Breaking News

NASIONAL FKPPI DKI Jaya: Keputusan Ijtimak Ulama IV Jelas Tindakan Makar 10 Aug 2019 07:13

Article image
Ketua PD IX KB FKPPI DKI Jaya Arif Bawono, ST. (Foto: Beritajakarta.id)
"Ijtimak Ulama IV" adalah gerakan politik yang berbahaya bagi Keutuhan dan Kedaulatan Negara karena berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Keputusan "Ijtimak Ulama IV" direspon berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat menolaknya. Salah satu komponen masyarakat yang menentang konsep  "Ijtimak Ulama IV" adalah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan & Putra-Putri TNI-POLRI (FKPPI) DKI Jaya.

Berikut ini pernyataan sikap FKPPI DKI Jaya yang ditandatangani Ketua PD IX KB FKPPI DKI Jaya Arif Bawono, ST yang diterima IndonesiaSatu.co (9/8/2019):

Pertama, FKPPI DKI Jaya TIDAK MENGAKUI keputusan "Ijtimak Ulama IV" sebagai sebuah keputusan yang betul-betul merepresentasikan ulama dan umat Islam di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami memandang bahwa "Ijtimak Ulama IV" adalah gerakan politik yang berbahaya bagi Keutuhan dan Kedaulatan Negara karena berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. "Ijtimak Ulama IV" bukan merupakan produk Undang-Undang yang wajib untuk dipatuhi oleh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kedua, FKPPI DKI Jaya MENENTANG keputusan "Ijtimak Ulama IV" yang menolak untuk mengakui pemerintahan terpilih.

“Keputusan "Ijtimak Ulama IV" tersebut adalah jelas-jelas merupakan TINDAKAN MAKAR! Karena menolak untuk mengakui pemerintahan terpilih yang sah hasil Pemilihan Umum yang telah sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ketiga, FKPPI DKI Jaya MENOLAK keputusan "Ijtimak Ulama IV" yang bertujuan akan mengubah kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara serta kedudukan Undang Undang Dasar sebagai dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keempat, FKPPI DKI JayaMENENTANG keinginan untuk melembagakan "Ijtimak Ulama IV" dari tingkat pusat hingga daerah, dan menilai bahwa upaya pelembagaan "Ijtimak Ulama IV" adalah upaya untuk secara terang-terangan, terstruktur dan masif melawan Pancasila, Undang Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Sebagaimana diberitakan, dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019), "Ijtimak Ulama IV" menghasilkan empat poin pertimbangan dan delapan poin rekomendasi. Salah satunya meminta umat Islam untuk sama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.

--- Simon Leya

Komentar