Breaking News

REGIONAL Duduk Soal dan Fakta di Balik Polemik Pilkades Niopanda 04 Jan 2021 19:12

Article image
Ilustrasi pemalsuan dokumen. (Foto: Shutterstock)
Bagi kami, pemilihan Kepala Desa Niopanda yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 lalu, mencederai prinsip dan nilai transparanai, akuntabel, netral (tidak memihak), jujur dan adil.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Hajatan pemilihan kepala Desa (Pilkades) di Desa Niopanda, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini masih menjadi polemik usai pemilihan pada Desember 2019 lalu, bahkan setelah dua kali upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten.

Hal itu lantaran terdapat sejumlah fakta dan persoalan yang terungkap dalam rilis resmi yang diterima media ini, Senin (4/1/2021).

Menurut sumber dari Calon Kepala Desa Niopanda Nomor Urut 3, Emanuel Misa, terungkap beberapa fakta dan duduk soal sebagai berikut;

Pertama, kami menemukan tiga versi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang dimiliki panitia pemilihan kepala desa Niopanda tersebut, yakni pertama: DPT versi 408 Pemilih, kedua: DPT Versi 422 pemilih dan ketiga: DPT versi 430. 

Adapun DPT yang ditetapkan oleh Panitia dan dikukuhkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niopanda yakni DPT 408 pemilih. Bagi kami, DPT ganda tersebut melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 39/2019 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 4 Tahun 2016.

Kedua, pelanggaran lain dalam proses pemilihan kepala desa Niopanda pada tanggal 2 Desember 2019 lalu yakni ditemukan sebanyak 53 pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir peserta yang menggunakan hak pilih, tetapi nama-nama dari ke-53 pemilih tersebut, tidak ada dalam DPT maupun DPTb.

Bagi kami, ke-53 pemilih tersebut adalah pemilih siluman atau pemilih tidak sah. Dan secara nyata melangar amanat pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 33 Perbup Nomor: 39/2019.

Ketiga, usai Perhitungan Suara, kedua saksi yakni saksi dari Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Calon Nomor Urut 3, melakukan protes.

Atas protes tersebut, Panitia Pemilihan berupaya menyelesaikannya, tetapi tidak mendapatkan solusi. Selanjutnya, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat Kotabaru. Hadir bersama Camat Kotabaru yakni Kapolsek Maurole dan Danramil Koramil Maurole serta utusan Panitia Kabupaten. Mediasi mencari solusi atas masalah yang terjadi melalui musyawarah bersama antar para pihak dan dihadiri masyarakat Desa Niopanda yang dipimpin langsung oleh Camat Kotabaru, Yoseph A. Dosi Woda, memutuskan bahwa "Pemilihan Kepala Desa Niopanda Bermasalah". Selanjutnya, Camat Kotabaru memerintahkan kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Niopanda bersama Panitia Pemilihan, Para Calon Kepala Desa dan saksi-saksi, untuk "Dibuatkan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Niopanda Bermasalah", namun Berita Acara tersebut tidak dibuatkan.

Keempat, fakta lain yang kami temukan yakni bahwa upaya penyelesaian masalah pemilihan kepala desa tersebut telah ditangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yakni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namun dua kali upaya penyelesaian yang dilakukan oleh DPMD; yakni upaya penyelesaian pada tanggal 11 Desember 2019 dan pada tanggal 23 Januari 2020, tidak membuahkan hasil. 

Kelima, sejak tanggal 3 Desember 2019 Hingga Agustus 2020 lalu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Niopanda, BPD Niopanda dan Pemerintah Desa Niopanda, tidak pernah menggelar rapat bersama atau rapat sendiri-sendiri institutsi tersebut guna membahas khusus terkait proses dan hasil pemilihan kepala desa Niopanda. Apalagi, masalah tersebut masih ditangan DPMD Kabupaten Ende. Namun anehnya, Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Niopanda telah ada dan telah ditetapkan sejak tanggal 2 Desember 2019. 

Bagi kami, ini adalah bentuk pembohongan dan rekayasa secara terang-benderang yang dilakukan oleh Panitia. 

Keenam, kami menyodorkan bukti kecurangan lainnya yang dilakukan panitia pemilihan, sebagaimana terungkap pada saat penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Camat Kotabaru pada tanggal 22 Agustus 2020 lalu, disaksikan oleh kami semua calon Kepala Desa, saksi-saksi dari calon kepala Desa, BPD, Babinkamtibmas, Kapospol Kotabaru, bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah hasil rekayasa oleh segelintir oknum panitia pemilihan kepala desa Niopanda yang ditandatangi dari rumah ke rumah. 

