Breaking News

PARIWISATA Gelar Aksi, GARDA NTT Desak Menpar Intervensi Wacana Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo 14 Sep 2019 14:47

Article image
Garda NTT menggelap Jumpa Pers usai melakukan unjuk rasa di depan gedung Kemenpar RI. (Foto: Dok. Garda NTT)
Garda NTT mendesak Menteri Arif Yahya untuk mencabut dan membatalkan izin-izin usaha pariwisata alam di dalam Taman Nasional Komodo karena justru akan membahayakan habibat Komodo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/19).

Aksi unjuk rasa sejumlah pemuda asal NTT ini bertujuan untuk mendesak Menteri Pariswisata, Arif Yahya agar meninjau kembali izin-izin usaha pariwisata alam di dalam Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, NTT.

Dalam rilis yang diterima media ini, Garda NTT menilai pemberian izin pengelolaan usaha akan membahayakan warga di Labuan Bajo dan habitat hidup Komodo.

Respon tersebut sekaligus menanggapi wacana pemerintah Provinsi NTT yang akan segera merelokasi 2000 penduduk dan menutup pulau Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

"Kami mendesak agar izin yang dimiliki oleh 9 perusahaan ditinjau kembali oleh Menteri Arief Yahya," ujar Sekjen Garda NTT, Marlin Bato.

Tolak Relokasi dan Penutupan Pulau Komodo

Garda NTT yang konsen terhadap persoalan sosial, budaya dan kebijakan politik di NTT juga meminta kejelasan nasib warga di pulau Komodo yang akan direlokasi oleh Pemprov NTT.

"Ada 500 kepala keluarga dan setidaknya 2000 jiwa (penduduk, red). Mereka membayar pajak, sesuai kewajiban sebagai warga negara yang baik. Namun, hari ini mereka dianggap penduduk luar, terancam tidak punya tempat tinggal dan diintimidasi oleh karena kebijakan pemprov NTT," kata Marlin Bato.

Sementara Ketua Garda NTT, Wilfrid Yons Ebiet menilai wacana Pemprov NTT terkait kawasan taman nasional Komodo yang akan melakukan konservasi dan menjadi pariwisata bertaraf premium sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terkesan ambisius dan berimplikasi ganda tanpa kajian yang rasional.

"Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan pernyataan bakal menutup Pulau Komodo selama satu tahun terhitung mulai Januari 2020 untuk melakukan konservasi. Padahal, kewenangan penutupan Pulau Komodo itu sendiri sesungguhnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Dampak dari penutupan ini tentu saja mematikan pelaku-pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut," kata Ebiet.

Lebih bahaya lagi, lanjut Ebiet, nasib warga yang bermukim di pulau komodo sekitar 2.000 orang terancam harus digusur secara paksa oleh pemerintah. Selain itu, master plan terkait pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan TNK Komodo pun tidak pernah dibuka ke publik agar masyarakat tahu rancangan pembangunan TNK Komodo.

Seruan dan Tuntutan Garda NTT

Atas persoalan ini, Garda NTT sempat melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Badan Badan Penghubung Pemprov NTT di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu, namun hingga saat ini belum tampak soal kejelasan solusi dari wacana tersebut.

Pada tanggal 28 Agutus 2019, Garda NTT melakukan aksi unjuk rasa disertai audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari audiensi tersebut dihasilkan beberapa poin penting;

Pertama, KLHK sepakat bahwa Pemprov NTT tidak berwenang menutup Pulau Komodo karena kewenangan tersebut ada di KLHK.

Kedua, soal kebijakan Relokasi tidak ada dalam perencanaan KLHK, bahkan pihak KLHK tidak tahu soal wacana ini.

Ketiga, saat ini tim terpadu pusat yang terdiri dari personil Jaksa, Komnas HAM, Kementerian KLHK, Kemenpar, Gakumdu, Kepolisian, LSM dan tim independen lainnya sedang melakukan pantauan, penelitian langsung terkait amdal dan dampak negatif akibat kebijakan yang merugikan warga Pulau Komodo.

Sementara pihak KLHK diwakili Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi menyampaikan bahwa sebelum akhir tahun, hasil penelitian tersebut akan diumunkan ke publik.

Garda NTT beralasan, saat ini penduduk yang terancam direlokasi benar-benar resah dengan wacana penutupan Pulau Komodo karena kehidupan mereka terancam digusur atas nama sebuah kebijakan tanpa mendengar langsung aspirasi mereka.

"Hari ini mereka sedang berjuang mencari keadilan. Segala daya upaya telah dilakukan, hingga berdialog dengan pemerintah. Tetapi negara tidak hadir bersama mereka. Ironisnya, dari beberapa informasi yang bergulir kencang, kami mendapati informasi bahwa sudah ada 9 perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di Pulau Pomodo. Ini tendensius dan berbahaya jika terjadi. Sebab, investasi menjadi alasan ambisius konservasi oleh Pemprov NTT," sentil Ebiet.

Menimbang dampak buruk dari kebijakan tersebut, terutama bagi kelestarian habitat alami Komodo dan memperhitungkan keadilan bagi warga masyarakat Komodo sendiri, serta demi masa depan pariwisata berkelanjutan, maka Garda NTT mendatangi kementerian Pariwisata dengan menyatakan sikap.

"Kami dengan tegas menolak wacana penutupan Pulau Komodo dan Relokasi 2000 warga pulau Komodo. Juga mendesak Menteri Pariwisata agar mempublikasikan rencana Grand Design dan Master Plan Pembangunan Labuan Bajo dan Pulau Komodo, serta meminta Kemenpar membuka ke publik 9 perusahaan yang telah memegang izin usaha di pulau Komodo," tuntut Ebiet.

Terakhir, Garda NTT mendesak Menteri Arif Yahya untuk mencabut dan membatalkan izin-izin usaha pariwisata alam di dalam Taman Nasional Komodo karena justru akan membahayakan habibat Komodo.

--- Guche Montero

Komentar