Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

MEGAPOLITAN Dirjen Otda Kritisi TGUPP Bentukan Anies Baswedan 22 Dec 2017 07:10

Article image
Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono. (Foto: Ist)
Menurut Sumarsono, harus ada pengaturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi Tim Gubernur. Tugas tim tersebut harus berbeda dengan tugas SKPD.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengkritisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini disampaikan Sumarsono ketika saat ditemui di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Menurut Sumarsono, pembentukan tersebut menekankan tim tersebut tak memiliki kewenangan memerintah pejabat SKPD.

"Output-nya (Tim Gubernur) bukan perintah kepada SKPD, tetapi rekomendasi kepada gubernur, ingat itu. Jadi mereka tidak punya wewenang perintah kepada SKPD, itu harus ditegaskan," ujar Sumarsono.

Menurut Sumarsono, harus ada pengaturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi Tim Gubernur. Tugas tim tersebut harus berbeda dengan tugas SKPD.

Sumarsono mencontohkan terkait upaya pencegahan korupsi. Tim Gubernur bisa diberi tugas pencegahan korupsi, karena tidak ada SKPD yang membidangi topik itu.

"Tugas TGUPP itu harus mengisi di sela-sela jari. Kalau mengisi per jari yang sudah ditangani, takut terjadi benturan. Maka dia mengisi di sela-sela jari, menangani pekerjaan yang secara teknis tidak ditangani oleh SKPD," papar Sumarsono.

"Contoh mengelola penataan aset dari WDP menjadi WTP, itu problem yang besar sekali, butuh penanganan. Terus anti-corruption terkait pengadaan barang dan jasa. Nggak ada SKPD antikorupsi. Jadi harus spesifik," jelasnya. 

Sumarsono menilai jumlah anggota Tim Gubernur akan menimbulkan disharmoni. Namun dia lagi-lagi menekankan tugas dan fungsi tim tersebut harus jelas.

"Jadi intinya bagi saya jumlah tidak masalah, tapi pengaturannya tidak menimbulkan disharmoni. Karena apa pun Gubernur sudah punya 4 deputi sebagai ahli. Itu juga formal yang harus dimanfaatkan. Kalau TGUPP lebih menonjol, deputi kerja apa? Karena itu (deputi) struktural formal yang dibentuk," pungkasnya. 

--- Redem Kono

Komentar