Breaking News

NASIONAL Fahri Hamzah Beberkan Alasan Jokowi Setuju Revisi UU KPK 17 Sep 2019 17:27

Article image
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (Foto: Ist)
Sikap Presiden Joko Widodo yang merasa "diganggu" KPK inilah yang menjadi puncak dari sebuah proses panjang sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Jokowi setuju karena  ada "gangguan" terhadap kerja-kerja Pemerintah.

"Usulan revisi UU KPK meskipun ada tekanan kuat dari elemen masyarakat sipil, tapi Presiden Jokowi tetap pada keputusannya menyetujui revisi," kata Fahri Hamzah melalui pesan suara yang diterima Redaksi IndonesiaSatu.co, di Jakarta, Selasa (17/9/2019). 

Menurut Fahri Hamzah, dirinya tidak kaget dengan sikap Presiden Joko Widodo dan memiliki analisis terkait alasan Presiden akhirnya berani mengambil keputusan menyetujui revisi UU KPK.

"Presiden Jokowi merasa KPK sudah membuat gangguan," tambahnya.

Fahri menjelaskan, sikap Presiden Joko Widodo yang merasa "diganggu" KPK inilah yang menjadi puncak dari sebuah proses panjang sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014. Kala itu, ia mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan terlalu jauh pada KPK, termasuk dalam penyusunan menteri kabinet.

Akibatnya, kerja-kerjanya Pemerintah membangun bangsa dan negara merasa "diganggu" oleh lembaga superbody tersebut.

"Saya merasa bahwa ini sudah menjadi akumulasi," tegasnya.

Fahri menyampaikan cerita dari analisisnya. "Saya ingin menyampaikan sedikit cerita yang mungkin orang tidak mengalami, tetapi saya merasakan ada kekagetan dari Pemerintah dan juga partai-partai politik, termasuk juga Presiden Jokowi," katanya.

Pemerintahan Presiden Jokowi itu, kata dia, dimulai dengan meminta pertimbangan KPK.

"Presiden Jokowi itu, sejak awal memberikan kepercayaan kepada KPK. Sampai-sampai KPK diberi kepercayaan untuk menyeleksi calon menteri, sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang," katanya.

Menurut dia, kalau Presiden harus mendapatkan masukan tentang pejabat-pejabat yang diangkat, sebenarnya dia punya mekanisme, baik sistem intelijen maupun lembaga-lembaga penasihat yang dapat memberikan masukan kepadanya.

"Tapi di awal sekali, penyusunan menteri kabinet itu dipercayakan kepada KPK. Apa yang dilakukan KPK itu luar biasa, dalam pengertian terlalu maju," katanya.

Saat itu, ia mengatakan, dirinya sudah mengkritik, ketika KPK sudah mencoret nama-nama orang, dengan stabilo warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Tanda tersebut disertai dengan pernyataan bahwa warna hijau boleh dilantik, warna kuning tidak boleh karena akan menjadi tersangka dalam enam bulan, kemudian warna merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan.

"Adanya nama-nama yang dicoret, sehingga sejumlah nama kandas di KPK," katanya.

Apa yang dilakukan KPK selanjutnya, kata dia, tampaknya KPK semakin berlebihan. Puncaknya ketika Presiden Jokowi dan Sekretariat Negara telah memutuskan nama Budi Gunawan untuk menjadi calon Kapolri dan dikirimkan ke DPR RI tiba-tiba ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

"Paripurna DPR RI waktu itu yang menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri seperti tawar, karena di bawah keputusan KPK yang menetapkan menjadi tersangka," pungkasnya.

---Hendrik Penu

Komentar