Breaking News

ENERGI Dukung Transisi Energi, Pemerintah Pacu Pengembangan Panas Bumi di Flores 23 Sep 2021 23:45

Article image
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Harris Yahya: Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan menuju kemandirian dan ketahanan energi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Dalam era transisi energi, peran panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru dan terbarukan diharapkan menjadi andalan ketersediaan energi, khususnya bagi sejumlah wilayah dengan potensi sumber daya panas bumi yang menjanjikan.

Flores, salah satu pulau di Provinsi NTT, memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Data Kementerian ESDM menyebutkan, Pulau Flores menyimpan sumber daya sebesar hampir 1.000 MW dan cadangan sebesar 402,5 MW panas bumi.

Potensi luar biasa itu mendorong Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island) pada tahun 2017 melalui SK Menteri ESDM No.2268 K/MEM/2017.

Keunggulan Pulau Flores tersebut kembali mengemuka dalam webinar bertajuk “Flores Geothermal Island: Peluang dan Tantangan Pengembangan Panas Bumi di Flores,” yang digelar oleh Ditjen EBTKE bekerjasama dengan PT. Veritas Dharma Satya dan portal berita IndonesiaSatu.co, Rabu (22/9/2021).

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Harris Yahya, yang hadir sebagai salah satu panelis webinar tersebut menegaskan, penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi bertujuan  untuk menciptakan pemerataan pembangunan dalam rangka kemandirian dan ketahanan energi di Pulau Flores maupun kawasan sekitarnya.

“Ke depan kebutuhan listrik di Pulau Flores akan meningkat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan lain seperti pariwisata dan industri,” ungkap Harris.

Ia memaparkan, upaya pengembangan potensi panas bumi di Flores perlu dipacu lebih cepat agar membantu meningkatkan ratio elektrifikasi yang saat ini masih rendah. Dari data yang ada disebutkan, kelistrikan Flores interkoneksi memiliki daya mampu sebesar 96,5 MW dengan beban puncak 71 MW dan cadangan daya 25,3 MW.

Panelis lainnya, Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Riki F. Ibrahim menegaskan, Indonesia perlu bersyukur karena diberkahi dengan potensi panas bumi yang luar biasa.  Dengan potensi yang demikian besar itu, menurut Riki, Indonesia bisa menjadi center of excellent dari program Geothermal untuk mewujudkan energi bersih dan ramah lingkungan.

PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT SMI (Persero) mendapat penugasan melakukan eksplorasi di beberapa lokasi yakni WKP Wae Sano, Manggarai Barat (Flores), WKP Jailolo (Maluku), WKP Nage (Ngada, Flores), dan WKP Bittuang (Sulawesi Utara).  

Proyek Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, merupakan program pionir sehingga bakal menjadi barometer menuju terwujudnya Flores sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island).

Potensi panas bumi Wae Sano sekitar 44 MW diharapkan dapat membuktikan besarnya kapasitas yang dapat dikembangkan.  

“Setelah pekerjaan pilot ini selesai, tentu diharapkan secara paralel akan dilakukan eksplorasi di seluruh Indonesia dengan dukungan Bank Dunia.  Di sinilah komitmen Presiden Jokowi menuju Visi Indonesia di tahun 2045 dan secara bersamaan mencapai Indonesia sebagai Center of Excellent, ” imbuh Riki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Gas dan Geothermal (PLN GG), Muhamad Riza Affandi menjelaskan, pihaknya sedang menggarap 11 wilayah kerja panas bumi di Indonesia, dua di antaranya berada di Flores, yakni PLTP Ulumbu dan PLTP Mataloko yang sudah beroperasi. Sementara sisanya masih tahap eksplorasi.

Untuk PLTP Mataloko, PLN GG sedang melakukan peningkatan kapasitas. Jika berhasil, ekspansi kapasitas akan juga merambah ke PLTP Ulumbu.

"Ini sangat penting bagaimana kita mengarah ke demand driven untuk melayani kebutuhan pelanggan termasuk pertumbuhan industri di sana. Bakal ada tambahan kapasitas juga di PLTP Ulumbu jika ini bisa berjalan," jelas Riza.

Sementara itu, Ignatius Iryanto Djou, akademisi dan tokoh masyarakat Flores di Jakarta, menegaskan bahwa sangat penting melakukan sosialiasi secara komprehensif kepada masyarakat, khususnya di sekitar wilayah kerja panas bumi.

“Sebaiknya pelibatan masyarakat dilakukan jauh sebelum proyek itu dimulai. Berbagai komponen masyarakat sebaiknya dilibatkan, tidak hanya petinggi-petinggi pemerintahan dan perusahaan saja.  Perlu gerakan masif untuk mensosialisasikan pada masyarakat karena pengembangan panas bumi adalah proses ekstrasi uap panas melalui sumur yang dibor ke jantung Geothermal. Tentu ini menandakan perbedaan antara tambang dan panas bumi,” ungkap Ignatius. 

Dalam webinar tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT Jusuf Adoe, yang mewakili Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, mengatakan, pemerintah Provinsi NTT mendukung penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island) sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi panas bumi di Pulau Flores.  

“Kami selaku pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat mendukung pengembangan energi bersih yang ada di daerah kami ini,” tegas Yusuf.

Ia mengakui, masih ada beberapa tantangan atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan termasuk terkait dengan penolakan masyarakat.  

“Kita harus bisa menjelaskan secara teknis, baik terkait dampak sosial maupun dalam hal tata kelola agar pengembangan panas bumi dapat dipahami dengan seutuhnya. Sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat tidak menerima informasi setengah-setengah yang berpotensi menciptakan kubu pro dan kontra di tengah masyarakat,”pungkasnya.

--- Henrico Penu