Breaking News

REGIONAL Ditahan 9 Jam Usai Gelar Unjuk Rasa Tolak Kehadiran KM Lambelu, Aktivis PMKRI: Ini Harga Sebuah Perjuangan 07 Apr 2020 01:17

Article image
Ketua PMKRI Cabang Maumere dan Ketua GMNI Sikka saat diinterogasi oleh Kapolres Sikka terkait aksi unjuk rasa di Palabuhan Lorens Say Maumere. (Foto: suarasikka.com)
Yuni menegaskan bahwa ketika pilihan untuk turun ke jalan harus berurusan dengan pihak berwajib (Polisi), maka hal itu menjadi resiko dan harga sebuah perjuangan.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Puluhan aktivis Cipayung Sikka yakni PMKRI Cabang Maumere dan GMNI Cabang Sikka, harus menerima resiko usai menggelar aksi unjuk rasa menolak kahadiran KM Lambelu di pintu Pelabuhan Lorens Say Maumere, Minggu (5/4/20).

Puluhan aktivis mahasiswa yang menolak kedatangan ratusan penumpang KM Lambelu dari luar daerah di tengah wabah Virus Corona (Covid-19) akibat (sebelumnya) tidak mendapatkan kepastian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sikka terkait karantina terpusat, harus berurusan dengan pihak kepolisian Resort Sikka yang berhasil membubarkan aksi mereka.

Kepada media ini, Senin (6/4/20) para aktivis PMKRI Cabang Maumere membeberkan pengalaman mereka usai dimintai keterangan oleh pihak Polres Sikka dan bertahan hingga 9 jam lamanya di Aula Polres Sikka, terhitung sejak pukul 16.00 Wita hingga pukul 01.20 dini hari Wita.

Harga Sebuah Perjuangan

Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Yuliana Bara, mengaku apa yang diperjuangkan oleh PMKRI Cabang Maumere dalam aksi tersebut sudah melalui mekanisme dan kajian mendalam terkait situasi kekinian di Kabupaten Sikka yang tengah siaga terhadap segala upaya pencegahan wabah virus Corona (Covid-19), termasuk mencegah masuknya Pelaku Perjalanan Dalam Pemantauan (PPDP) melalui moda transportasi laut.

"Aksi ini murni karena panggilan nurani (moral) kami untuk kebaikan bersama (bonum commune) di Kabupaten Sikka. Pilihan untuk turun ke jalan (unjuk rasa, red) karena berangkat rasa kepedulian, keprihatinan juga keresahan kami terhadap data PPDP yang terus meningkat, tanpa didukung dengan kebijakan karantina terpusat dan pengawasan intensif serta fasilitas yang memadai," ungkap Yuni.

Mahasiswi Unipa Maumere yang menjadi Ketua Presidium perempuan pertama dalam sejarah Cabang ini menegaskan bahwa ketika pilihan untuk turun ke jalan harus berurusan dengan pihak berwajib (Polisi), maka hal itu menjadi resiko dan harga sebuah perjuangan.

"Apa yang kami alami dengan mendekam selama 9 jam di Polres Sikka, merupakan harga sebuah perjuangan dan resiko dari tuntutan hati nurani kami untuk kepentingan Kabupaten Sikka agar tetap dalam zona aman serta dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Nian Sikka ini," tegas Yuni sembari mengapresiasi kerja Polres Sikka.

Sementara Koordinator Aksi, Yakobus Tonce Horang menerangkan bahwa selama kurang lebih 9 jam, mereka ditahan untuk dimintai keterangan terkait dugaan melanggar Pasal 212 KUHP yakni melawan pejabat yang menjalankan tugas yang sah.

"Kami menyesalkan sikap dan tindakan oknum yang kurang bersahabat terhadap kami. Padahal, aksi ini murni demi kepentingan Masyarakat Sikka di tengah ancaman virus Corona," kata aktivis yang akrab disapa Epang ini.

Epang mengatakan bahwa gerakan PMKRI tidak hanya tuntas dengan aksi tersebut, namun akan tetap berlanjut sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen moral PMKRI.

"Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sembari terus terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan (preventif) penyebaran Covid-19 dalam koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sikka maupun elemen terkait. Semoga Nian Sikka tetap dalam zona aman," harap Epang.

--- Guche Montero

Komentar