga menemui Pastor Paschalis untuk selanjutya bersama orangtua dan keluarga korban mendatangi perusahaan tersebut.

“Keluarga korban datang menemui saya setelah tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan. Karena ranah ini juga ada unsure tindak pidananya, maka kasus tersebut dilaporkan ke polisi. Dengan adanya kasus ini, diharapkan ada efek jera bagi terdakwa dan penyadaran hukum agar tidak ada kejadian-kejadian serupa,” kata Romo Paschalis.

Perbuatan terdakwa Rusna sebagaimana diatur dengan ketentuan Pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang terdakwa Rusna dipimpin Ketua Majelis Hakim, Martha Napitupulu didampingi hakim anggota Reni Ambarita dan Egi Novita serta Jaksa Penuntut Umum (JPU, Samuel Pangaribuan. Sementara terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Bistok Nadeak dan Edward Simatupang.

--- Guche Montero

Komentar