Jika merujuk pada amanat Perbup nomor 39/2019, maka penandatanganan berita acara tersebut, dilakukan melalui rapat panitia setelah selesai perhitungan suara. Namun faktanya, sejak perhitungan suara pemilihan pada tanggal 2 Desember 2019 hingga Agustus 2020, Panitia Pemilihan Kepala Desa Niopanda tidak pernah menggelar rapat panitia terkait agenda dimaksud.

Cederai Prinsip Demokrasi

Selain duduk soal dan fakta yang dibeberkan Calon Kepala Desa Nomor 3 tersebut, terdapat, Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 

Agustinus Donce Kaki, juga menyatakan sikap terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Niopanda sebagaimana tertera dalam rilis;

Pertama, bagi kami, pemilihan Kepala Desa Niopanda yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 lalu, mencederai prinsip dan nilai transparanai, akuntabel, netral (tidak memihak), jujur dan adil. 

Kedua, kami menolak hasil pemilihan kepala Desa Niopanda, bukan berdasarkan unsur suka atau tidak suka kepada individu atau kandidat tertentu, namun kami menegakkan kebenaran hukum dan melestarikan nilai sosial budaya kami yang hidup dan berkembang terhadap setiap tahap seleksi pemimpin yang akan memimpin kami bukan dari hasil 'curi', bukan dari hasil curang dan bukan dari hasil rekayasa. 

Karena bagi kami, sekecil apapun proses dan tahapan seleksi pemimpin yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan dan proses kaderisasi secara terbuka yang disaksikan pula oleh anak dan generasi kami. 

Karena itu, prinsip utama bagi kami adalah tidak mau mewariskan nilai seleksi pemimpin yang salah (cacat) kepada anak, cucu dan generasi kami. Kami tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang lahir dari hasil 'curi', hasil curang dan hasil rekayasa.

Ketiga, kami meminta kepada Bapak Bupati Ende, untuk konsisten terhadap ucapan Bapak saat di tangga masuk kantor Bupati Ende, yang menyatakan kepada utusan perwakilan Mosalaki dan tokoh-tokoh dari Desa Niopanda bahwa terkait masalah Pilkades Niopanda akan dilakukan pemilihan ulang. 

Hal itu sejalan dengan kebijakan Bapak Bupati yang telah diumumkan kepada media yang menyatakan Pemilihan kepala Desa Niopanda adalah bermasalah dan akan dilakukan pemilihan ulang. kami sungguh percaya kepada Bapak Bupati Ende, yang pada kepemimpinan Marsel Djafar (MJ) tersebut, sungguh menghidupan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Ende Lio. 

Karena itu, bagi kami, pernyataan Bapak Bupati di atas; baik yang disampaikan langsung kepada kami maupun melalui media, merupakan "ae lura eo nijo sawe, pire to la’i wola" (Air ludah yang sudah dibuang, pantang untuk dijilat kembali). 

Itulah salah satu nilai luhur budaya Ende-Lio yang menegaskan bahwa sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan demi kepentingan dan kebaikan banyak orang, harus tetap ditegakan.

Keempat, jika Bupati Ende membuat keputusan ataupun kebijakan tidak sesuai dengan pernyataan Bapak Bupati yang sudah diketahui oleh Mosalaki Niopanda, tokoh-tokoh, dan masyarakat Niopanda, serta kebijakan Bapak Bupati yang tidak menjalankan tahapan dan prosedural yang sah dan telah ditempuh oleh BPD oleh Camat, maka bagi kami kebijakan itu tidak aspiratif. 

Karena itu, kami akan bertindak dengan cara kami yakni menegakkan hukum adat Niopanda untuk mendidik dan membina "ana kalo fai walu" (masyarakat adat, red) kami seturut tata cara dan hukum adat di tanah persekutuan adat Niopanda.

Kelima, kami masih percaya kepada Bapak Bupati Ende, untuk tidak menjadi bagian 'mata rantai' membiarkan masalah ini berkepanjangan dan berlarut-larut. 

Bagi kami, menindaklanjuti keputusan BPD terhadap penolakan hasil pemilihan adalah bentuk nyata Bapak Bupati Ende menjaga kerukunan, perdamaian, persaudaraan dan kekeluargaan, agar tetap tumbuh subur di Niopanda, dan lebih dari itu merawat proses perjalanan berpemerintahan di desa Niopanda tetap berjalan lancar, aman dan efektif.

Fakta Rekayasa

Selain dua sumber rujukan tersebut, Fransiskus Sore selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Niopanda, juga mengemukakan fakta lain di balik hasil Pilkades Niopanda.

Pertama, sebagai panitia, saya mengakui bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala Desa Niopanda penuh dengan kecurangan dan rekayasa. Dan yang paling nyata yakni rekayasa Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Niopanda. 

Saya sebagai sekretaris Panitia, yang bertugas untuk menjalankan administrasi kepanitiaan, di antaranya membuat Berita Acara termasuk Berita Acara Hasil Pemilihan, tetapi saya tidak mengetahui akan Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut.

Kedua, sepengetahuan saya, sesuai dengan kapasitas saya sebagai Sekretaris Panitia, pada tanggal 2 Desember 2019 hingga pukul 23.59 Wita, kami panitia tidak menggelar Rapat Panitia dan tidak membuat Berita Acara Hasil Pemilihan. Bahkan sejak 2 desember 2019 hingga 22 Agustus 2020, kami panitia tidak pernah menggelar rapat panitia terkait pembahasan masalah Pilkades. 

Ketiga, bagi saya, Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ada, di luar tanggung jawab saya; baik sebagai anggota maupun sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan. Sehingga Berita Acara Hasil Pemilihan yang beredar itu, merupakan rekayasa oknum panitia yang dibantu oleh Sekretaris BPD atas nama Vinsensius Ndopo.

Keempat, saya yakin oknum panitia berani melakukan rekayasa atas dokumen penting tersebut karena ada hubungan emosional dan hubungan politik yang sangat erat antara Panitia dan kandidat Nomor Urut 2 atas nama Maximus Kebhi, yakni sebagai kakak-beradik kandung. Sementara saudara Vinsensius Ndopo merupakan sepupu kandung dari saudara Maximus Kebhi.

Kelima, dalam kapasitas sebagai anggota dan Sekretaris Panitia, saya dirugikan dari proses Pilkades yang penuh dengan kecurangan dan rekayasa tersebut. Meski demikian, saya sungguh mempertibangkan aspek kekeluargaan dan persaudaraan agar tetap terpelihara dengan baik. Karena itu, saya minta kepada Bapak Bupati Ende dan secara khusus kepada Bapak kepala Dinas PMD, untuk tidak menjadi bagian yang merusak tali persaudaraan kami yang sudah baik tersebut pasca-Pilkades tersebut.

Keenam, secara khusus saya menghimbau kepada Bapak Albert Yani selaku Kepala Dinas PMD, yang sudah tahu secara terang-benderang terhadap masalah Pilkades Niopanda, untuk tidak menutup mata dan tidak menjadi biang perpecahan di antara kami di Desa Niopanda. Karena itu, menjalankan suara rakyat Niopanda melalui Badan Perwakilannya yakni BPD merupakan langkah bijak dalam merawat persaudaraan dan kekeluargaan di Niopanda. Bahkan lebih dari itu, sebagai bentuk dukungan bijak pemerintah kabupaten Ende agar roda pembangunan di Desa Niopanda ke depannya tidak mengalami hambatan serius.

Ketujuh, kami mendengar bahwa Bapak Albert Yani merupakan mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende. Kami berharap penuh, agar dalam penyelesaian masalah Pilkades Niopanda, tidak seperti menangani bencana yang menggunakan metode "komando" dengan mengabaikan proses demokratisasi langsng dari rakyat. Kami juga berharap, untuk tidak menjadikan bencana baru bagi masyarakat Niopanda oleh kebijakan yang tidak bijak dan tidak aspiratif. Rakyat kami Desa Niopanda melalui BPD telah memutuskan masalah Pilkades, dan saat ini kami sudah hidup damai, aman dan tenteram.

Kedelapan, Kami berharap sebaiknya Bapak Albert Yani fokus dengan masalahnya yang kami dengar, sedang menghadapi masalah hukum terkait dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan hindari untuk membuat masalah baru, apalagi menjadi pemicu konflik sosial yang akan menjadi bencana sosial bagi masyarakat Desa Niopanda.

Demikian siaran pers ini kami buat untuk ketahui oleh media dan publik.

--- Guche Montero

Komentar