Breaking News
  • Bengkulu inisiasi koridor gajah di bentang Kerinci Seblat
  • Gubernur Sumbar pecahkan rekor MURI pantun terbanyak
  • Ibrahimovic teken kontrak baru di MU pekan ini
  • Kanselir Jerman kritik Turki telah selewengkan fungsi Interpol
  • PSG menang 6-2 atas Toulouse, Neymar cetak dua gol

HUKUM Edward Soeryadjaya: Saya Sekolahkan Sandiaga ke Amerika 14 Mar 2017 12:36

Article image
Edward Soeryadjaya. (Foto: getty images)
Edward Soeryadjaya berkisah, Sandiaga Uno pertama kali bekerja di tempatnya. Dia yang menyekolahkan Sandiaga ke Amerika. Bahkan Edward Soeryadjaya terlibat dalam pernikahan Sandiaga.

TIDAK banyak yang tahu tentang kisah masa lalu calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Yang banyak diketahui orang adalah bahwa Sandiago Uno saat ini jadi calon Wakil Gubernur DKI berpasangan dengan Anies Baswedan, dikenal sebagai pengusaha muda sukses, berada pada urutan 47 dalam deretan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes.

Sekarang publik dibuat terperangah. Sandi harus berurusan dengan hukum. Ironisnya, kali ini Sandi harus berhadapan dengan orang tua angkatnya yang juga salah satu orang terkaya dan Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya.

Dalam sebuah obrolan ringan dengan IndonesiaSatu.co beberapa waktu lalu, Edward menuturkan dirinya yang menyekolahkan Sandi ke Amerika dan mengajarkannya berbisnis hingga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia saat ini.

Bersama Andreas Tjahyadi, Sandi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/2017) oleh Edward dengan pidana penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten pada 2012.

"Penggelapan tanah kurang lebih satu hektar di Jalan Raya Curug," kata kuasa hukum Edward, Fransiska Kumalawati Susilo Fransiska, Senin (13/3/2017).

Menurut Fransiska, pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan sejak Januari 2016. Namun, Andreas dan Sandiaga tak menanggapi upaya penyelesaian itu.

"Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WhatsApp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi," kata Fransiska.

Edward tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Sandi berujung pada sebuah kasus penggelapan sertifikat tanah lokasi proyek Depot BBM Pertamina Balaraja. 

Putra tertua mendiang William Soeryadjaya, pendiri Grup Astra ini menuturkan, kasus ini bermula dari lelang sebuah perusahaan bernama Van Der Horst Limited di Singapura, sekitar tahun 2000. Edward memenangkan lelang itu melalui perusahaannya L&M Group Investments Limited.

Dari hasil lelang, Edward mendapat budel aset Van Der Horst Limited, termasuk sertifikat tanah HGB nomor 031 yang berlokasi di Balaraja, Tangerang. Tanah itu adalah lokasi proyek Depot BBM Pertamina yang belum jadi dibangun.

“Belakangan saya tahu, sertifikat 031 ada pada budel Van Der Horst Limited karena PT Pandanwangi Sekartaji (PWS), yang menjadi mitra Pertamina dalam pembangunan depot itu, meminjam uang pembiayaan proyek ke Van Der Horst Limited. Dengan kata lain pada waktu itu, mereka menjaminkan sertifikat tersebut,” tutur Soeryadjaya kepada rmol.co. 

Selanjutnya, PWS meminta ganti rugi ke Pertamina karena proyek depot tadi tidak diteruskan pembangunannya oleh PWS.  Dengan dilandasi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pertamina akhirnya mau membayar ganti rugi pembatalan proyek, asalkan kelengkapan proyek termasuk surat-surat sesuai putusan BANI tersebut dan sertifikat HGB tanah diserahkan ke Pertamina. 

Kemudian diketahui, PWS hanya menguasai sertifikat lain, yaitu sertifikat HGB No. 032, yang merupakan sertifikat pengganti HGB nomor 31, yang dilaporkan hilang. 

Sertifikat (HGB No. 32) itulah yang akan diserahkan ke Pertamina. Edward mengetahui hal itu setelah dua kali membaca iklan Pengumuman Pertamina di harian Kompas bulan Mei dan Juni 2009 tapi lupa tanggalnya. 

Setelah membaca dan mengetahui bahwa sertifikat No. 032 tidak sah, Edward menulis kepada Pertamina untuk menjelaskan keberadaan sertifikat HGB No. 031.

"Tadinya saya tidak tahu. Saya baru tahu belakangan, setelah membaca iklan pengumuman Pertamina di koran itu,” jelas Edward.

Belakangan Edward mengetahui, ada sebuah perusahaan bernama PT Jakarta Depot Satelit (JDS), yang akan menjadi kontraktor pembangunan Depot BBM di Balaraja, yang telah melapor ke Polsek di Tangerang kasus kehilangan sertifikat HGB No. 031. Dino Sudrajat, Direktur JDS bertindak sebagai pelapor.

Pelapor kelabakan setelah mendengar penjelasan bahwa sertifikat HGB No. 031 ada pada Edward. Dino Sudrajat kemudian mengadukan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan bahwa Edward telah mencuri sertifikat.

Polisi yang menerima laporan Dino kebetulan adalah polisi yang sama dengan yang dilaporinya soal kehilangan sertifikat HGB No. 31 itu beberapa tahun sebelumnya. Tentu saja polisi itu bingung.

Anehnya, ketika ditanya polisi, Dino mengaku belum pernah melihat sertifikat HGB No. 31 itu, apalagi memegangnya. Tapi Edward tetap diproses sebagai terlapor.  Akhirnya, kasus di-SP3, karena tidak terbukti ada pencurian atau penggelapan. Tidak lama kemudian Dino Sudrajat meninggal dunia.

Berhadapan dengan Sandiaga

Edward mengaku sungguh tidak tidak nyaman jika dihadap-hadapkan dengan Sandi. 

“Sandi itu pertama kali bekerja di tempat saya. Saya menyekolahkannya ke Amerika dan saya juga bahkan terlibat dalam pernikahannya,” tutur Edward. 

“Dia anak yang cerdas. Bahkan, dia yang pertama kali tahu ada berkas sertifikat tanah (HGB Nomor 31) dalam budel Van Der Horst Limited. Waktu itu, dia masih bekerja untuk saya dan Sandi saya serahkan menjadi penanggung jawab atas aset yang saya peroleh dari hasil lelang Van Der Horst Limited di Singapura,” tambahnya.

Tepatnya di tahun 2006, Sandi melalui perusahaannya sendiri membeli PWS dari pemilik lamanya, Johnnie Hermanto.

Walaupun sudah menerima pembayaran dari Pertamina sebesar USD 6,4 juta, Sandi belum juga melunasi kewajibannya kepada Johnnie Hermanto, yang sudah dibayar baru 40%.

"Yang saya sayangkan, kenapa Sandi seolah gelap mata demi mendapatkan uang ganti rugi US$ 12,8 juta (sekitar Rp 110 miliar) dari Pertamina. Sayang sekali,” ungkap Edward.

Edward berani mencap Sandi gelap mata karena dia mengetahui, sertifikat HGB No. 031 itu ada padanya.  Pada tahun 2000, pemilik lama Van Der Horst Limited yang ternyata masih menguasai JDS, pernah menulis dan meminta sertifikat HGB No. 31 itu kepada dirinya.

Sandi yang waktu itu masih bekerja untuk Edward menyatakan bahwa sertifikat HGB No. 031 bisa diberikan jika utang-utang pemilik lama Van der Horst Limited kepada keluarga Edward diselesaikan.

"Jadi, dia tahu bahwa sertifikat HGB 031 itu ada pada saya. Sayang sekali, kenapa selanjutnya dia harus memaksakan sertifikat HGB Nomor 032 itu sebagai dasar untuk memperoleh ganti rugi ke Pertamina. Itu sertifikat yang tidak sah, bisa melanggar hukum nantinya,” terang Edward.

Edward membantah kalau dirinya tidak pernah menunjukkan sertifikat HGB No. 31. Karena ketika diproses di Polda dulu itu, Edward menunjukkan bukti tersebut. Edward juga punya salinannya yang dilegalisasi oleh BPN (Badan Pertanahan) Tangerang.

"Saya jamin, sertifikat 031 ada pada saya,” imbuhnya.

Menggugat BPN Tangerang

Sehubungan dengan sertifikat HGB No. 032 itu, Edward menggugat BPN Tangerang di Pengadilan Tinggi (PT TUN) Jawa Barat (Bandung) agar BPN membatalkan keberadaan HGB No. 032.

Di tengah perjalanan, muncul gugatan intervensi kepada Edward dari JDS. Di PT TUN Bandung Edward dimenangkan. Sertifikat HGB 031 dinyatakan sah dan berharga dan sertifikat HGB No. 032 dinyatakan cacat hukum.

Pihak JDS lalu mengajukan banding kepada  PT TUN di Jakarta. Putusannya, Edward dinyatakan tidak memiliki legal standing (kedudukan) untuk berperkara dalam soal sertifikat ini.

"Saya lalu mengajukan kasasi, tapi ditolak. Jadi, putusan PT TUN dan MA hanya menyatakan saya tidak punya legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat,” tegas Edward.

Keaslian sertifikat HGB No. 031 tidak pernah diuji oleh PT TUN atau MA karena para pihak dianggap masih harus membuktikan legal standing-nya sebagai pihak.

Setahun lalu, JDS juga menggugat Edward ke PN Jakarta Pusat. Hasilnya, PN Jakarta Pusat dalam putusannya  tetap menyatakan keberadaan sertifikat HGB No. 031 di tangan Edward sebagai jaminan (atas adanya hutang piutang) adalah sah. 

Salah satu yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim saat itu adalah bahwa sertifikat tanah sebagai jaminan adalah dimungkinkan. Sedangkan gugatan JDS ditolak seluruhnya.

--- Simon Leya

Komentar