Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INFRASTRUKTUR Ditolak Pemprov DKI, 6 Ruas Tol dalam Kota Dibangun Pemerintah Pusat 14 Jul 2018 12:59

Article image
Presiden Jokowi berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian Tol Becakayu di Kali Malang, Jakarta (Foto: TEMPO)
Gubernur Anies Baswedan belum menjelaskan langkah yang akan diambil Pemprov DKI. Saat ini, dia hanya ingin masyarakat tahu bahwa Pemprov DKI tidak meneruskan pembangunan enam ruas tol dalam kota.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menolak pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota di Jakarta. Penolakan tersebut langsung diambil alih oleh pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan bahwa proyek tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat tak lama setelah dirinya berhasil menang di Pilkada. Ia menyatakan, hal itu (penolakan) sesuai dengan janji kampanyenya di  Pilkada DKI 2017 silam.

Menurut Anies Baswedan, dua bulan setelah Pilkada 2017 dimenangkan oleh dirinya dan Sandiaga Uno, proyek pembangunan 6 ruas jalan menjadi proyek strategis nasional yang tidak lagi di bawah kewenangan Pemerintah DKI Jakarta.  

“Apakah ada hubungannya, karena gubernur baru dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek tersebut, lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat saja," kata Anies Baswedan di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (13/7/18) seperti dilansir tempo.co.

Adapun proyek 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut telah digagas sejak era Sutiyoso menjadi gubernur DKI. Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. 

Sementara pada 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengandung penambahan 55 Proyek PSN baru.

Pembangunan proyek enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer. Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.

Sebelumnya, pembangunan proyek tersebut mendapat penolakan dari Komite Penghapus Bensin Bertimbal (KPBB) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta beberapa komunitas lainnya. Salah satu alasan penolakan karena pembangunan proyek tersebut dinilai akan meningkatkan pencemaran udara.

Sedangkan Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin menerangkan bahwa keseluruhan jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sepanjang 565 kilometer menghasilkan karbon dioksida sekitar 16,62 juta ton per tahun. Jika ditambah dengan enam ruas baru ini, CO2 akan bertambah sekitar 3 juta ton per tahun.

Gubernur Anies Baswedan belum menjelaskan langkah yang akan diambil Pemprov DKI. Saat ini, dia hanya ingin masyarakat tahu bahwa Pemprov DKI tidak meneruskan pembangunan enam ruas tol dalam kota.

"Wewenangnya diambil pusat," pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar