Breaking News

REGIONAL Gelar Aksi Solidaritas untuk Adelina Sau, Rakyat NTT Tuntut Keadilan Hukum 06 May 2019 22:55

Article image
Aksi Solidaritas rakyat NTT untuk korban TKI, Adelina Sau (Foto: Ist.)
Menurut Pendeta Emmy, selain berjuang dalam kasus Adelina Sau, gereja banyak melakukan pendekatan pribadi kepada pihak berwenang, terutama di imigrasi, kepolisian dan pengadilan.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Ratusan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 73 elemen organisasi, pada Sabtu (4 Mei) dan Senin (6 Mei 2019) menggelar aksi solidaritas di Kupang.

Massa aksi yang menyebut diri sebagai Rakyat Indonesia Menggugat (RIM) dan
berasal dari organisasi keagamaan, mahasiswa, buruh serta Pekerja migran Indonesia (PMI) di NTT menuntut Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad memberi perhatian terkait keadilan hukum yang menimpa Adelina Sau, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal karena disiksa majikannya di Penang, Malaysia.

"Perdana Menteri Malaysia harus mengambil tindakan terkait proses peradilan Adelina Sau. Ini adalah upaya menjaga martabat kemanusiaan, khususnya bagi pekerja migran asal NTT yang bekerja di Malaysia. Karena itu, kami rakyat Indonesia meminta agar PM Mahathir Mohamad tidak berdiam diri melihat ketidakadilan hukum,” kata Ardy Milik, salah satu aktivis kemanusiaan seperti dilansir voaindonesia.com.

Menurut Ardy, meski Kementerian Luar Negeri RI sudah bersurat terkait vonis hakim Pengadilan Penang, namun pemerintah RI harus mengambil upaya tegas terkait ketidakadilan hukum terhadap setiap warga negaranya.

“Kita meminta agar pemerintah Indonesia segera mendorong banding terhadap kasus ini yang dibatasi waktu 14 hari setelah putusan dibuat. Kita menuntut pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerja sama menyelesaikan persoalan hak-hak buruh migran asal Indonesia, baik dalam kerangka hubungan bilateral maupun kerangka regional ASEAN,” tambah Ardy.

Massa aksi berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih serius menangani persoalan hak buruh migran dan masalah perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia.

"Bagaimanapun, pemerintahan Jokowi hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam melindungi hak-hak para buruh migran, baik ketika di Indonesia maupun saat bekerja di luar Negeri. Negara harus menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya," lanjut pernyataan sikap massa aksi.

Keterlibatan Gereja

Sementara Pendeta Emmy Sahertian dari Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) mengaku sangat kaget dengan perkembangan kasus Adelina Sau.

Emmy setuju bahwa pemerintah Malaysia juga harus memperjuangan keadilan dalam kasus kejahatan melawan kemanusiaan ini. Sekecil apapun peluangnya, Emmy percaya bahwa masih ada kemungkinan datangnya keadilan.

“Semua upaya yang paling tinggi sudah kami lakukan, termasuk berkoordinasi dengan jaringan di Malaysia. Tetapi kami masih tetap berupaya, karena bagi kami ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, ketika membebaskan majikan Adelina Sau yang jelas-jelas dalam dakwaan pengadilan, kejahatannya berkualitas kejahatan HAM,” kata Emmy.

Menurut Emmy, selain berjuang dalam kasus Adelina Sau, gereja di NTT sebenarnya sudah turut aktif membentuk kesadaran masyarakat, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, gereja banyak melakukan pendekatan pribadi kepada pihak berwenang, terutama di imigrasi, kepolisian dan pengadilan.

“Kami mendekati pribadi-pribadi yang notabene berperan di dalamnya. Gereja mendekati hati nurani pejabat berwenang. Kami yakin bahwa yang paling berbahaya sebenarnya adalah keterlibatan mafia dari dalam lembaga-lembaga berwenang. Tantangan terbesar gereja adalah ketika umat mereka dalam lembaga-lembaga itu, tergiur rayuan kerja sama dari perekrut pekerja migran jalur nonformal," ujarnya.

Selain itu, gereja kini juga mulai terlibat dalam  pertanian di pedesaan. Harapannya, jika ekonomi desa berjalan, keinginan untuk pergi bekerja ke luar negeri akan berkurang.

“Cukup lama kami tidak menyadari, bahwa diam-diam mereka menggerogoti masyarakat, terutama di pedesaan terpencil. Karena itu, mulai 2014 gereja berdiri di garda terdepan. Tiga tahun terakhir, kami mulai membangun semacam jaringan untuk pencegahan meskipun belum optimal,” tandas Emmy.

Korban Terus Meningkat

Hingga Senin, (6/6/19) sudah 41 pekerja migran asal NTT yang pulang dalam kondisi peti mati.

Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa mengkonfirmasi bahwa jenazah ke-41 yang dikirim yakni Goris Nito asal Detusoko, kabupaten Ende melalui penerbangan pesawat GA 438 pukul 12.45 di Bandara El Tari Kupang.

Menurut Gabriel, jenazah yang pulang ke Indonesia dalam bentuk peti mati ini mayoritas adalah PMI ilegal. Sebagai akibatnya, pengiriman peti mati pun harus ditanggung dengan biaya sendiri tanpa bantuan negara.

"Dengan angka korban yang terus bertambah, sudah seharusnya Presiden Jokowi bertindak cepat untuk menjamin hak-hak hidup, baik PMI legal maupun ilegal. Secara teknis, PADMA Indonesia berharap Presiden segera mendesak lembaga-lembaga negara yakni Kementerian Luar Negeri, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hukum dan HAM, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan serta BNP2TKI, untuk saling berkoordinasi menanggapi hal ini," kata Gabriel.

PADMA Indonesia, lanjut Gabriel, juga mendesak presiden dan kementerian terkait urusan PMI, segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) untuk sektor ini.

“Kami juga mendesak Presiden segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking mulai dari pusat hingga ke desa-desa, serta menindak tegas mafia perdagangan manusia,” ungkapnya.

"Pemerintah seyogyanya juga membatasi pengiriman PMI dengan pendidikan minimal SMK/SMA dan Sarjana. Para pekerja migran juga wajib mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang disediakan pemerintah. Bahkan, Negara tujuan PMI juga harus dipertimbangkan lagi dengan memprioritaskan negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi ILO untuk melindungi hak para pekerja migran Indonesia," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar