Breaking News

HUKUM Enam Cabub Petahana Terancam Didiskualifikasi Bawaslu, KOMPAK Indonesia: "Jangan Beri Ruang bagi Koruptor!" 31 Oct 2020 10:53

Article image
Ketua Bawaslu RI saat memberi pernyataan media terkait Pilkada Serentak 2020. (Foto: Ist)
Rekomendasi diskualifikasi dikeluarkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendukung Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi enam Calon Bupati (Cabub).

Salah satu dari enam Cabup yang direkomendasi Bawaslu untu didiskualifikasi yakni calon Petahana Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, yang terbukti bermasalah hukum.

Mengutip dari halaman DetikNews.com pada Rabu (21/10/20), Bawaslu RI menyampaikan bahwa terdapat 6 kepala daerah peserta Pilkada 2020 yang direkomendasikan untuk didiskualifikasi.

Rekomendasi diskualifikasi dikeluarkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Terkait dengan soal penggunaan anggaran dan program pemerintah ini yang saya kira sudah beberapa daerah yang sampai, kami lakukan rekomendasi diskualifikasi. Karena apa, bahwa terutama bagi petahana yang melakukan program pemerintah ini untuk kepentingan kampanye pasangan calon," kata Ketua Bawaslu.

Sementara Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam rilis kepada media ini, Jumat (30/10/20) menegaskan bahwa pihaknya mendukung Putusan Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi calon Petahana yang terbukti bermasalah secara hukum, termasuk penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid-19 untuk kepentingan Pilkada, sehingga melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2006.

"Jangan beri ruang bagi Koruptor! Kami percaya, Bawaslu bekerja kredibel dan menjamin Pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas. Dengan mendiskualifikasi calon Petahana di Pilkada, maka Bawaslu juga mendukung pemberantasan Korupsi di Daerah," kata Gabriel.

'Zona Merah' Pegunungan Bintang

Terkait rekomendasi Bawaslu tersebut, Gabriel yang juga Direktur Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, secara khusus menyebut Pegunungan Bintang sebagai zona merah.

Menurut PADMA Indonesia, telah terbukti pelanggaran Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang Larangan Mutasi Jabatan 6 bulan sebelum penetapan Calon Tanpa Izin.

Pasalnya, berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI, seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Pegunungan.

"Segera mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang, Costan Oktemka. Demokrasi harus tercipta dari hilir agar aroma korupsi tidak mencederai hak-hak politik masyarakat," sorot Gabriel.

Selain itu, kata Gabriel, Lembaga KPK RI juga segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI terkait Penyalahgunaan Kekuasaan terkait Anggaran APBN dan APBD terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Ia menegaskan, dalam konteks ini, PADMA Indonesia terpanggil untuk menyelamatkan daerah Pegunungan Bintang dari Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Pertama, PADMA Indonesia mendukung penuh Bawaslu RI agar mendesak KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang untuk segera mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang, Costan Oktemka.

Kedua, mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mencopot dan menindak tegas KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang yang tidak merealisasikan Rekomendasi Bawaslu RI dalam mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang.

Ketiga, mendesak KPK RI segera menangkap dan memproses Hukum Cabup Petahana Pegunungan Bintang, Costan Oktemka, yang diduga kuat melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan terkait APBN dan APBD yang terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ini daftar kepala daerah yang direkomendasikan untuk diskualifikasi oleh Bawaslu RI yakni; Pegunungan Bintang (Papua); Ogan Ilir (Sumatera Selatan); Halmahera Utara (Maluku Utara); Kabupaten Gorontalo; Kabupaten Kaur (Bengkulu); Kabupaten Banggai (Sulteng).

--- Guche Montero

Komentar