Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

PENDIDIKAN Gelar Mimbar Bebas, PMKRI Maumere: Pendidikan Harus Jadi Sokoguru Pembangunan di Sikka 04 May 2018 13:38

Article image
AKtivis PMKRI Cabang Maumere saat berorasi pada acara Mimbar Bebas (Foto: Alvin)
“Pendidikan harus menjadi sokoguru pembangunan. Artinya, pendidikan harus mampu menciptakan industri profesi (tenaga kerja) sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat menjadi benang merah mengatasi pengangguran,” k

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere, Rabu (2/5/18) menggelar aksi mimbar bebas bertempat di pelataran Patung Selamat Datang, jalan Ahmad Yani, kelurahan Wairotang, kecamatan Alok Timur, kabupaten Sikka.

Aksi tersebut sekaligus dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirayakan setiap tanggal 2 Mei.

Dalam orasinya, ketua lembaga advokasi Hukum dan HAM PMKRI Cabang Maumere, Flafianus Kebha mengatakan pendidikan di Indonesia masih bersifat tradisional karena masih pada tingkat pengentasan buta huruf (baca tulis). Menurutnya, pedidikan sudah seharusnya menjadi indikator pembangunan terutama bagi kaum muda usia produktif.

“Pendidikan harus menjadi sokoguru pembangunan. Artinya, pendidikan harus mampu menciptakan industri profesi (tenaga kerja) sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat menjadi benang merah mengatasi pengangguran,” kata Vicky.

Menyinggung persoalan pendidikan di Kabupaten Sikka pada khususnya, PMKRI menilai banyak lembaga pendidikan yang masih minim dengan fasilitas pendukung, kekurangan staf pengajar, biaya pendidikan yang mahal, serta tingkat pengangguran yang semakin meningkat signifikan.

“Salah satu fenomena umum yakni banyak anak muda di Sikka yang tidak dapat mengeyam pendidikan karena latar belakang ekonomi dan tuntutan biaya pendidikan yang mahal. Hal ini juga diperparah oleh minimnya ruang dan sarana pengembangan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini persoalan yang semestinya membutuhkan tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) setempat,” ujarnya.

Ia menyentil bunyi Undang-Undang Dasar (UUD )1945 alinea keempat yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Amanat UUD menegaskan tanggung jawab Negara termasuk pemerintah daerah Sikka untuk memperhatikan dunia pendidikan dengan lebih intens terutama penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi segenap masyarakat dalam menunjang kehidupan dan kesejahteraannya melalui jaminan lapangan pekerjaan, pendidikan dan kompetensi keterampilan. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Sikka bersama seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melihat dunia pendidikan sebagai persoalan yang sangat penting demi memanusiakan manusia.,” tandasnya.

Sementara Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Maumere, Aris Raga, menambahkan bahwa pendidikan merupakan garda terdepan dalam mendukung kemajuan dan pembangunan daerah dan bangsa.

“Pendidikan adalah fondasi kemajuan bagia suatu daerah bahkan bangsa. Generasi bangsa harus dibekali dengan pendidikan yang humanis sehingga hal itu berdampak pada karakter dan jati diri bangsa sendiri. Dalam konteks daerah (Sikka), pendidikan harus menjadi pilar pembangunan dan kemajuan. Artinya, banguna manusianya harus jadi prioritas selain pembangunan yang bersifat fisik,” imbuhnya.

Menurut Aris, sesuai amanat UU pasal 31 ayat 1, masyarakat Indonesia pada hakikatnya berhak mendapatkan pendidikan yang layak  dan berkualitas. Ia juga menyinggung persoalan Universitas Nusa Nipa yang belakangan menjadi polemik public terkait status kepemilikan kampus tersebut.

“Pendidikan harus menjadi prioritas dalam setiap arah pembangunan di daerah termasuk di kabupaten Sikka. Jangan sampai lembaga pendidikan termasuk Unipa, dikorbankan hanya karena kepentingan segelintir orang. Ini presenden yang buruk dalam dunia pendidikan karena tidak menemukan solusi konkrit, melainkan justru dijadikan ruang privat karena kepentingan tertentu. Diharapkan, kabupaten Sikka menjadi salah satu barometer pendidikan di NTT yang mampu melahirkan generasi produktif dalam mendukung kemajuan dan pembangunan di Nian Tana tercinta ini,” pungkasnya.

--- Guche Montero

Komentar