Breaking News

REFLEKSI FPI dan Rizieq Shihab 20 Nov 2020 13:26

Article image
Rizieq Shihab saat tiba di Petamburan, Jakarta (10/11/2020). (Foto: CNN Indonesia)
Kita berharap, cukup sudah FPI dan dedengkotnya bertindak melampaui batas.

Oleh Valens Daki-Soo

 

Ini percikan refleksi "embun pagi" saya soal Indonesia tercinta, NKRI rumah bersama kita ini. Kita tahu, negeri kita sedang mati-matian berjuang menghadapi Covid-19 yang berdampak multiaspek, termasuk memukul kondisi ekonomi kita dengan resesi. Sedang hadapi Covid-19, situasi kebangsaan kita digaduhkan lagi dengan pulangnya Rizieq Shihab dari Saudi.

Saya pernah menulis di medsos FB tentang Front Pembela Islam (FPI) beberapa tahun lalu. Rizieq adalah Imam Besar FPI. Salah satu poin catatan saya waktu itu adalah "bubarkan FPI". Mengapa? Ada beberapa alasan. Salah satunya, FPI kerap dimanfaatkan atau di(salah)gunakan untuk kepentingan tertentu. Seringkali anggota-anggota front itu melakukan razia di tempat-tempat hiburan; suatu urusan yang harusnya menjadi tugas polisi. FPI beraksi sebagai "pseudo-Polri", seolah-olah polisi. Bertindak seakan sebagai organ resmi negara.

Aksi-aksi FPI dan pernyataan-pernyataan imam besarnya, Rizieq Shihab, sering menimbulkan ketakutan di kalangan publik. Mereka justru -- entah sadar atau tidak -- memberi label negatif bagi Islam di mata orang non-Muslim. Islam, yang sebenarnya adalah agama penghadir kedamaian bagi semesta alam (rahmatan lil 'alamin), berubah wajah menjadi "keras dan ganas" karena aksi-aksi radikalis yang memuncak pada terorisme.

Pada titik inilah kita memahami mengapa pemerintah melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan cara itu, pemerintah menjaga stabilitas politik, memelihara kerukunan dan persaudaraan (ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah), sekaligus dan yang terpenting menegakkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita.

Kita berharap, cukup sudah FPI dan dedengkotnya bertindak melampaui batas. Sudah dua perwira tinggi (jenderal berbintang dua) di Polda strategis Metro Jaya dan Polda Jabar serta dua perwira menengah berpangkas Kombes yang dicopot dari jabatan karena kerumunan massa FPI. Juga mungkin masih ada lagi korban-korban lainnya.

Bahkan Jenderal Doni Monardo, Kepala BNPB sekaligus Kepala Satgas Penanganan Covid-19, tidak luput dari "bully" di medsos karena mengirim 20 ribu masker saat acara pernikahan putri Rizieq di Petamburan. Yang mem-bully Pak Doni beranggapan Satgas Covid-19 (pemerintah) mengalah dan tak mampu melawan FPI. Padahal Pak Doni mengirim itu setelah melihat kerumunan besar massa tidak bisa dibendung lagi. Karena sudah tampak sulit dicegah, Pak Doni memutuskan untuk mengirim bantuan masker demi keselamatan banyak orang. Pak Doni berpegang pada prinsip dan adagium klasik "Salus populi suprema lex" (bahasa Latin): keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Pemerintah tentu menginginkan yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara. Oleh karenanya, kita berharap ketegasan dan konsistensi pemerintah benar-benar ditegakkan dan ditampakkan. Tidak cukup kata-kata bijak di televisi dan media apapun. Tindakan tegas bahkan koersif mesti ditunjukkan sesuai hukum yang berlaku.

Wibawa pemerintah sedang diuji dan sikap tegas pemerintah pun sedang ditunggu masyarakat dan bangsa. Ya, sungguh-sungguh ditunggu.

Salam NKRI.

 

Penulis adalah peminat filsafat-teologi, CEO VDS Group, Pendiri/Pemimpin Umum IndonesiaSatu.co

 

Komentar