Breaking News

REGIONAL DPP PATRIA Dorong Pengasuhan Alternatif bagi Anak Terdampak Covid-19 di Provinsi NTT 30 Aug 2021 02:16

Article image
Forum Webinar yang diselenggarakan oleh DPP PATRIA. (Foto: Dok. DPP PATRIA)
Forum Webinar pada akhirnya sepakat untuk mengembangkan pendataan yang dibangun dari setiap lembaga di Provinsi NTT.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPP PATRIA), sukses menyelenggarakan Webinar pada Sabtu (28/8/2021).

Kegiatan yang diinisiasi oleh DPP PATRIA Bidang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas tersebut mengangkat Tema: "Mengembangkan Pengasuhan Alternatif pada Anak Terdampak Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)"

Sesuai rilis yang diterima media ini, Minggu (29/8/2021), kegiatan edukatif dan sinergitas antar-lembaga tersebut menghadirkan Narasumber berkompeten, di antaranya Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar, SH., M.Si; Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, De. Inche Sayuna, SH., M.Hum., MKn; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Drg.Iien Adriany, M.Kes; Child Protection Advisor Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Zubaedi Koteng, MAP dan Ketua Bidang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas DPP PATRIA sekaligus Pegiat di Child Protection Spesialis Wahana Visi Indonesia serta Moderator, Irene Koernia Arifajar, S.IP.

Dalam presentasenya, Bapak Nahar menyebutkan bahwa sesuai PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, anak-anak yang terdampak Covid-19 masuk dalam kategori anak korban bencana non-alam, yang sedikitnya perlu 15 upaya dalam situasi darurat, di antaranya Pencegahan, Pendataan, Pengasuhan dan Pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus yang
diterapkan berdasarkan tingkat risiko Covid-19 pada anak yakni risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat
tinggi.

"Berdasarkan Protokol Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Satgas Covid-19 mengenai pengelolaan data berperspektif anak, data dapat dihimpun dan dibangun kerja samanya baik dari Rumah Sakit, LPKA, LPKS, PKAI, UPTD PPA/P2TP2A, PUSPAGA, Lembaga Layanan Anak hingga PATBM/KPAD di level Desa," ungkapnya.

Selanjutnya, kata dia, pengelolaan data dan penindaklanjutan data tersebut dapat diterjemahkan dalam SOP yang dibangun bersama di daerah dalam upaya perlindungan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu akibat dampak Covid-19.

"SOP tersebut dapat dikembangkan mulai dari Proses Pengaduan, Outreach, Pengelolaan Kasus, Mediasi hingga Pendampingan," terangnya.

Dijelaskan, dalam menjaring data tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mengembangkan Aplikasi RapidPro, yakni laporan yang bisa dilaporkan melalui WhatsApp dengan kata Kunci Anak pada Nomor 0811-1950-6161.

"Pelaporan melalui aplikasi tersebut dengan mengetik
kata kunci ‘Anak’ selanjutnya akan dituntun dan diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan lanjutan," jelas Nahar.

Tantangan Pendataan

Sementara Kadis DPPPA Provinsi NTT, Drg.Iien Adriany, dalam presentasenya mengakui adanya kesulitan dalam
membangun data yang berperspektif anak, meskipun tercatat 40 persen dari jumlah penderita Covid yang meninggal dunia di NTT merupakan usia produktif, sehingga terdapat kebutuhan data Covid-19 yang terpilah by name by address dan sekaligus data yang dapat menyuarakan kepentingan anak.

"Tantangan untuk mengembangkan data yang lebih berperspektif anak ini berada pada sinergisitas dan keterlibatan lintas sektor dan kelembagaan. DPPPA Provinsi NTT sendiri sudah melakukan upaya pencegahan pendampingan dan pendataan," ujar Adriany.

Meski demikian, kata Adriany, dalam melakukan pendataan, upaya ini terkendala karena tidak adanya perangkat sampai ke desa yang dapat mengoptimalkan upaya pendataan.

"DPPA bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang memiliki perangkat sampai ke Desa melalui kegiatan Posyandu untuk melakukan pendataan, namun dalam
situasi darurat Covid-19, kekurangan tenaga kesehatan dan petugas pendataan menjadi situasi yang
dilematis; apakah mau menyelamatkan nyawa atau melakukan pendataan," bebernya.

Adriany menambakan, tantangan lain yang temukan yakni perspektif yang berkembang di masyarakat bahwa kegiatan pendataan dilakukan untuk mendapatkan bantuan sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi DPPA.

"Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa salah satu tantangan terbesar dari penanganan Covid-19 di Provinsi NTT adalah Tata Kelola Data Anak," imbuhnya.

Pengasuhan Alternatif dan Kebijakan Anggaran

Narasumber dari Child Protection Advisor Save the Children, Bapak Zubedy Koteng, MAP, menegaskan bahwa dalam merespon persoalan ini telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dengan memberikan bantuan
non-tunai dan dukungan psikososial, penguatan dan dukungan bagi pekerja sosial tentang perencanaan
pengasuhan bagi anak terdampak Covid-19.

"Atas nama kepedulian, kami bersedia memfasilitasi pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan mengembangkan aplikasi pendataan serupa melalui: https://ee.humaitarianresponse.info/x/DmgPkbE4 dan layanan dukungan psikososial melalui Chat WhatsApp Kak Ega https://shorturl.at/egrvU atau di Nomor: 081119121754," kata Zubedy.

Selanjutnya, untuk langkah-langkah konkrit ke depan sebagai tindak lanjut Webinar, Wakil Ketua
DPRD Provinsi NTT, Inche Sayuna, mendorong agar dinas terkait dapat memperkuat dan mengembangkan data yang lebih bersuara bagi anak sebagai navigasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan penganggaran.

"Secara komitmen, DPRD Provinsi NTT akan memberikan dukungan penuh bagi DPPPA Provinsi NTT untuk menyikapi hal ini. Namun hingga sekarang belum terdapat perencanaan program dan penganggaran yang diajukan terkait data anak-anak yang terdampak Covid-19," kata Inche.

Forum Webinar pada akhirnya sepakat untuk mengembangkan pendataan yang dibangun dari setiap lembaga di Provinsi NTT.

Sementara Kepala Dinas PPPA berkomitmen untuk mengundang para pihak terkait, termasuk lintas OPD dan kelembagaan untuk membahas dan menindaklanjuti proses
diskusi; di antaranya untuk mengembangkan SOP, pengembangan data, dan peran-peran daerah dalam
pencegahan, pendataan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus bagi
anak yang kehilangan orang tua dan terdampak akibat Covid-19.

"Terpanggil untuk terlibat dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, PATRIA siap bersinergi dengan segala elemen yang ada; mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, insan media dan LSM yang ada di seluruh wilayah Indonesia, demi Indonesia yang lebih baik," tutup Elisabeth Liu selaku Wakil Ketua Umum DPP PATRIA Bidang Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas.

--- Guche Montero

Komentar