Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

REGIONAL Elemen J-RUK Kupang dan IRGSC Gelar Konferensi Peduli Migran 17 Oct 2018 12:33

Article image
Salah satu Pendiri elemen gerakan J-RUK Kupang, Herman Seran (Foto: Dok. Pribadi)
“Kebijakan moratorium harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan membuka keterisolasian daerah. Optimalkan berbagai potensi komoditi masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) juga menyediakan akses pasar bagi masyarakat,” nilai Herman.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Sejumlah komunitas peduli migrasi menggelar konferensi bersama lembaga lembaga pemerintah, ormas cipayung dan perguruan tinggi yang ada di lingkup wilayah NTT, Selasa (09/10/2018) bertempat di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT. Hal tersebut dilakukan guna merespon pernyataan moratorium oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat terhadap tenaga kerja asal NTT.

Salah satu pendiri Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (J-RUK) Kupang, Herman Seran kepada media ini, Rabu (17/10/18) mengatakan bahwa moratorium adalah pernyataan politik yang harus diimplementasikan dan dijabarkan oleh institusi teknis.

“Moratorium adalah pernyataan politik yang membutuhkan penjabaran oleh institusi teknis untuk mengakali regulasi dan memastikan efektivitas implementasinya. Pengalaman menyatakan bahwa moratorium tidak selalu menyelesaikan persoalan, karena selalu ada akal-akalan. Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan NTT tempat yang menjanjikan untuk hidup,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa desa yang ditinggalkan semata-mata merupakan pertimbangan rasional. Artinya, walaupun resiko tinggi tetapi selalu ada harapan untuk dapat sesuatu yang dirasakan serta lebih menjanjikan daripada tinggal di desa.

“Yang jelas, moratorium adalah pernyataan ibarat memukul ular dalam semak. Kita akan melihat bagaimana nantinya banyak perlawanan mengatasnamakan rakyat dan pemangku kepentingan untuk melanggengkannya tanpa menunjukkan seberapa besar resiko kita dengan moratorium atau tanpa moratorium tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah, lembaga terkait, media baik secara pro dan kontra akan menampilkan skenario untuk mendukung argumen karena alasan pernyataan (moratorium) Gubernur adalah demi pembenahan tata kelola migrasi buruh NTT yang penuh bergelimang masalah seperti saat ini.

“Kebijakan moratorium harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan membuka keterisolasian daerah. Pemerintah dan instansi terkait perlu memberdayakan dan mengoptimalkan berbagai potensi komoditi masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Agar komoditi masyarakat dapat menunjang kehidupan ekonomi, maka selain membuka keterisolasian, juga menyediakan akses pasar bagi masyarakat,” nilainya.

Sementara itu, Direktur IRGSC, Elcid mengatakan bahwa adanya rencana moratorium bukan sekadar membuat kita berpikir, melainkan terus memperkuat kelompok gerakan dari berbagai sektor dan elemen.

“Ke depannya kita masih memperkuat sektor pendataan yakni data korban, keluarga miskin, anak-anak atau kelompok yang rentan, juga memperhatikan sektor ekonomi di desa serta memperkuat peran dan keterlibatan kampus dan lembaga,” ujarnya.

Ia menilai, adanya rencana moratorium ini sebagai ajakan untuk bukan hanya berpikir melainkan implementasi dalam gerakan nayata.

“Sebagai pembanding, negara Cina ketika diembargo mengalami kesulitan dan ada fase isolasi. Namun mampu keluar dari situasi seperti itu yang pada akhirnya pada tahun 1995 negara tersebut masuk dalam WTO dan menjadi kompetitor America hingga saat ini. Kita berharap agar pemerintah jangan kalah dengan pelaku kejahatan dan mewujudkan negara yang sesungguhnya melindungi serta menjamin hak segenap warga negaranya,” harapnya.

--- Guche Montero

Komentar