Breaking News

BERITA DPD RI Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda 17 Jun 2020 23:33

Article image
Pimpinan DPD RI saat memimpin Sidang Paripurna ke-10 di Jakarta. (Foto: Ist)
Pada dasarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan DPD RI terhadap harapan dan keinginan sebagian masyarakat dan daerah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dapat diundur dengan pertimbangan keselamatan atas pandemi Covid-19.

Pada dasarnya, penundaan pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan DPD RI terhadap harapan dan keinginan sebagian masyarakat dan daerah.

"Dengan berbagai kemungkinan perubahannya seraya tetap memperhatikan dinamika situasi mengenai bencana non-alami ini. Artinya, pelaksanaannya sangat terbuka untuk dievaluasi,” ungkap Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin saat memimpin Sidang Paripurna ke-10 di Jakarta, Selasa (16/6/20).

Adapun Pimpinan Sidang secara bergantian dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, dan Wakil Ketua Sultan B. Najamudin.

Menurut Mahyudin, hal tersebut sejalan dengan Pasal 201A ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi: "dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud ayat (2) (Bulan Desember 2020) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

"Pimpinan DPD RI menerima dan memahami kesimpulan Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri RI. Usulan pemerintah agar dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan terkait dengan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI untuk melibatkan DPD RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan MK," kata Mahyudin.

Menurunnya Partisipasi dan Kendala Anggaran

Sementara itu, dalam laporan Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno, menjelaskan saat ini di Jawa Tengah belum memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan Pilkada sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Bambang, jika tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan berakhir, maka dapat menurunkan jumlah partisipasi pemilih secara drastis.

“Pemilih masih merasa tidak aman karena takut tertular virus Corona. Tahapan Pilkada yang akan mulai pada bulan Juni, idealnya ditunda terlebih dahulu, aspek keselamatan warga harus menjadi prioritas,” kata Bambang.

Sementara menurut Anggota DPD RI dari Lampung, Ahmad Bastian, KPU Lampung membutuhkan tambahan anggaran untuk dapat melaksanakan Pilkada sesuai protokol Covid-19, mulai dari belanja khusus kebutuhan pencegahan Covid-19 dan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Seluruh Kabupaten/Kota menyatakan ketidaksanggupan usulan penambahan anggaran yang diusulkan KPU Lampung. Selanjutnya usulan ini disepakati untuk diserahkan kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI dari Maluku, Novita Anakotta, juga menyampaikan permasalahan penyelenggaraan Pilkada di Provinsinya.

Berdasarkan laporan hasil kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Maluku di daerah, terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan Pilkada di empat Kabupaten/Kota di Maluku.

"Ada problem anggaran yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu. Ini perlu menjadi perhatian dari Komite I DPD RI untuk melakukan pertemuan dengan stakeholders terkait,” ucap Novita yang juga Wakil Ketua Komite IV.

Sedangkan Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur, Zainal Arifin mengutarakan kekhawatirannya.

Dirinya bersama Anggota DPD RI dari Kaltim mengkhawatirkan soal partisipasi pemilih yang akan mempengaruhi kualitas Pilkada.

Apalagi saat ini di Kaltim juga memiliki permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada yang akan diselenggarakan secara virtual terkait protokol kesehatan Covid-19.

“Dari sembilan Kabupaten/Kota, hanya lima yang siap terkait ketersediaan internet. Harus ada standar regulasi protokol dan anggaran. Pelaksanaan e-rekap harus dilaksanakan secara bertahap, mengingat Kaltim masih memiliki kekurangan akses internet dan listrik,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar