Breaking News

HUKUM Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan, PADMA Indonesia Dukung Langkah Somasi ke DPP Nasdem 10 Oct 2021 19:22

Article image
Bukti Surat Somasi yang dilayangkan Kuasa Hukum korban kepada DPD Partai NasDem. (Foto: Dok. PADMA Indonesia)
"Kami berharap agar DPP Partai NasDem mengambil sikap tegas dan tindakan signifikan terkait dugaan tindakan amoral tersebut dan dapat segera menyelesai persoalan tersebut," demikian bunyi somasi oleh kuasa Hukum Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut, SH & Partners

BATAM, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, mendukung langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum Ketua Riau Corruption Watch, Mulkansyah, dengan melakukan somasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem. 

Diketahui, pada Senin (13/9/2021), Ketua Riau Corruption Watch, Mulkansyah, didampingi Kuasa Hukumnya Irahmaf Hambali Hutasuhut, SH, melaporkan secara resmi Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem, Amintas Tambunan (AT) ke DPP Partai Nasdem atas dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power), Persekongkolan Jahat, Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Amoral dan/atau Memberikan Keterangan Palsu.

"Publik Batam dan Indonesia menunggu keterangan resmi dari RCW maupun DPP Nasdem; apakah laporan bersangkutan ditindaklanjuti atau adanya perdamaian secara kekeluargaan?" sentil Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Jumat (8/10/21).

Menurut PADMA, yang diduga kuat korban CP belum ada yang mendampingi secara hukum karena Pelapor adalah Ketua RCW, Mulkansyah, bukan CP.

"Wajar AT mempertanyakan RCW terkait Tindak Pidana Korupsi bukan Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Tertentu yang dilaporkan bukan ke DPP Nasdem tetapi ke KPK RI," sebut Gabriel.

PADMA Indonesia menegaskan, terpanggil untuk melindungi Saksi dan Korban yang diduga kuat CP, maka PADMA Indonesia menyatakan bersedia mendampingi CP dan Keluarga guna meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, PADMA Indonesia juga bersedia mendampingi CP dan Keluarga guna meminta perlindungan ke Komnas Perempuan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"CP dan Keluarga tidak perlu takut karena kami siap mendampingi. Proses hukum harus ditempuh agar kebenaran dapat terungkap," tegas Gabriel.

Langkah Somasi

Sementara dalam salinan surat somasi oleh Kuasa Hukum korban (CP), ditegaskan beberapa poin pernyataan, di antaranya:

Pertama, diharapkan DPP Partai NasDem mengambil sikap dan tindakan signifikan terkait dugaan amoral yang diduga dilakukan oleh kader NasDem Kota Batam berinisial AT.

Kedua, bahwa agama manapun tidak ada yang memperbolehkan tindakan amoral. Kwalitas pejabat yang notabene digaji negara, dengan melakukan tindakan amoral, justru sangat melukai hati rakyat.

Ketiga, bahwa sanksi moral itu adalah beban pelanggaran terhadap moralitas. Dan sanksi moral itu bentuknya yakni agar pelaku dugaan amoral yang dilakukan oknum DPRD Batam berinisial AT dan juga sebagai kader Partai NasDem Kota Batam, yakni mengundurkan diri dari Partai NasDem; dipecat secara tidak hormat dari Partai NasDem; serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat Batam.

"Kami berharap agar DPP Partai NasDem mengambil sikap tegas dan tindakan signifikan terkait dugaan tindakan amoral tersebut dan dapat segera menyelesai persoalan tersebut," demikian bunyi somasi oleh kuasa Hukum Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut, SH & Partners.

--- Guche Montero

Komentar