Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

HUKUM Dua Kader Tersangka OTT KPK, Hugo Pareira: Mengapa Diminta Menyerahkan Diri? 09 Jun 2018 00:48

Article image
Ketua DPP Partai PDI Perjuangan, ANdreas Hugo Pareira (Foto: Ist)
"Katanya OTT, mengapa diminta menyerahkan diri?" kata Hugo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co--  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar menyerahkan diri. Syahri Mulyo dan Samanhudi yang dijerat KPK dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) pada Rabu (6/6/18) malam merupakan kader PDI Perjuangan.

Keduanya ditetapkan tersangka oleh KPK pada Jumat (8/6/18) bersama empat tersangka lain dalam dugaan suap proyek di Blitar dan Tulungagung. Keduanya diduga menerima suap dari orang yang sama, yaitu seorang kontraktor bernama Susilo Prabowo. Namun, hingga saat ini keberadaan keduanya tidak diketahui sehingga KPK berharap keduanya segera menyerahkan diri, sebelum KPK melakukan langkah tegas lain, seperti pemanggilan paksa atau memasukkan nama mereka ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menanggapi hal ini, Hugo Pareira mengatakan bahwa jika disebut OTT, semestinya KPK sudah menangkap keduanya.

"Katanya OTT, mengapa diminta menyerahkan diri?" kata Hugo, Jumat (8/6/18) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Hugo lantas mengkritik beberapa kasus OTT terakhir yang dilakukan KPK. Menurutnya, beberapa waktu terakhir KPK melakukan OTT tanpa disertakan bukti yang kuat. Terlebih dalam OTT terakhir ini, KPK sejatinya tidak menangkap tangan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar lantaran keduanya belum ditangkap.

"Saya mulai dari kasus OTT Cagub NTT, Marianus Sae yang tanpa barang bukti OTT. Kemudian Bupati Bandung Barat Abubakar yang juga disebut OTT, tetapi kemudian ditunda. Terakhir ini, OTT tanpa ada orang yang di-OTT," nilai Hugo.

Sementara Komisioner KPK, Saut menegaskan bahwa KPK tidak segan-segan melakukan upaya paksa jika keduanya tidak menyerahkan diri.

"KPK menghimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. Tim KPK tidak menemukan keduanya pada saat menggelar Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung dan Blitar sejak Rabu (6/6/18) kemarin. Intinya tidak ketemu, kami tidak ketemu dengan dua orang ini. Jadi bukan lari, kami tidak ketemu," kata Saut dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (8/6/18)

Menurut Saut, di Tulungagung, Susilo diduga memberikan hadiah atau janji sebesar Rp 1 miliar kepada Syahri melalui pihak swasta bernama Agung Prayitno. Diduga, pemberian tersebut terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

"Diduga pemberian ini adalah pemberian ketiga. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar," kata Saut.

Sementara itu, di Blitar, KPK menduga Samanhudi juga menerima pemberian dari Susilo melalui pihak swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

"Fee diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati," beber Saut.

Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, meskipun KPK belum berhasil menemui Syahri dan Samanhudi, KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

 "Maka, juga turut ditetapkan sebagai tersangka di sini. Pihak perantaranya sudah kami amankan dan tentu kami sudah menemukan bukti lain terkait orang ini dengan proyek di dua daerah tersebut," kata Febri.

Dijelaskan, dalam konstruksi perkara, keduanya terlibat dalam perkara yang berbeda dengan satu terduga pemberi hadiah atau janji yaitu Susilo Prabowo. Susilo merupakan pihak kontraktor yang diduga memberi hadiah atau janji kepada keduanya terkait sejumlah proyek di dua daerah tersebut.

--- Guche Montero

Komentar