Breaking News

REGIONAL Fraksi Demokrat DPRD NTT Nilai Kebijakan TP2 Gubernur NTT Tendensius 08 Aug 2019 12:57

Article image
Jubir Fraksi Partai Demokrasi saat menyampaikan Pandangan umum Partai pada Rapat Perubahan Anggaran APBD Provinsi NTT. (Foto: VoxNTT.com)
Jangan sampai pejabat publik merusak pola pembinaan karier pegawai dengan memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

KUPANG, IndonesiaSat.co-- Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat dengan membentuk Tim khusus untuk Percepatan Pembangunan (TP2) mendapat sorotan dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT.

Sorotan itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam pemandangan umum Fraksi Demokrat atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Provinsi NTT tahun anggaran 2019 di ruangan Kelimutu, Kantor DPRD NTT, Rabu (07/08/19).

“Dalam pandangan kami, hal itu bertentangan dengan regulasi yang ada, bahkan dikatakan oleh Guru Besar IPDN, Prof. Djohermansyah seperti dilansir media, sebagai kebijakan yang illegal,” tegas juru bicara (jubir) Fraksi Demokrat NTT, Leonardus Lelo sebagaimana dilansir VoxNTT.com.

Dalam pandangan Fraksi, Leo mengatakan menegaskan bahwa struktur Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengenal jabatan staf khusus Bupati, Walikota dan Fubernur.

“Karena ini tidak ada dasar hukumnya, rawan konflik dengan birokrasi di daerah dan berpotensi dipakai sebagai 'tangan' dalam melakukan korupsi,” kata Leo.

 

Desak Kemendagri

Dengan alasan itu, Leonardus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera melarang kepala daerah mengangkat staf khusus dan memerintahkan (Gubernur NTT, red) mencopot staf khusus yang sudah ada.

“Selain Profesor Djohermasyah, jauh sebelum itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri saat itu, Progo Nurdjaman menegaskan bahwa yang boleh mengangkat staf khusus hanya pejabat negara setingkat Menteri,” lanjutnya.

Leo menegaskan, siapa pun kepala daerahnya harus tetap menggunakan aparat birokrasi yang ada dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Jangan sampai pejabat publik merusak pola pembinaan karier pegawai dengan memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Jika ini yang terjadi, maka hal itu merupakan bentuk intervensi kepetingan politik terhadap birokrasi pemerintahan dan tendensius," kritik Fraksi Demokrat.

Ia menandaskan, pejabat publik atau pejabat politik boleh berganti, namun aparat birokrasi harus tetap menjalankan tugas tanpa melihat siapa kepala daerahnya.

Dengan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran ini, tandas Leo, Fraksi Partai Demokrat NTT mendorong Gubernur NTT untuk kembali taat asas dan berjalan pada rel aturan yang ada terkait birokrasi pemerintahan.

--- Guche Montero

Komentar