Breaking News

REGIONAL Dugaan Penyimpangan Prosedur, Ombudsman RI Surati Kades Kobaleba 12 Jan 2021 11:29

Article image
Kantor Ombudaman RI Perwakilan Provinsi NTT. (Foto: Ist)
Ombudsman Perwakilan NTT, setelah menerima laporan dari Sdr. Bernadeta Gete telah dua kali mengirim Surat Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Kobaleba terkait dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Kobaleba dalam pemberhentian

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi menyurati Kepala Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende.

Sesuai isi Surat Ombudsman Perwakilan NTT yang diperoleh media ini, Sabtu (9/1/2021), diketahui pihak Ombudsman Perwakilan NTT, setelah menerima laporan dari Sdr. Bernadeta Gete telah dua kali mengirim Surat Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Kobaleba terkait dugaan penyimpangan prosedur oleh Kepala Desa Kobaleba dalam pemberhentian Sdr. Bernadeta Gete sebagai perangkat Desa Kobaleba Tahun 2020.

Pada surat pertama yang dikirim per 27 November 2020, dengan Nomor: 0123/KW0218.2020/Kpg-1 1/Xl/2020, pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menerangkan uraian laporan sebagai berikut:

Pertama, Pelapor merupakan warga desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende.

Kedua, pada tanggal 19 Juli 2019, menurut keterangan Pelapor, Pelapor diangkat oleh Kepala Desa Kobaleba menjadi Kepala Urusan (KUR) Perencanaan Desa Kobaleba.

Ketiga, Pada awal tahun 2020, menurut keterangan Pelapor, tanpa alasan yang jelas Pelapor diberhentikan oleh Kepala Desa Kobaleba. Menurut keterangan Pelapor pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa disertai Surat Keputusan Pemberhentian.

Keempat, menurut keterangan Pelapor, Pelapor kemudian menanyakan alasan pemberhentian tersebut kepada Kepala Desa, namun Kepala Desa selalu menghindar dan tidak memberikan penjelasan kepada Pelapor.

Kelima, pada tanggal 28 Mei 2020, Pelapor membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kobaleba dan saat itu ketua BPD langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat yang turut dihadiri oleh Camat Maukaro. Melalui forum Rapat tersebut, BPD Kobaleba menerima aspirasi Pelapor dan meminta Kepala Desa Kobaleba untuk mengklarifikasi mengenai pemberhentian Pelapor sebagai perangkat Desa, tetapi Kepala Desa Kobaleba tetap mempertahankan bahwa Pelapor selaku KUR Perencanaan tidak diterima sebagai aparat Desa Kobaleba. Oleh karena itu, pihak BPD Kobaleba menyampaikan kepada Camat Maukaro agar menindaklanjuti laporan Pelapor mengenai tindakan kepala Desa Kobaleba ini sesuai aturan yang berlaku.

Keenam, pada tanggal 02 Juni 2020, dikarenakan Camat Maukaro tidak kunjung merespon pengaduan Pelapor dan juga hasil RDP sebelumnya, maka Pelapor kemudian membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Ende. Namun hingga saat ini pengaduan Pelapor tidak kunjung mendapat tanggapan dari lembaga legislatif setempat.

Berdasarkan uraian di atas, kami meminta Saudara untuk memberikan penjelasan/ klarifikasi mengenai: Pasal 5 ayat (1) s.d. (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur:

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; (b) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (c) Berhalangan tetap; (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan (e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan Iain paling Iambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan Iain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan Iain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka (1)jelaskan alasan diberhentikannya Pelapor sebagai Kepala Urusan Perencanaan pada Pemerintah Desa Kobaleba!

(2) Apakah Saudara telah berkonsultasi dengan Camat Maukaro mengenai pemberhentian Pelapor sebagai Kepala Urusan Perencanaan pada Pemerintah Desa Kobaleba? Jika ya, mohon dilampirkan fotokopi dokumen/surat terkait.

(3) Apakah Camat Maukaro telah memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Pelapor sebagai Kepala Urusan Perencanaan pada Pemerintah Desa Kobaleba? Jika ya, mohon dilampirkan fotokopi dokumen/surat terkait.

(4) Apakah Saudara telah menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Pelapor sebagai Kepala Urusan Perencanaan pada Pemerintah Desa Kobaleba? Jika ya, apakah surat keputusan dimaksud telah disampaikan kepada Camat Maukaro maupun kepada Pelapor? Mohon dilampirkan fotokopi surat keputusan tersebut.

(5) Mohon dilampirkan Peraturan Bupati Ende terkait persyaratan dan prosedur pemberhentian perangkat desa!

Kiranya penjelasan dimaksud dapat kami terima dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Adapun Tembusan Surat disampaikan kepada Ketua Ombudsman RI di Jakarta; Bupati Ende di Ende; Inspektur Daerah Kabupaten Ende di Ende; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende di Ende dan Sdr. Bernadeta Gete di RT 001, RW 003, Desa Kobaleba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende.

Tanpa Tanggapan Kades Kobaleba

Usai permohonan klarifikasi pada Surat Pertama tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Kobaleba, pihak Ombudsman RI Perwakilan NTT kembali mengirim Surat Kedua pada tanggal 11 Desember 2020, dengan Nomor: 01261KLN0218.20201Kpg-11 /Xll/2020, perihal Permintaan Penjelasan/ Klarifikasi II.

Sebagai penegasan, pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menekankan bahwa sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa jika Terlapor tidak memberi penjelasan secara tenulis, Ombudsman untuk kedua kalinya meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari permintaan penjelasan secara tertulis kedua kalinya tidak dipenuhi, Terlapor dianggap tidak menggunakan hak jawab.

--- Guche Montero

Komentar