Breaking News

HUKUM Dukung Ketua ARAKSI, TPDI: Jangan Kendor! 12 Aug 2021 19:39

Article image
Ketua ARAKSI, Alfred Baun. (Foto: Ist)
"Polda NTT harus profesional dan imparsial dalam menerapkan prinsip Keadilan Restoratif yang akhir-akhir ini mulai diterapkan Bareskrim Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia sebagai model penyelesaian perkara pidana," imbuh Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Selaku Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), Alfred Baun tidak boleh kendor apalagi 'tarik gigi mundur' guna melaksanakan peran kontrol publik terhadap Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jangan terpengaruh dengan Laporan Polisi Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan di Polda NTT."

Demikian pernyataan dukungan itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan resmi kepada media ini, Rabu (11/8/2021).

Menurut Petrus, apa yang diperankan oleh ARAKSI adalah bagian dari kewajiban melaksanakan tugas konstitusional Peran Serta Masyarakat sesuai perintah Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 8 dan 9 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan PP Noomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat.

"Jaminan Perlindungan Hukum dan Penghargaan dari negara kepada Masyarakat yang menjalankan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi, harus direalisasikan oleh Pemprov NTT sebagai wujud penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu membuka diri terhadap kritik dan kontrol publik serta menempatkan Peran Serta Masyarakat sebagai mitra strategis dalam tatakelola pembangunan," nilai Petrus.

Persepsi yang Keliru

Petrus beralasan, pelaksanaan Peran Serta Masyarakat merupakan amanat UU dan Peraturan Pemerintah, bahkan mewajibkan Penegak Hukum untuk memberikan Perlindungan Hukum kepada masyarakat yang menjalakan Peran Serta Masyarakat, yaitu kontrol publik disertai dengan hak untuk  mendapatkan Penghargaan atas perannya mengontrol pengelolaan keuangan negara atau daerah.

"Dengan demikian, terdapat persepsi yang keliru oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B. Laiskodat tentang peran ARAKSI yang secara efektif dilakukan oleh Alfred Baun selaku Ketua, dengan melaporkan Alfred Baun ke Polda NTT. Ini langkah menyesatkan yang berdampak pada mematikan peran kontrol publik yang dijamain UU," sentil Petrus.

Advokat Peradi itu menilai, sekarang 'bola panas' ada di tangan Polda NTT, karena dalam diri Polda NTT melekat kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada Alfred Baun (ARAKSI, red), sebagai Terlapor yang melaksanakan Peran Serta Masyarakat.

Alasannya, secara yuridis konstitusional, jaminan Perlindungan Hukum itu diatur di dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999, jo. Pasal 8 dan 9 UU Nomor 28 Tahun 1999, jo. Pasal 2 ayat (2) e, dan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 43 Tahun 2018.

Prinsip Restorative Justice

Petrus menegaskan, Restorative Justice atau Keadilan Restoratif harus menjadi pilihan utama Polda NTT, terutama mempertemukan Gubernur NTT dengan Ketua ARAKSI terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Polda NTT harus profesional dan imparsial dalam menerapkan prinsip Keadilan Restoratif yang akhir-akhir ini mulai diterapkan Bareskrim Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia sebagai model penyelesaian perkara pidana," imbuhnya.

Padahal, lanjut dia, jika publik menganalisa narasi yang digunakan oleh Alfred Baun, maka kritiknya masih standar dan belum masuk kualifikasi delik penghinaan atau pencemaran nama baik, bahkan termasuk dalam ruang lingkup kontrol publik menyangkut dana ratusan miliar dalam sejumlah proyek yang diduga gagal untuk diingatkan agar tidak terjebak lagi pada proyek-proyek lainnya.

"Penilaian kegagalan sejumlah proyek Pemprov NTT sudah dikritik banyak pihak, baik dalam diskusi publik maupun di media sosial beberapa bulan terakhir ini. Lalu mengapa ketika Alfred Baun dan ARAKSI menyampaikan kritiknya secara lebih sistematis, termasuk mewanti-wanti Pemprov NTT untuk hati-hati dalam mengelola dana jika dapat pinjaman daerah sebesar Rp 1 triliun, justru dianggap fitnah?" timpal Petrus.

--- Guche Montero

Komentar