Breaking News

HUKUM Garda NTT Desak Mabes Polri Ambil Alih Penuntasan Kasus Kematian Ansel Wora 31 Jan 2020 09:41

Article image
Massa aksi GARDA NTT saat menggela aksi di depan Mabes Polri. (Foto: Dok. Garda NTT)
"Kami akan bawa kasus ini ke Komisi III, Komnas HAM serta Kontras, jika kasus ini tidak segera tuntas," tegas Ebiet.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Puluhan massa dari Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT)-Jakarta bersama beberapa organ kemanusiaan lainnya, Rabu (29/1/20), menggelar aksi di depan Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Jakarta.

Ketua Umum Garda NTT, Yons Ebiet dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih kasus kematian Ansel Wora sehingga segera terungkap motif dan pelaku di balik kasus dugaan pembunuhan tersebut.

"Kami mendesak agar Mabes Polri segera mengambil alih kasus dari Polres Ende dan Polda NTT guna memberi kepastian hukum dan keadilan di balik kematian misterius Ansel Wora, serta segera mengumumkan hasil otopsi sesuai pasal 134 ayat (1) KUHAP. Kami berharap Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan ini,” ujar Yons.

Yons mengecam, jika kasus ini tidak dituntaskan, maka pihak Garda NTT akan melakukan upaya lain melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, juga akan dibawa ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Kontras.

“Kami akan bawa kasus ini ke Komisi III, Komnas HAM serta Kontras, jika kasus ini tidak segera tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Garda NTT, Marlin Bato mengawali orasinya dengan mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex).

Karena itu, Marlin meminta agar pihak kepolisian mengutamakan keselamatan rakyat melalui penegakkan hukum yang seadil-adilnya, termasuk mengungkap kasus kematian misterius Ansel Wora.

“Kami mendesak pihak kepolisian terutama Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. Juga mendesak untuk mencopot Kapolres Ende dan Kapolda NTT karena tidak mampu mengungkap tuntas kasus kemanusiaan ini. Justru, hingga kini tidak ada titik terang hukum,” tukasnya.

Ia menilai, proses penegakkan hukum oleh aparatur di NTT carut-marut. Menurutnya, ada banyak kasus kemanusiaan yang terjadi di NTT. Namun karena aparatur penegakan hukum buruk, maka perilaku represif, intimidatif maupun teror terhadap masyarakat kecil di NTT kerap kali juga dilakukan oleh aparatur penegak hukum.

“Ini bukan kasus pertama. Di Ende khususnya, ini merupakan kasus keempat yang meninggal tidak wajar, namin menjadi misterius hingga kini,” katanya.

Sementara Kristoforus Nusa selaku koordinator aksi menegaskab bahwa kasus ini harus segera diungkap agar publik NTT khususnya Ende tidak resah karena beredarnya opini-opini liar di media sosial (medsos) yang kian membuka beragam penafsiran dan asumsi di ruang publik.

“Kasus ini harus diungkap secepatnya karena sudah cukup lama masyarakat menanti kepastian hukum atas kasus ini. Lambannya proses penyidikan juga memicu opini liar beredar dengan narasi-narasi negatif yang berkembang di medsos sehingga membuat situasi menjadi runyam,” pungkas Kristo.

Sebelum membubarkan diri, para aktivis Garda NTT didampingi para asal Ende dan NTT Diaspora Jakarta menyerahkan dokumen lengkap hasil investigasi ke Divisi Humas Mabes Polri. 

Mereka meminta agar dalam waktu satu minggu Divisi Humas dapat memfasilitasi audiensi dengan Karo Paminal Propam, Kadiv Humas, Itwasum serta divisi khusus penyidikan.

Selain berorasi, aksi Garda NTT juga diwarnai dengan atraksi-atraksi kesenian, lengkap dengan alat musik tradisional khas Ende-Lio.

 

--- Guche Montero

Komentar