Breaking News

NASIONAL Front Pembela Islam (FPI) Resmi Dilarang 30 Dec 2020 13:39

Article image
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi oleh sejumlah pejabat negara mengumumkan pelarangan aktivitas FPI. (Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom)
Pemerintah: FPI adalah organisasi yang tak terdaftar sebagai ormas sebagaimana peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas.

JAKARTA, IndonesiaSatu.coPemerintah secara resmi melarang Front Pembela Islam (FPI) melakukan kegiatan apapun sebagai organisasi masyarakat dan penggunaan atribut terkait dengan FPI mulai hari ini, Rabu (30/12/2020). Keputusan pemerintah mengenai pelarangan aktivitas FPI diumumkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD didampingi sejumlah pejabat tinggi negara.

Keputusan tersebut diteken oleh enam pejabat Kementerian/Lembaga, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Buhanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, pada hari ini.

"Menetapkan keputusan Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Kepala BNPT, tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pemberhentian kegiatan FPI," demikian pernyataan Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hiariej, saat membacakan surat keputusan di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 30 Desember 2020.

Adapun isi keputusan itu adalah sebagai berikut. Pertama, FPI adalah organisasi yang tak terdaftar sebagai ormas sebagaimana peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Kedua, FPI sebagai ormas yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan melanggar hukum.

Ketiga, melarang kegiatan dan penggunaan atribut FPI. Keempat, apabila terjadi pelanggaran, aparat akan menghentikan seluruh kegiatan yang diadakan oleh FPI.

Kelima, meminta kepada masyarakat untuk tak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan dan penggunaan atribut FPI dan melaporkan pada aparat setiap mengetahui kegiatan penggunaan atribut FPI.

Keenam, Kementerian/Lembaga yang menandatangani Keputusan itu agar berkoordinasi dan melakukan langkah penegakkan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada 30 Desember 2020.

--- Henrico Penu