“Kami minta untuk segera belanjakan APD dan didistribusikan kecRumah Sakit dan setiap Puskesmas. Itu kebutuhan utama yang harus diprioritaskan. Jangan sampai setelah ada pasien yang dinyatakan Positif Corona atau meninggal karena Corona, baru ambil tinda

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Fraksi Demokrat DPRD Ende meminta pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Ende untuk segera merealisasikan Anggaran Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tingkat Kabupaten Ende dengan mengadakan perlengkapan dan peralatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) untuk memenuhi kebutuhan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende dan Puskesmas di seluruh Kabupaten Ende serta bagi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Ende.

“Kami meminta (mendesak) agar Pemda Ende segera mengeksekusi anggaran yang telah disepakati untuk membelanjakan kelengkapan APD sehingga dapat mengoptimalkan kerja-kerja tim kesehatan maupun Tim Gugus Tugas. Patut disayangkan, jika kondisi riil hari ini masih dikeluhkan soal keterbatasan APD, baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas se-Kabupaten Ende. Ini sangat riskan jika anggaran yang ada justru tidak segera dioptimalkan di tengah komitmen kita untuk menekan potensi penyebaran melalui berbagai upaya preventif serta antisipasi untuk langkah penanganan,” sorot Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha dalam keterangannya kepada media ini, Rabu (15/4/20).

Bento menilai, guna mendukung kerja para medis dan Tim Gugus Tugas yang selalu tampil sebagai garda terdepan di tengah ancaman wabah Covid-19, maka butuh keseriusan dan komitmen Pemda untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan secara memadai sesuai anggaran yang telah disepakati yakni senilai Rp 23 Miliar.

“Kami minta untuk segera belanjakan APD dan didistribusikan kecRumah Sakit dan setiap Puskesmas. Itu kebutuhan utama yang harus diprioritaskan. Jangan sampai setelah ada pasien yang dinyatakan Positif Corona atau meninggal karena Corona, baru ambil tindakan darurat. Kami tetap berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran dan tidak salah kaprah dalam pengelolaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait mekanisme pergeseran anggaran yang secara langsung dilakukan oleh setiap pemerintah Daerah Kabupaten,” ujar Politisi Demokrat Dapil IV Ende ini.

Antisipasi Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain pengadaan APD, Bento juga menyinggung langkah antisipasi lanjutan dari Covid-19 yakni dampak sosial dan ekonomi termasuk langkah alternatif terhadap kebijakan karantina terpusat, pembatasan akses moda transportasi laut serta fenomena kenaikan harga sembako.

“Tentu, selain fokus pada upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, perlu juga antisipasi terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul di tengah masyarakat. Misalnya, kebijakan karantina terpusat di Stadion Marilonga dan Rumah Jabatan, harus didukung dengan kinerja tim khusus agar tidak tumpang tindih dalam pelayanan dengan petugas medis yang harus fokus pada pelayanan pasien. Harus dipikirkan juga soal ketersediaan pangan bagi para pelaku perjalanan yang sedang menjalani masa karantina,” ujarnya.

Demikian pula, lanjut dia, harus diantisipasi terkait kebijakan pembatasan layanan publik yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial bagi masyarakat, misalnya fenomena naiknya harga sembako di beberapa pasar di Kabupaten Ende.

“Tidak bisa dibantah bahwa ada gejolak ekonomi dan sosial yang timbul di tengah masyarakat. Butuh langkah bijak sehingga setiap kebijakan yang diambil tindak menimbulkan persoalan baru. Semoga di tengah situasi pandemi ini, tetap ada gerakan solidaritas kemanusiaan, kerjasama, gotong-royong dan tidak saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Prinsipnya, seluruh energi positif tercurah untuk kebaikan segenap masyarakat dan daerah Ende ini,” tandas Bento sembari memberi apresiasi atas kerja keras Tim Gugus Tugas, pihak medis, TNI-Polri, insan media dan segenap pihak yang terlibat aktif menyikapi ancaman Covid-19 di bumi Pancasila ini.

--- Guche Montero