Breaking News

REGIONAL Gelar Aksi, PMKRI Kupang Desak Kepastian Hukum Dugaan Korupsi Pembangunan Monumen Pancasila 05 Aug 2019 19:42

Article image
PMKRI Cabang Kupang saat menggelar aksi di Kejati dan DPRD NTT menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Pancasila. (Foto: Dok. PMKRI Kupang)
Jika berbagai dugaan korupsi pun diam tak bersuara, maka genaplah derita NTT,” tegas Adrianus.

KUPANG, IndonesiaSatu.co -- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Jumat (2/8/2019) menggelar aksi damai sejak dari Marga PMKRI menuju Kejaksaan Tinggi NTT dan DPRD Provinsi NTT.

Dalam press release dijelaskan bahwa aksi PMKRI Kupang ini digelar dalam rangka menyikapi persoalan dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Monumen Pancasila dengan besar anggaran senilai lebih dari Rp 28 miliar yang terletak di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut PMKRI Kupang, penanganan terhadap kasus dugaan korupsi proyek tersebut hingga kini belum menemukan titik terang.

Terhadap fakta ini, koordinator umum aksi, Alexius Easton Ance mengecam lambannya proses penanganan kasus ini.

“Marak dan semakin masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi NTT merupakan representasi dari lemahnya sistem penegakan hukum. Penindakan kasus pidana korupsi yang tidak tuntas menyisakan banyak pertanyaan bahkan misteri. Dampaknya adalah tidak adanya efek jera bagi para koruptor. Sehingga, Provinsi NTT kian subur dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata Alexius seperti dilansir larantuka.com.

PMKRI Kupang melalui penegasan Alexius mengatakan bahwa dalam perjalanan aksi sampai di Kejati, kehadiran PMKRI justru tidak diterima karena dinilai cacat prosedural. Pihak Kejati mengaku tidak mendapatkan Informasi dari pihak Polresta berkaitan dengan aksi PMKRI tersebut.

Terhadap kejadian ini, kata Alexius, PMKRI mengutuk keras sikap Kejati NTT yang tidak kooperatif menerima niat baik pengawasan PMKRI untuk melakukan audiensi sebagai bentuk dukungan moril terhadap lembaga Kejati.

“Kami ditolak hanya karena persoalan prosedural administrasi dan mengabaikan hal yang menjadi substansi dari perjuangan kami. Kami juga diizinkan masuk dalam ruangan dengan jaminan semua barang elektronik seperti handphone (Hp) disita, tanpa ada alasan yang jelas. Upaya dari pihak Kejati yang menghalang-halangi dan menutup ruang untuk kami berdialog dengan kepala Kejati, kuat dugaan lembaga Kejati 'masuk angin,” ungkap Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang ini.

Mosi Tidak Percaya

PMKRI Kupang menilai, jika Pemerintah Provinsi NTT tidak segera berinisiatif melaporkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila kepada KPK RI, maka sudah selayaknya masyarakat NTT menaruh mosi tidak percaya kepada para pihak di bumi NTT termasuk Pemprov NTT.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng menegaskan bahwa lambannya penanganan skandal dugaan korupsi pembangunan Monumen Pancasila mengundang pertanyaan publik dan teka-teki sikap anti korupsi di Nusa Tenggara Timur.

“Apakah Kejati NTT masih memiliki integritas dan hasrat untuk menyelesaikan masalah korupsi di NTT yang tergolong sebagai daerah terbelakang, kemiskinan menjadi momok, pendidikan dan tingkat korupsi urutan keempat secara nasional. Ini adalah daftar buram NTT. Jika berbagai dugaan korupsi pun diam tak bersuara, maka genaplah derita NTT,” tegas Adrianus.

Menurut Adrianus, kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Pancasila hingga kini belum ada kejelasan meskipun pengerjaan telah di-PHK setelah tiga kali adendum oleh Dinas PUPR. 

Karena itu, PMKRI mendesak Kejati NTT segera bertindak profesional dan transparan sesuai aturan berlaku.

"Apabila tidak mampu bertindak sesuai komitmen anti-korupsi, maka sebaiknya mengundurkan diri secara terhormat daripada bertahan dan mengambang," kata Adrianus.

PMKRI juga mempertanyakan kebijakan mutasi Kepala TP4D di saat kasus ini mencuat ke publik. Sebab PMKRI menilai Kepala TP4D memiliki peran sentral dalam pengawasan termasuk di dalamnya memonitoring dan evaluasi segala proses perencanaan termasuk pelaksanaan urusan administrasi dan pengerjaan. 

"Kami mendesak pihak Kejati untuk segera membuka dan mengumumkan laporan kertas kerja kepala TP4D yang telah dimutasi, kalau perlu diperiksa sebagai saksi dalam skandal dugaan korupsi pembangunan tersebut,”desak Adrianus.

PMKRI Kupang justru menilai, alasan mutasi untuk promosi dan penyegaran posisi merupakan 'lagu lama' yang sarat kepentingan sehingga sikap PMKRI Kupang yakni menolak tegas kebijakan itu.

Tuntutan PMKRI Kupang

Dalam aksi tersebut, selain menyampaikan asiprasi dan tuntutan melalui orasi, PMKRI Kupang merumuskan beberapa poin tuntutan sesuai release.

Pertama, mendesak Kejati NTT segera mengembalikan marwah penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dengan menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut secara transparan, lugas, akuntabel tanpa adanya intervensi dan tedensi politik dari pihak manapun hingga ada kepastian tindak pidana bagi para koruptor.

Kedua, PMKRI Kupang menuntut Kejati NTT segera menindaklanjuti proses PHK terhadap proyek pembangunan Monumen Pancasila oleh Pemprov NTT melalui Dinas PUPR tertanggal 26 Juli 2019.

Ketiga, oleh karena adanya indikasi kuat terjadi tindakan korupsi yang ditunjukkan dengan dana anggaran pengerjaan proyek sudah cair 100%, namun pembangunan fisik di lapangan disinyalir hanya berkisar di angka 79,83%, maka PMKRI Kupang menuntut Kejati NTT segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengerjaan proyek tersebut secara profesional, transparan dan akuntabel. "Apabila Kejati NTT masih tarik ulur dan tidak memiliki keberanian untuk menetapkan tersangka terhadap pelaku (koruptor, red) dalam kasus ini, maka PMKI Kupang mendesak dan mendukung langkah pemerintah segera melakukan supervisi dan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkas Adrianus. 

 

--- Guche Montero

Komentar