Breaking News

REGIONAL Fraksi Demokrat DPRD Ende Ingatkan Satgas Prioritaskan Sosialisasi Terkait Penanganan Covid-19 19 Feb 2021 20:32

Article image
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha. (Foto: Che)
Akibatnya, nilai Bento, banyak terjadi penolakan pemakaman, pengancaman terhadap petugas medis serta pengaduan pihak keluarga korban terhadap Rumah Sakit yang diduga meng-Covid-kan pasien.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Fraksi Demokrat DPRD Ende kembali menyoroti minimnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Ende kepada masyarakat terkait bahaya penularan Covid-19 menjadi sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha, kepada media ini, Jumat (19/2/2021) menegaskan bahwa setiap kebijakan, instruksiĀ  maupun perubahan peraturan oleh Pemda dan Satgas Covid, harus dibarengi dengan sosialisasi secara masif agar diketahui dan diterapkan oleh masyarakat.

"Hari ini, Pemerintah jangan menyalahkan masyarakat jika timbul rasa ketidakpercayaan terhadap Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terkait penanganan pasien Covid-19. Karena faktanya, banyak peraturan yang direvisi oleh Kementerian Kesehatan terkait tata cara penanganan Covid-19, tidak diteruskan dan disosialisasikan secara baik oleh Satgas kepada masyarakat," sorot Bento saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Ende, bertempat di Aula Paripurna DPRD, Rabu (17/2/2021).

Akibatnya, nilai Bento, banyak terjadi penolakan pemakaman, pengancaman terhadap petugas medis serta pengaduan pihak keluarga korban terhadap Rumah Sakit yang diduga meng-Covid-kan pasien.

"Hal ini akan terus terjadi karena sosialisasi peraturan terkait proses penanganan pasien covid-19 kepada masyarakat tidak dilakukan secara baik oleh Satgas," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Ende ini beralasan, pendistribusian alat PCR dari Kementerian Kesehatan, seharusnya didistribusikan langsung ke Kabupaten, sehingga hasil pengambilan sampel PCR tidak terkatung-katung.

"Pasalnya, jika korban meninggal dunia, akan dikebumikan sesuai protap Covid-19. Sementara hasil tes PCR masih menunggu lama, lantaran di Kabupaten Ende tidak ada fasilitas PCR tersebut," imbuhnya.

Politisi Demokrat Dapil IV ini menyinggung, jika hasil PCR menunjukkan bahwa pasien tersebut dinyatakan negatif, maka akan berdampak pada opini di tengah masyarakat yang tidak percaya, dengan mengatakan bahwa pihak Rumah Sakit meng-Covid-kan pasien.

"Ini dampak berupa ancaman serius yang mulai berkembang di tengah masyarakat, sehingga diharapkan agar proses pendistribuasian alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan seperti PCR, dapat dikirimkan langsung ke Kabupaten. Harus disiapkan secara cepat oleh Kementerian Kesehatan," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar